Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Seminar FH Dwijendra: Terlihat Sepi di Bali, Perdagangan Manusia Ibarat Fenomena Gunung Es

Metro Bali
single-image

Foto: Seminar “Human Trafficking (Perdagangan Manusia) digelar Fakultas Hukum Dwijendra University bertema di Aula Udyana Santhi Yayasan Dwijendra Denpasar, Kamis (16/1/2020).

Denpasar (Metrobali.com)-

Kasus human trafficking atau perdagangan manusia di Bali layaknya fenomena gunung es. Kelihatan sepi-sepi saja tapi sebenarnya marak dan masih banyak yang belum terungkap.

Di sisi lain, korban yang mayoritas juga kalangan perempuan banyak pula yang enggan melaporkan kepada aparat penegak hukum, maupun meminta perlindungan ke lembaga bantuan hukum dan perlindungan perempuan.

Demikian terungkap dalam Seminar Fakultas Hukum Dwijendra University bertema “Human Trafficking (Perdagangan Manusia) yang digelar di Aula Udyana Santhi Yayasan Dwijendra Denpasar, Kamis (16/1/2020). Seminar ini dalam rangka menyambut HUT ke-67 Yayasan Dwijendra Denpasar yang jatuh pada 28 Januari 2020.

Seminar menghadirkan pembicara Wakil Dekan Fakultas Hukum Dwijendra University Dr. I Made Wahyu Chandra Satriana, S.H.,M.H., dan Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum Bali Women Crisis Centre (LBH-Bali WCC) Ni Nengah Budawati, S.H.,M.H.

Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum Bali Women Crisis Centre (LBH-Bali WCC) Ni Nengah Budawati, S.H.,M.H., mengatakan perdagangan manusia merupakan tindak pidana yang penanganannya diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Bentuk-bentuk perdagangan manusia seperti: 1) eksploitasi seksual; 2) eksploitasi tenaga antara lain PRT, menemani tamu minum sebanyak-banyaknya, upah kecil, perampasan hak (paspor & identitas), jam kerja yang panjang rentan kekerasan; 3) kawin kontrak, pengantin pesanan (mail order bride); 4) pemanfaatan pornografi & pornoaksi;

Lalu 5) pengedar obat terlarang; 6) perekrutan anak-anak untuk bekerja ditempat berbahaya ; 7)proses adopsi anak tidak sesuai ketentuan; 8) perekrutan bayi, anak, orang tua, orang cacat sebagai pengemis; dan 9) penjualan organ tubuh.

Baca Juga :
Presiden Jokowi Lepas Pawai Cap Go meh

Selain itu ada sejumlah modus operandi perdagangan orang yang kerap terjadi. Seperti dalam bentuk pengiriman tenaga kerja, pengiriman duta seni budaya, pengantin pesanan, pengangkatan anak.

Lalu dalam bentuk pemalsuan dokumen seperti kartu keluarga, kartu tanda penduduk, atau surat-surat lain, menggunakan perusahaan Non Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS), menggunakan visa pelajar ke negara tertentu .

Modus lainnya berupa melaksanakan pelatihan di tempat kerja, memindahkan pekerja dari satu daerah/negara ke daerah /negara lainnya secara ilega, penjeratan hutang kerja paksa himgga penculikan.

Budawati mengungkapkan kasus perdagangan manusia di Bali yang terungkap dan muncul ke publik memang tidak sebesarĀ  dan tidakĀ  sebanyak di tempat lain.

Namun belum tentu hal tersebut berarti kasusnya memang sedikit. Bisa jadi ini adalah fenomena gunung es. Kasus human trafficking ini juga penting dipahami ibarat bom waktunya yang siap meledak kapan saja.

“Apalagi di Bali adalah tempat transit korban dari daerah lain. Jadi kita harus siap-siap melakukan tindakan preventif,” kata Budawati.

Dekan Fakultas Hukum Dwijendra University Dr. I Wayan Arka, S.H.,M.H., mengatakan tindak pidana human trafficking atau perdagangan manusia sepertinya sepi dari pemberitaan. Kasus yang banyak menonjol dan terekspos ke publik misalnya tindak pidana psikotropika dan perampokan.

“Human trafficking lesu pemberitaan. Padahal secara kuantitaas hampir tiap saat, tiap jam ada. Jadi ini seperti fenomena gunung es,” kata Arka.

Dekan Fakultas Hukum Dwijendra University Dr. I Wayan Arka, S.H.,M.H.

Karena Fakultas Hukum Dwijendra University menggelar seminar ini untuk kembali menyegarkan ingatan publik dan aparat penegak hukum bahwa perdagangan manusia ini adalah permasalahan nyata masih banyak ada di masyarakat.

Setelah seminar ini diharapkan mahasiswa lanjutkan dalam riset sehingga ada sesuatu baru. Agar juga ada kontribusi kepada pemerintah baik dalam hal pembenahan regulasi UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Baca Juga :
Koramil 04 Cengkareng Juara Satu Turnamen Sepak Bola Dandim Cup

“Kami harapkan seminar memberikan wawasan pada mahasiswa dan agar bisa juga sebagai pengingat kepada penegak hukum yang selama ini terpaku pada kejahatan tertentu,” imbuh Arka.

Ketua Yayasan Dwijendra Denpasar Dr. I Ketut Wirawan, S.H.,M.Hum., mengapresiasi upaya kajian ilmiah tentang perdagangan manusia lewat seminar ini. Diharapkan pula nantinya banyak penelitian skripsi mahasiswa mengangkat topik ini.

“Kejahatan berkembang, yang konvensional ditinggalkan dan makin lama makin canggih.
Dorong jadi skripsi. Untuk kasus perdagangan manusia di Bali pasti ada, tapi tersembunyi. Ini yang harus kita sikapi bersama,” imbuh Wirawan.

Rektor Dwijendra University Dr. Ir. Gede Sedana, M.Sc., M.MA., berharap seminar ini juga mampu merumuskan solusi pencegahan dan seperti apa alternatif penegakan hukum tindak pidana perdagangan manusia ini.

“Perdagangan manusia di Bali seperti sembunyi sembunyi. Bisa jadi banyak ada di masyarakat pedesaan dan masyarakat miskin. Ini juga jadi tugas desa adat menjaga wilayahnya cegah perdagangan manusia,” pungkas Rektor. (wid)

Bagikan :

Leave a Comment

Your email address will not be published.