Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali Putri Suastini Koster mengajak anggota PKK di daerah itu untuk berinovasi dalam mengelola sampah, guna mendukung Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber.

“Ayo bapak kepala desa, pembina PKK di desa, beserta ketua tim penggerak PKK untuk ramai-ramai berinovasi dan berkreasi dalam mengelola sampah. Jika bicara tentang membantu pemerintah mewujudkan Pergub Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber, harus bisa kita wujudkan,” katanya dalam Sosialisasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Gerakan PKK, di Rumah Jabatan Gubernur Bali Jayasabha, Denpasar, Minggu.

Dia menambahkan, jika sampah itu berasal dari desa, maka sudah seharusnya diselesaikan di desa juga. “Kita harus bersih tanpa mengotori desa yang lain. Kabupaten kita bersih, tanpa mengotori kabupaten yang lain. Bali harus menjadi contoh, jangan hanya terus studi banding ke luar, tetapi tidak pernah ada hasilnya,” ucap istri Gubernur Bali itu.

Nantinya, lanjut dia, biarkan orang dari daerah lain yang studi banding ke Bali. “Karena kalau kita studi banding ke luar artinya kita kalah dengan mereka. Biarkan mereka ke sini, kita bangga bahwa kita punya kelebihan yang harus dipelajari oleh orang lain,” ucapnya.

Selain itu, juga ada program Hatinya (Halaman Asri Teratur Indah dan Nyaman) PKK di desa-desa dan semua rumah sudah seharusnya menata halaman rumahnya dengan asri dan nyaman.

“Kita berkumpul ini salah satunya adalah supaya ibu-ibu dan suami tercinta memikirkan bagaimana sampahnya selesai di desa. Mau dijadikan pupuk, mau jadikan apa lagi, silakan. Kita beri contoh, selanjutnya terserah Bapak/Ibu berinovasi apa yang terbaik untuk bisa dilakukan,” ujarnya.

Di sisi lain, seniman multitalenta inipun mengajak untuk menjaga generasi muda Bali dari ancaman bahaya narkoba dan pergaulan bebas.

“Coba bayangkan saja Bapak/Ibu kalau generasi muda kita yang adalah calon-calon pemimpin, 10 sampai 20 tahun mendatang sudah rusak. Apa yang diharapkan oleh bangsa ini oleh pemimpin yang sudah tidak sehat? Kalau generasi milenial itu ada bayang-bayang kolonial kita tidak akan bisa bicara NKRI harga mati, karena kita sudah mati duluan oleh virus itu sendiri,” katanya.

Putri Koster pun menekankan pada jajarannya supaya semangat “One Island Management” yang dicanangkan Gubernur Bali supaya bisa terwujud.

“Bali tidak akan dikatakan sejahtera bila ada satu saja kabupaten yang tertinggal. Karenanya, sembilan kabupaten/kota itu harus sama-sama bergerak bersama, meningkatkan diri bersama. Itu ‘nggak bisa cuma satu menonjol yang lainnya tidak, tidak akan dikatakan Bali sejahtera. Kita harus semangat dan bergeliat menjalankan program PKK,” ucapnya.

Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster meminta supaya program-program PKK dijalankan dengan baik sampai ke tingkat desa, dan harus digerakkan dalam satu sistem yang terorganisasi baik untuk ikut menjalankan program daerah.

“Jika untuk 2020 anggaran untuk PKK Provinsi Bali sebesar Rp10 miliar, maka tahun depan saya pastikan anggarannya akan naik lagi,” ucapnya.

Menurut dia, 10 Program Pokok PKK juga diharapkan benar-benar dijalankan sesuai dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru, diantaranya melalui lima bidang prioritas yakni dalam bidang Pangan, Sandang, Papan; Kesehatan dan Pendidikan; Jaminan Sosial Tenaga Kerja; Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya; dan Pariwisata.

“Programnya itu harus didesain oleh PKK sendiri, PKK yang mendesain programnya, pendanaannya, administrasinya itu ditempatkan di tempat pendanaannya secara administratif. Kalau pemahamannya kurang detail, kurang luas, belum pengalaman, itu boleh berdiskusi dengan Dinas terkait,” ujar Koster.

Selain itu, kata Koster, bupati/wali kota dan kepala desa harus mendanai 10 Program Pokok PKK karena PKK ini menjadi satu jalur tersendiri untuk mendukung program pemerintah daerah.