Gubernur Bali Made Mangku Pastika menerima kunjungan kerja spesifik dari Anggota Komisi X DPR RI

Denpasar (Metrobali.com)-

Gubernur Bali Made Mangku Pastika menerima kunjungan kerja spesifik dari Anggota Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan dalam rangka menyerap aspirasi dan peninjauan secara langsung pelaksanaan pembangunan pendidikan khususnya implementasi kurikulum 2013 di Gedung Wiswa Sabha, Kantor Gubernur Bali (2/12). Pastika mengatakan bahwa bidang pendidikan merupakan program prioritas Pemprov Bali yang sangat strategis yang melibatkan  sinergitas antar pemerintah, masyarakat dan keluarga dapat dikelola dengan baik.  Menurutnya Pemerintah Provinsi Bali dengan kewenangan yang dimiliki selalu berupaya maksimal dalam pelaksanaan kurikulim 2013 ini. Pastika mengatakan ada 198 sekolah terpilih oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai sekolah pelaksanan kurikulum 2013, yang mana kurikulum telah berjalan mulai dari tahun 2013-2014. Namun Ia tidak menampik masih banyaknya permasalahan ataupun kendala-kendala yang dihadapi pemerintah dan guru-guru dalam pelaksanaan kurikulum ini. 

Sementara itub Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali Tia Kusuma Wardhani mengeluhkan  pelaksanaan kurikulum 2013 ini kepada anggota komisi X DPR RI yaitu adanya kendala pendistribusian buku kurikulum 2013 ke daerah-daerah. Ia menyampaikan bahwa buku pelajaran untuk siswa yang seharusnya sudah diterima pada juni 2014 namun sampai saat ini belum diterima juga. Tidak hanya itu buku paduan untuk guru-guru juga belum diterima padahal bulan depan para siswa sudah akan memasuki semester baru. Permasalahan lain yangdikeluhkan adalah pelatihan guru-guru yang belum optimal dikarenakan waktu pelaksanaan terlalu singkat.  Hal tersebut berdampak pada sistem penilaian yang dilakukan oleh para guru menjadi rancu. Pada kesematan tersebut Tia Kusuma Wardhani mengharapkan para anggota dewan komisi X ini dapat menindaklanjuti keluhan yang ia sampaikan.

Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Denpasar Wayan Rika yang sempat hadir dalam pertemuan tersebut juga menyoroti bahwa pelaksanaan kurikulum 2013 yang masih jauh dari kata optimal dan maksimal. Ia menyampaikan dari penamaan “kurikulum 2013” tidak menggambarkan substansi yang jelas dan terarah, tidak seperti penamaan kurikulum sebelumnya seperti Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Hal ini juga merupakan salah satu faktor yang membuat para guru-guru dilapangan kebingungan dalam penerapan kurikulum ini. Oleh karenanya ia berharap perlu evaluasi lebih mendalam lagi terhadap kurikulum 2013 ini agar para guru maupun siswanya dapat terarah sesuai tujuan dari kurikulum ini.

Menanggapi semua pendapat dan keluhan dari para peserta, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hj. Nuroji yang juga sekaligus pimpinan rombongan menyampaikan bahwa permasalahan yang ada di Bali tidak jauh beda dengan permasalahan yang dialami oleh provinsi-provinsi lain. Ia menyampaikan bahwa pada kesimpulannya permasalahan penerapan kurikulum ini terletak pada pengadaan buku, pelatihan guru, serta penilaian guru terhadap para murid yang masih belum menemukan arah yang jelas. Nuroji berjanji bahwa data-data faktual yang ada dilapangan ini akan disampaikan ke parlemen dan pemerintah  untuk dicari solusi yang efekif dalam mengatasi hal ini.

Pada kesempatan tersebut hadir pula beberapa kepala SKPD Provinsi Bali,  Dewan Pendidikan Kabupaten Badung, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Badung, serta undangan lainnya. AD-MB