Mateus Hamsi (21)

Labuan Bajo (Metrobali.com) –

Lima tahun sudah Bupati Agustinus Ch Dula dan Wakil Bupati Gasa Maximus, menahkodai Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Keduanya segera meletakkan jabatan, dan sama-sama bertarung merebut kursi nomor satu di “Bumi Komodo” dalam Pilkada 2015.

Sebelum melepas jabatan dan kembali bertarung, kepemimpinan dua figur ini mendapat catatan dari banyak pihak. Catatan terutama dari partai politik, yang sejak awal sudah menyiapkan kadernya untuk bertarung melawan Dula maupun Gasa pada Pilkada Manggarai Barat 2015.

Partai Golkar Manggarai Barat misalnya, dalam banyak kesempatan melontarkan kritik pedas terhadap pemerintahan Dula-Gasa. Bahkan dalam Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) pada 5-7 Maret lalu, Partai Golkar memberikan “rapor merah” untuk kinerja Dula-Gasa selama lima tahun terakhir.

“Dari Rapimda, kami juga memberikan pandangan politik terhadap penyelenggaraan pembangunan Manggarai Barat masa bakti 2010-2015,” jelas Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Manggarai Barat Mateus Hamsi, dalam siaran persnya yang diterima Metrobali.com di Labuan Bajo, Selasa (10/3).

Pandangan politik terhadap penyelenggaraan pembangunan oleh duet Dula-Gasa, salah satunya adalah belum maksimalnya pemerintah membangun sarana layanan kebutuhan dasar warga. Seperti air minum bersih, sarana transportasi jalan, sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan sarana listrik.

“Selain itu, begitu banyak potensi daerah yang belum optimal dikelola. Seperti potensi pariwisata, pertanian, perkebunan, peternakan, dan potensi kelautan,” papar Mateus Hamsi.

Merujuk pada pandangan tersebut, Rapimda Partai Golkar Kabupaten Manggarai Barat merekomendasikan beberapa hal. Pertama, pemerintah daerah harus mampu membuat sistem perencanaan pembangunan yang sistematis, terukur, dan komprehensif dengan mengedepankan skala prioritas dan mempertimbangkan ketersediaan sumberdaya.

Kedua, meningkatkan intensitas dan kualitas pengawasan semua pihak terkait, baik pengawasan politik, teknik maupun sosial kemasyarakatan.

Ketiga, pemerintah perlu meningkatkan kinerja untuk menggerakkan sumberdaya keuangan yang tersedia baik dari masyarakat, aset alam, aset budaya, maupun dari alokasi anggaran pembangunan negara agar terpenuhinya kebutuhan biaya pembangunan di Manggarai Barat.

Keempat, perlu meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggara pemerintahan, dengan menempatkan aparatut sesuai kapasitas dan kapabilitasnya.

Kelima, pemerintah perlu memperhatikan asas keseimbangan dan proporsionalitas pengalokasian program dan kegiatan pembangunan demi pemerataan hasil-hasil pembangunan.

Keenam, mampu mensinergikan kekuatan para stakeholders baik yang ada dalam sistem maupun luar struktur pemerintahan. Dan ketujuh, mampu membangun komunikasi politik baik vertikal maupun horisontal. MSE-MB