Seluruh Fraksi DPRD Tabanan Memberikan Apresiasi Dengan Di raihnya WTP
Tabanan (Metrobali.com)-
Di raihnya WTP mendapatkan apresiasi yang positif untuk Pemkab Tabanan atas opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap pelaksanaan APBD 2014
Satu persatu dari seluruh fraksi di DPRD Tabanan Ini terungkap dalam sidang paripurna dengan agenda pembacaan pemandangan umum oleh masing-masing fraksi terhadap rancangan perda (ranperda) pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2014 yang berlangsung pada Rabu (24/6)
Apresiasi di raihnya WPP satunya datang dari Fraksi Demokrat yang pemandangan umumnya dibacakan langsung oleh ketuanya sendiri, I Gusti Made Purnayasa. Dia menyebutkan, opini WTP yang diperoleh Pemkab Tabanan baru-baru ini merupakan sejarah pertama sekaligus reward bagi duet kepemimpinan Eka-Jaya yang sebentar lagi akan mengakhiri masa tugas 2010-2015.“Ini merupakan reward atas kepemimpinan bupati menjelang akhir jabatannya,” tegas Purnayasa.
Meski demikian, pihaknya tetap memberikan catatan kepada Pemkab Tabanan untuk tidak terlena dengan capaian tersebut. Ini karena di samping opini WTP, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku auditor juga memberikan rekomendasi perbaikan terhadap 15 item temuan pada sistem pengendalian internal (SPI) serta sebelas item yang berkenaan dengan azas kepatuhan. “Kami menyarankan agar kekurangan ini segera diperbaiki sehingga prestasi (opini WTP) yang sudah diperoleh bisa dipertahankan,” tukasnya.
Catatan yang sama juga disampaikan Fraksi PDI Perjuangan yang pemandangan umumnya dibacakan oleh I Made Suarta. Dalam pemandangan umumnya, sekalipun fraksinya memberikan apresiasi yang tinggi atas opini WTP tersebut, pihaknya tetap mendorong Pemkab Tabanan untuk melakukan perbaikan. Sebab dalam pandangan fraksi ini, opini WTP bukanlah implementasi atas sempurnanya laporan keuangan. “Sehingga Fraksi PDI Perjuangan mendorong agar temuan yang direkomendasikan BPK segera diperbaikan,” kata Suarta.
Hal senada juga dipaparkan dalam pemandangan umum Fraksi Gabungan yang terdiri dari Partai Hanura dan Nasdem. Seperti dibacakan oleh juru bicaranya I Gusti Ngurah Sanjaya, WTP merupakan predikat tertinggi dalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Sehingga hal tersebut merupakan suatu hal yang membanggakan. “Tetapi di balik itu, jangan juga kita terlalu berbangga diri. Sebab apapun yang dihasilkan sistem mengandung kelemahan-kelemahan,” tegas politisi Nasdem ini.
Pihaknya merasa penting menyampaikan itu, sebab BPK selaku auditor tentunya menggunakan metode sampling audit. Sehingga ada pengelolaan anggaran yang tidak masuk dalam obyek yang dijadikan sampel audit oleh BPK. smpling audit. “Tentunya ada transaksi dan kejadian ekonomis yang tidak masuk dalam sampling audit,” katanya.
Demikian halnya dengan Fraksi Golkar melalui juru bicaranya I Made Sutaya. Pihaknya berharap Pemkab Tabanan tidak terlalu terlena dan segera memperbaiki diri. Terutama menindaklanjuti item-item temuan yang direkomendasikan BPK.
Menyangkut ranperda pertanggungjawaban pengelolaan APBD 2014 yang diajukan Bupati Ni Putu Eka Wiryastuti sehari sebelumnya, secara umum seluruh fraksi di DPRD Tabanan yang terdiri dari Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Gerindra, dan Fraksi Gabungan sepakat untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku di DPRD.EB-MB
Catatan yang sama juga disampaikan Fraksi PDI Perjuangan yang pemandangan umumnya dibacakan oleh I Made Suarta. Dalam pemandangan umumnya, sekalipun fraksinya memberikan apresiasi yang tinggi atas opini WTP tersebut, pihaknya tetap mendorong Pemkab Tabanan untuk melakukan perbaikan. Sebab dalam pandangan fraksi ini, opini WTP bukanlah implementasi atas sempurnanya laporan keuangan. “Sehingga Fraksi PDI Perjuangan mendorong agar temuan yang direkomendasikan BPK segera diperbaikan,” kata Suarta.
Hal senada juga dipaparkan dalam pemandangan umum Fraksi Gabungan yang terdiri dari Partai Hanura dan Nasdem. Seperti dibacakan oleh juru bicaranya I Gusti Ngurah Sanjaya, WTP merupakan predikat tertinggi dalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Sehingga hal tersebut merupakan suatu hal yang membanggakan. “Tetapi di balik itu, jangan juga kita terlalu berbangga diri. Sebab apapun yang dihasilkan sistem mengandung kelemahan-kelemahan,” tegas politisi Nasdem ini.
Pihaknya merasa penting menyampaikan itu, sebab BPK selaku auditor tentunya menggunakan metode sampling audit. Sehingga ada pengelolaan anggaran yang tidak masuk dalam obyek yang dijadikan sampel audit oleh BPK. smpling audit. “Tentunya ada transaksi dan kejadian ekonomis yang tidak masuk dalam sampling audit,” katanya.
Demikian halnya dengan Fraksi Golkar melalui juru bicaranya I Made Sutaya. Pihaknya berharap Pemkab Tabanan tidak terlalu terlena dan segera memperbaiki diri. Terutama menindaklanjuti item-item temuan yang direkomendasikan BPK.
Menyangkut ranperda pertanggungjawaban pengelolaan APBD 2014 yang diajukan Bupati Ni Putu Eka Wiryastuti sehari sebelumnya, secara umum seluruh fraksi di DPRD Tabanan yang terdiri dari Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Gerindra, dan Fraksi Gabungan sepakat untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku di DPRD.EB-MB
Kredit
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.