Denpasar (Metrobali.com)-

Ormas pemuda di Bali menggelar aksi unjuk rasa menyikapi rusuh Lampung. Mereka merupakan gabungan Pemuda Bali Bersatu (PBB), Baladika dan Jala Satria Muda. Ribuan pemuda itu menyatakan siap mengirim bala bantuan anggotanya jika pemerintah dan aparat keamanan tak bertindak tegas menyikapi rusuh Lampung. “Jika pmerintah tidak melakukan pencegahan dan segera menyelesaikan masalah itu, kami siap mengirim pasukan ke sana,” ancam Ketua Litbang  Ormas Baladika, Komang Loto di Gedung DPRD Bali, Rabu 31 Oktober 2012.

Ia meminta aparat keamanan harus bertindak tegas menyikapi rusuh Lampung yang telah menelan 10 korban jiwa. Kepolisian, pinta Loto, harus mengusut tuntas kasus itu. “Kasus ini harus diusut tuntas,” harapnya.

Sementara tuntutan lain disampaikan Ketua PBB, Gede Ngurah Putra. Ia meminta agar Kapolda, Kapolres dan Kapolsek di wilayah rusuh Lampung agar dicopot dari jabatannya. “Copot Kapolda, Kapolres dan Kapolsek di wilayah itu,” tuntut dia. Hal lain yang didesak ribuan pemuda berbadan kekar itu adalah penghentian sementara pengiriman transmigran ke luar Bali.

“Kami mendesak moratorium transmigrasi. Kami juga meminta perketat masuknya pendatang ke Bali. Ini kondisi ironis di tengah kondisi pariwisata Bali yang luar biasa, semakin banyak pendatang yang mencari penghidupan di sini. Sementara orang Bali sendiri malah mencari penghasilan di daerah lain,” pekik Gede Ngurah Putra.

Ia juga mendesak agar DPRD dan Pemprov Bali bersikap secara resmi menyikapi rusuh Lampung. Perwakilan para pemuda itu kemudian diterima Ketua DPRD Bali, Anak Agung Ngurah Oka Ratmadi. Tjok Rat — Anak Agung Ngurah Oka Ratmadi — meminta agar massa tak bertindak anarkis menyikapi persoalan ini. “Jangan mengirim pasukan. Yang dibutuhkan masyarakat kita di sana adalah kebutuhan harian mereka seperti makanan, pakaian dan lainnya,” tegas dia.

“Yang harus diingat, kalau itu yang dilakukan (pengiriman massa ke Lampung), maka akan terjadi konflik baru. Sementara sebagian besar msyarakat Bali tersebar di beberapa daerah di Indonesia. Jumlahnya mencapai 7 Juta orang,” tambah Tjok Rat.

Pengerahan massa, imbuh dia, tentu saja berdampak pada warga Bali di daerah lain. “Kita harus arif, bijak dan menyerahkan semuanya kepada pemerintah dan aparat keamanan,” pinta Tjok Rat. BOB-MB