RDP Komisi IV DPRD Buleleng, Soroti Pengentasan Pengangguran

Agenda DPRD Buleleng minggu ini menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Buleleng. Seperti yang terlihat pada Senin (16/10) diruang Komisi IV DPRD Buleleng,dimana dalam melakukan RDP, kali ini mengundang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Buleleng.

Dalam RDP tersebut, Kepala Disnakertrans Buleleng , Dra. Ni Made Dwi Priyanti menjelaskan bahwa dibidang pendapatan dianggarakan dari IMTA sebesar Rp. 1.095.656.210 menurun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp. 104.343.790. Turunnya pendapatan tersebut,  disebabkan keberadaan tenaga asing di Kabupaten Buleleng bersifat musiman. Selanjutnya untuk belanja langsung dirancang Rp. 8.741.177.660 guna memback up 11 program dengan 46 kegiatan.”Untuk belanja langsung ada 4 program utama dengan 19 kegiatan dan 7 program dengan 72 kegiatan penunjang” ujarnya.”Kegiatan penunjang yang paling besar dianggarkan dalam pembangunan gedung kantor sebesar Rp. 4.020.000.000” ujar Dwi Priyanti menambahkan.

Selanjutnya terhadap program transmigrasi, menurut Dwi Priyanti pihanya telah melakukan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan. Baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun provinsi, guna menumbuhkan minat masyrakat sesuai dengan yang dipersyaratkan untuk bertransmigrasi.”Kami ada rencana melibatkan Komisi IV DPRD Buleleng untuk turut serta meninjau lokasi transmigrasi” ujarnya. Hal itu dilakukan, menurutnya guna mengetahui secara riil keadaan lokasi tersebut. Sehingga diharapkan DPRD Buleleng melalui komisi yang membidangi dapat menginformasikan hal tersebut kepada masyarkat yang memiliki niat untuk bertransmigrasi.

Iapun mengungkapkan bahwa bahwa Buleleng di tahun 2017 ini mendapatkan jatah dari Pemerintah Pusat sebanyak 10 KK. Namun yang lolos verifikasi dengan berbagai persyaratan dan ketentuan hanya sebanyak 4 KK.”Minimnya jumlah peserta transmigrasi di Kabupaten Buleleng dikarenakan oleh system penerimaan calon. Saat ini yang berlaku Pemerintah sudah memberikan sosialisasi dan Pendaftaran bagi calon peserta. Namun di satu sisi mereka belum tahu di daerah mana nantinya akan menjadi lokasi mereka” ujarnya.”Kedepannya nanti,sebelum dilakukan sosialisasi dan pendaftaran diharapkan mereka sudah mendpatkan informasi yang sejelas-jelasnya di daerah mana mereka akan ditempatkan serta komoditi pertanian apa saja yang cocok dikembangkan daerah tersebut” tandasnya.

Sementara itu Ketua Komisi IV DPRD Buleleng Gede Wisnaya Wisna mengatakan pihaknya melaksanakan RDP, untuk mengetahui program dan kebutuhan anggaran yang diperlukan guna menunjang kegiatan yang akan dilakukan di tahun 2018. Selanjutnya diminta agar pihak Disnakertrans kedepannya nanti agar tidak hanya membuat program berdasarkan hasil Musrenbag. Tetapi juga lebih mengendepankan pengentasan pengangguran dan mampu secara mandiri bekerja bahkan bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Menurutnya program kegiatan yang disampaikan oleh Kadisnakertrans sudah mendapatkan tanggapan dan masukan dari komisi.”Program sertifikasi pada Naker hendaknya diutamakan kepada calon tenaga kerja yang paling dibutuhkan oleh pengguna tenaga kerja. Seperti halnya sertifikasi di bidang SPA, Perbengkelan, jasa kontruksi” terang Wisnaya Wisna. GS-MB