Klungkung (Metrobali.com)–
Sidang Paripurna DPRD Klungkung pada hari senin (18/6) berantakan. Ini terjadi karena dua Fraksi DPRD Klungkung melakukan aksi boikot. Sidang Paripurna sendiri dimulai pukul 09.30 wita dan dipimpin langsung Ketua DPRD Klungkung AA Gde Anom. Namun karena anggota tidak kourm maka Sidang paripurna pun akhirnya di tunda sampai ada jadwal baru dari Banmus. Padahal saat itu sudah hadir dari kubu eksekutif yang dipinpin langsung Wakil Bupati Klungkung Tjokorda Gde Agung.

Sementara Metrobali.com sempat menemui Wakil Ketua DPRD Klungkung Putu Tika Winawan yang juga penesehat Fraksi Hanura. Putu Tika sendiri enggan menjelaskan kenapa fraksi Hanura melakukan aksi boikot. “Hanura dan Golkar memang absen dalam sidang paripurna, alasanya silakan hubungi Pak Komang Ludra (Ketua F Hanura),” ujarnya. Tika sendiri menolak menjelaskan dan mengatakan kalau itu bukan kewenanganya untuk mengomantari. “Soal apa alasanya Tanya saja ketua Fraksi karena itu menjadi domainnya,” ujarnya langsung pergi dengan tergopoh gopoh meninggalkan Metrobali.

Sementara itu Ketua DPRD Klungkung AA Gede Anom ketika dikomfermasi soal ini sudah keluar karena ada urusan lain di Bangli. Metrobalipun sempat mencari daftar hadir siapa saja wakil rakyat yang tidak hadir. Namun Sekwan DPRD Klungkung AA Kirana menolak memberikan dengan alasan harus ada ijin dari Ketua DPRD. “Maat…saya tidak berani memberikan keterangan apapun tanpa ijin Ketua…silakan langsung saja ke Ketua Dewan,” paparnya.

Sementara itu dari imformasi yang didapat ada 11 anggota DPRD Klungkung yang tidak hadir dalam sidang tersebut. Diantaranya dari Fraksi Hanura tiga orang, Golkar empat orang. Anehnya ada juga anggota F PDI yang juga tidak hadir. Dia adalah Wayan Baru dengan alasan ijin. Dan dari F Rajawali Ketut Kuasa sedang sembahyang di kampung halamanya Nusa Penida dan Ketut Panca dari F Dwi Tunggal karena sakit. Dengan demikian hanya 14 orang anggota Dewan yang hadir dari 25 anggota Dewan sehingga tidak kourm.

Sementara ketidak hadiran F Hanura dan Golkar sendiri juga tanpa alasan. Sementara itu Komang Gde Ludra Ketua F Hanura sempat di komfermasi. Yang bersangkutan hanya memberikan keterangan via SMS. Ludra awalnya menolak untuk memberikan jawaban apa alasan Fraksinya melakukan aksi boikot. Yang jelas menurut Ludra aksi ini dilakukan karena APBD 2011 lalu ada persoalan. Ludra sendiri membantah keras kalau aksi yang dilakukan fraksinya tersebut adalah aksi boikot.

“Tidak boikot…sikap dan alasan kami sudah jelas pada penetapan APBD Perubahan 2011,” ujarnya. Sementara apa yang dilakukan Hanura adalah untuk menjaga konsistensi atas sikap yang dia lakukan terhadap APBD perubahan 2011 lalu. Sementara Ketua F Golkar Ni Luh Komang Ari Ayu Ningrum juga menolak menjelaskan apa alasanya. Ningrum hanya menjawab via SMS. “Tanya saja pak Ketua pasti tahu…kalau tidak tahu Tanya sama Bupati,” ujarnya.

Sementara itu anggota F PDIP AA Gede Bagus mengakui kalau sidang paripurna batal karena tidak kourm, namun demikian pihaknya enggan untuk mengomentari terkait masalah tersebut. Hal yang sama juga di katakan anggota F Dwi Tunggal Wayan Mastra. Ketika didesak apakah gagalnya paripurna ini tidak akan berimflikasi agenda Dewan berikutnya? “Ya tapi mau bilang apa…itu adalah hak mereka mau tidak hadir,” ujarnya.

Sementara itu aksi boikot ini sendiri terkait dengan penolakan anggaran rekrutmen CPNS pada APBD Perubahan tahun 2011. namun pihak eksekutif ngotot memasang anggaran tersebut dengan didukung fraksi PDIP, Dwi Tunggal dan Rajawali. Sementara Golkar dan Hanura ngotot menolak. Akibatnya sidang paripurna dengan agenda Ranperda Pertanggung jawaban Bupati terhadap APBD 2011 pun ditunda.SUS-MB