Menurut Boediono, krisis itu diibaratkan gempa, yang tidak bisa diprediksi akan terjadi kapan, di mana, dan seberapa besar. Yang terpenting persiapan pemerintah menghadapi krisis yang bisa datang kapanpun.

“Elemen-elemen kejut akan tetap ada. Kita harus siap saja menghadapi elemen itu. Namun kita harus mempertajam kemampuan kita melihat ke depan, bukan hanya enam bulan atau setahun, tapi beberapa tahun ke depan,” ujar Boediono.

Boediono menuturkan, harus ada semacam upaya pertahanan yang sistematis untuk meminimalisir dampak krisis tersebut, karena krisis itu sendiri tidak bisa dideteksi dan dicegah begitu saja.

“Kita perbaiki struktur ekonomi kita. Kalau tidak seimbang, maka akan gampang sekali digoyahkan. Memang jangka panjang, tapi harus diupayakan,” katanya.

Selain itu, Boediono juga menekankan betapa penting koordinasi antar institusi yang bertugas mengatasi krisis, terutama saat krisis itu sendiri sedang terjadi. Oleh karena itu, diperlukan prosedur operasional standar yang jelas.

“Koordinasi dalam keadaan krisis semakin sulit, saat normal saja sulit. Biasanya semua kembali ke zona nyamannya masing-masing,” ujarnya.

Mulyani juga mengungkapkan hal senada. Menurut dia, ketika krisis terjadi, seorang pemimpin akan benar-benar diuji sejauh mana ia memiliki keberanian dan kemauan untuk melawan zona nyamannya sendiri.

“Kalau dalam kondisi krisis, pengambil kebijakan melawan zone kenyamanan, itu bagian paling sulit. Bagaimana melawan intuisi mengamankan diri sendiri,” ujarnya.

Sementara itu, Basri menekankan pentingnya kerja sama yang baik dalam forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan.

“Kita tidak mungkin bisa memprediksi krisis. Saya sendiri selalu meminta untuk dilakukan uji tekanan, apakah kita bertahan atau tidak,” ujar Basri. Ant