Sikap Golkar Versi Munas Bali : Tidak Etis Secara Politik

Denpasar (Metrobali.com)-

Sikap politik yang diambil oleh Ketua Umum Golkar versi Munas Bali, Aburizal Bakrie yang merubah kemudi politik partai berlambang pohon beringin ini menuai pertanyaan kritis berbagai elemen mengenai kosistensi sikap partai Golkar yang menolak Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Sikap politik yang diambil oleh Partai Golkar merunut pada hasil Munas IX Golkar di Nusa Dua Bali yakni menolak Perppu Pilkada.

Pengamat politik, I Gusti Putu Artha menilai sikap politik yang diambil oleh ARB tidak etis secara politik. Hal ini tentunya publik akan mempertanyakan konsistensi politik yang telah diambil oleh partai Golkar.

Sikap yang diambil oleh ARB menunjukan tidak konsistennya partai terhadap langkah politik yang disepakati. Belum lagi secara etika politik tidak etis dikarenakan pembatalannya menggunakan akun twitter, seharusnya pembatalan mengenai sikap politik yang diambil Partai Golkar dalam Munas Golkar Bali dibatalkan juga melalui Munas.

Menurut Putu Artha, seharusnya setelah Munas Golkar di Bali melalui fraksi Golkar di DPR RI harus berjuang keras, bahwa kemudian tidak berhasil ataupun gagal itu urusan lain, intinya tetap menjaga konsisten atas sikap politik.

Bahwa setelah melakukan konsolidasi dan lobi politik fraksi dan hasilnya tidak sesuai dengan harapan yang diperjuangkan sesuai dengan hasil Munas Golkar di Bali, tetapi etika politik dan perjuangan politiknya jalan.

“Inikan tiba-tiba langsung membatalkan dan mendukung pilkada langsung apalagi melalui twitter, tentunya tidak etis secara politik” tegasnya.

Dirinya menduga ada politik tawar menawar antara eksekutif dan partai Golkar. Golkar sengaja menggantung siapa yang sah oleh eksekutif dan eksekutif dan akan menggunakan ajang Perpu untuk menawarkan ke Golkar.

Kenapa kemudian sikap politik Golkar tiba-tiba berubah kemungkinan sudah ada tawar menawar politik mengenai hal ini.

Golkar versi Munas Bali yang disahkan dengan konsekuensinya adalah partai Golkar mendukung Pilkada langsung.

“Sikap politik yang diambil oleh ARB harus dibaca sebagai sikap politik pribadi, tidak bisa dinyatakan sebagai sikap institusi,” pungkas dia.SIA-MB