gub audensi dengan BPJS senin 10 nov

Denpasar (Metrobali.com)-

               

                Guna mempercepat rencana untuk mensinergikan Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) dengan Badan jaminan Kesehatan Nasional milik Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatanpada tahun 2019, Gubernur Bali Made Mangku Pastika meminta agar sosialisasi kepada masyarakat lebih digalakkan. Layanan ini nantinya akan mencakup 60% dari 4 Juta masyarakat Bali yang merupakan peserta JKBM yang berasal dari masyarakat kalangan mampu, sedangkan bagi kalangan yang tidak mampu akan dicakup oleh JKBM.  Hal tersebut diungkapkan Gubernur Pastika saat menerima audiensi dari Kepala BPJS Kesehatan Divisi Regional XI (Bali Nusra), Senin (10/11) di Ruang Kerjanya. “Galakkan sosialisasi kepada masyarakat karena jika makin banyak masyarakat yang beralih ke BPJS maka makin bagus bagi  JKBM sehingga bisa memperluas layanan dan dananya bisa digunakan untuk promotif dan perventif,” himbaunya.  Pastika menambahkan untuk lebih efektifnya sosialisasi  bisa dilakukan saat Simakrama rutin Gubernur atau dalam Podium Bali Bebas Bicara Apa Saja (PB3AS) dengan menyebarkan brosur karena semua orang yang hadir pasti akan mendengar sosialisasi yang dilakukan. Pastika juga mengharapkan agar BPJS dapat menyasar ke karyawan hotel sehingga anggaran dana JKBM bisa benar-benar dimanfaatkan untuk masyarakat yang kurang mampu.

                Kepala BPJS Kesehatan Divisi Regional XI (Bali Nusra), Ni Made Ayu Sri Ratna Sudewimenyampaikan rasa terima kasihnya atas kerja sama Pemprov Bali sehingga sampai saat ini tercatat sudah 1,7 juta penduduk dari 4 juta penduduk di Bali dari berbagai segmen sudah terintegrasi dengan BPJS, sedangkan untuk pekerja mandiri sampai saat ini sudah mencapai 125.000 penduduk. Terkait karyawan hotel yang disasar untuk mengikuti BPJS, Ayu Sri menyatakan bahwa selama ini telah dilakukan simulasi kepada perusahaan mereka.”Selama ini telah kami lakukan simulasi ke perusahaan dan hotel-hotel, jika dalam setahun biasanya mereka mengeluarkan biaya sebanyak 2,5 milyar, maka jika menggunakan BPJS mereka hanya menghabiskan 800 juta sehingga sisa angggaran bisa dialihkan untuk memenuhi kebutuhan lain”,  ujarnya. Selain itu terkait kekhawatiran mereka dengan kurang nyamannya pelayanan yang didapatkan jika menggunakan BPJS, Ayu Sri menambahkan bahwa mereka tidak akan kehilangan kenyamanan karena dengan BPJS mereka sudah membeli tingkat kenyamanan. Sementara terkait dengan adanya Kartu Indonesia Sehat yang baru-baru ini dikeluarkan oleh pemerintah, Ayu Sri menyampaikan bahwa Kartu Indonesia Sehat sama saja dengan JKN namun cakupannya lebih luas. Menurutnya jika dulunya hanya 86,4 jiwa yang dianggarkan dalam APBN maka untuk saat ini sudah mencapai 88,1 jiwa yang dikhususkan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (gelandangan).

                Menanggapi hal tersebut, Gubernur Pastika sangat mengapresiasi mengingat masih banyaknya warga Bali terutama yang mengalami gangguan jiwa yang memerlukan bantuan, jadi dengan adanya Kartu Indonesia Sehat ia berharap orang-orang yang mengalami gangguan jiwa bisa tercover di dalam Kartu Indonesia Sehat. AD-MB