kapolres raker

Klungkung ( Metrobali.com )-

Rapat Kerja ( Raker ) Komisi I dengan Kominda (Komunitas Intelijen Daerah) Klungkung digelar, Senin (16/3). Raker ini dilakukan karena sebelumnya Komisi I malaksanakan Kunjungan Kerja ( Kunker ) ke Nusa Penida. Hadir dalam Raker tersebut Kapolres Klungkung AKBP Ni Wayan Sri Yudatni Wirawati.

Dalam kesempat itu anggota Komisi I AA Sayang Suparta mempertanyakan banyaknya sepeda motor tanpa mengenakan plat di Nusa Penida. Kapolres sendiri membenarkan kalau di tiga kepulauan tersebut marak pelanggaran yakni sepeda motor tanpa menggunakan plat. Bahkan Kapolres mengakui dan menyebutkan dari data yang dimiliki kalau  di tiga Pulau diantaranya Nusa Penida, Nusa Ceningan dan Lembongan ada sekitar 10 ribu sepeda motor bodong.

Pihak Polres Klungkung sendiri sudah melakukan berbagai upaya. Termasuk menggandeng pihak Dinas Pendapatan Bali dengan membuka pelayanan Samsat di Nusa Penida. upaya ini diharapkan agar bisa meningkatkan kesadaran masyarakat disana untuk membayar pajak dan memasang plat resmi pada kendaraanya. Namun upaya itu diakui belum sepenuhnya berhasil.

“Masih banyak yang tidak pasang plat. Selain itu,  kesadaran masyarakat untuk bayar pajak juga rendah,” ujar Kapolres.

Sementara 10 ribu kendaraan bodong tersebut alias tanpa surat surat lengkap. Sejauh ini jajaran Polres Klungkung dan Polsek Nusa Penida masih mengalami kendala untuk menindaknya.

Pihaknya juga mengakui pernah bertindak tegas dengan mengamankan sepeda motor tanpa plat tersebut. Bahkan kantor Mapolsek Nusa Penida dipenuhi sepeda motor bodong.

“Ini jumlah yang tidak main main dan sudah terjadi sejak lama,” ujarnya. Malah jika polisi memberikan surat tilang dengan jumlah sebanyak itu jelas akan menimbulkan keresahan di masyarakat. Polisi sudah melakukan berbagai upaya agar pemilik kendaraan mau mengurus surat surat serta bayar pajak.

“Kami tidak bisa sendiri melakukan penertiban ini…kami butuh kerjasama dengan berbagai pihak karena ini sudah terjadi secara turun temurun,” ujarnya. Bahkan pihaknya mengaku sedang mencari langkah langkah jitu untuk melakukan penertiban. Selama ini sudah dilakukan dengan himbauan lewat pemasangan sepanduk begitu juga pernah dilakukan upaya dengan pendekatan dengan tokoh tokoh masyarakat.

“Saya tidak mampu sendiri melakukan ini kecuali ada political will dari Pemkab,” ujarnya. Dalam kesempatan itu Kapolres meminta agar pintu masuk ke Nusa Penida juga diperkatat. Terlebih lagi di Nusa Penida memiliki beberapa pelabuhan. Jika tidak maka hal hal yang negative akan terjadi. SUS-MB

activate javascript