Denpasar (Metrobali.com)-

Para petinggi Papua seperti anggota Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq, Kemenkopolhukam, LIPI, tokoh dan pejabat Papua serta stakeholder terkait sedang berkumpul di Bali. Mengambil tempat di Intercontinental Hotel, mereka bertukar pendapat untuk menyelesaikan konflik berdarah di Papua.

Pada kesempatan itu, Menkopolhukam Djoko Suyanto mengutus Deputi I Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenkopolhukam, Mayor Jenderal Judy Harianto untuk menyampaikan sambutan dan pengarahan. Ia menjelaskan, pada kesempatan itu Djoko Suyanto menyampaikan beberapa hal terkait tewasnya delapan prajurit TNI baru-baru ini.

“Pemerintah sedang memikirkan santunan terbaik bagi keluarga mereka. Pada saat sama, pemerintah juga mengutuk keras tindak kekerasan yang dilakukan mereka yang tidak bertanggungjawab ini,” kata Judy saat membacakan pesan Djoko Suyanto, Sabtu, 23 Februari 2013.

Pada acara itu ia melanjutkan, kerusuhan yang kembali pecah di Papua dinilai sebagai aksi sabotase untuk menggagalkan perdamaian yang terus diupayakan di Papua. “Pemerintah memandang sebagai sabotase berbahaya yang ditujukan secara sengaja untuk menghalangi bahkan menggagalkan upaya inisiatif menciptakan kedamaian yang terus diupayakan bagi Papua,” kata dia.

Kendati begitu, ia menegaskan jika Menkopolhukam berkomitmen untuk terus berupaya menciptakan perdamaian di Papua. Tindakan kekerasan, kata dia, tak mampu menipiskan niat pemerintah untuk terus mengupayakan kedamaian masyarakat Papua. “Tak ada aksi kekerasan apapun yang bisa menggeser komitmen dan keberpihakan kami kepada kesejahteraan dan perdamaian abadi di Papua,” tegas dia.

Pemerintah dan masyarakat Papua, kata Judy, sepakat untuk bersama-sama mengedepankan upaya damai, fair dan jujur untuk mencapai kesepahaman yang adil, bermartabat serta menjauhi langkah-langkah kekerasan yang represif di luar hukum.

“Pendekatan perekonomian dan kesejahteraan melalui otonomi khusus harus terus diupayakan dan dilaksanakan semaksimal mungkin,” tutur dia. Apalagi, kata Judy, Djoko Suyanto sudah mengetahui jika hanya segelintir orang saja yang tak setuju perdamaian tumbuh di Bumi Cenderawasih. “Faksi-faksi di Papua hanyalah sedikit orang yang menolak jalan demokrasi. Mereka yang menggunakan pembunuhan sebagai jalan politik, dipastikan langkah-langkah penegakan hukum akan dilakukan dengan terukur dan tegas sesuai dengan norma hukum dan HAM,” paparnya.

Sementara itu, Kemenpolhukam mengaku belum melihat indikasi asing dalam rusuh Papua. “Belum melihat ke arah itu. Belum terlihat,” kata dia. Judy tak menampik jika kekerasan kemarin juga berkaitan erat dengan pilkada yang belum lama usai. “Salah satu dampak dari pilkada,” urainya. Pada saat sama ia menegaskan jika tak ada penambahan personil untuk menanggulangi kekerasan di Papua. “Sementara personil tidak ada penambahan. Leading sector-nya tetap polisi dan TNI membantu. Kita ingin secepatnya penyelesaiannya bisa tercapai,” harap Judy.

Saat ini, kata dia, aparat berfokus menjaga kondusifitas situasi di Papua. “Harapannya agar masyarakat bisa melakukan aktivitas seperti biasa, aman, damai. Kita berharap tak ada yang memperkeruh situasi meski ada penegakan hukum. Masyarakat tidak perlu risau, kami menjamin keselamatannya,” demikian Judy membacakan secarik kertas pesan Djoko Suyanto. BOB-MB