Proteksi Pertanian dengan Kebijakan dari Hulu ke Hilir

Anggota Komisi X DPR RI, Dr. Ir. Wayan Koster, MM bersama dengan petani  menanam  bibit Edamane, di subak  Uma Poh, Desa Abinsemal Dauh Yeh Cani, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung

Pembangunan sektor pertanian harus dilaksanakan secara terintegrasi dan menyeluruh dari hulu ke hilir.  Mulai dari proteksi lahan pertanian, penyediaan sarana prasarana produksi pertanian, hingga penanganan paska panen termasuk penyaluran produksi pertanian.

Anggota Komisi X DPR RI, Dr. Ir. Wayan Koster, MM atau yang dikenal dengan KBS (Koster Bali Satu) mengatakan hal tersebut saat melaksanakan kegiatan penanaman bibit Edamane di Subak Uma Poh, Desa Abinsemal Dauh Yeh Cani, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung beberapa waktu lalu.

Selain KBS, kegiatan yang diikuti ratusan petani ini juga dihadiri Anggota Komisi IV DPR RI Made Urip, Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa serta anggota DPRD Badung I Putu Alit Yandinata.

Dalam pengarahannya, KBS menyatakan sistim pertanian di Bali sudah terintegrasi dengan tradisi budaya masyarakat Hindu. Oleh karena itu, pertanian harus bisa dijaga dan dilestarikan sekaligus menyelamatkan tanah Bali.

“Pertanian telah menjadi bagian kehidupan agraris masyarakat Bali sejak lama. Ini harus kita pertahankan dan lestarikan demi mengajegkan Bali”, pinta KBS yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali ini.

Lebih lanjut dikatakan, untuk bisa mempertahankan dan melestarikan pertanian Bali, diperlukan perhatian serius Pemerintah sebagai orang tua dengan merancang dan membuat regulasi yang tujuannya untuk melindungi dan mensejahterakan petani dan pertanian. Regulasi dan kebijakan tersebut harus dari hulu ke hilir.

“Kita tahu lahan pertanian di Bali tahun ke tahun terus menyusut akibat peralihan fungsi lahan menjadi bangunan. Karena itu, Kepala Daerah wajib melindungi dan memproteksi lahan pertanian. Inilah program di hulu dengan penguatan sistim subak menekan alih fungsi lahan, bebas pajak lahan pertanian agar masyarakat tidak mudah menjual tanahnya,”terang KBS.

Kebijakan selanjutnya pemerintah harus memfasilitasi sarana dan prasarana produksi pertanian, seperti bibit, moderenisasi alat dan mesin pertanian, serta sarana dan prasarana lainnya. Penanganan paska panen seperti penyaluran hasil-hasil panen, serta pengadaan mesin penyimpanan hasil panen adalah kebijakan di hilir.

Dihadapan krama subak Uma Poh, KBS secara terbuka menyatakan akan maju pada Pilgub Bali 2018, dan siap ngayah lahir bathin secara total sekala niskala  dengan tulus iklas dan selurus lurusnya untuk krama Bali.  KBS menyatakan, akan membangun dan menata Bali lewat pola pembangunan nasional semesta berencana, dalam lima bidang prioritas, dan pertanian menjadi salah satu program yang akan dijalankan KBS bersama-sama kepala daerah yang berasal dari PDI Perjuangan.

“Pola pembangunan nasional semesta berencana yang dicanangkan Bung Karno, akan saya aplikasikan di Bali bersama-sama masyarakat Bali dan kepala daerahnya. Pertanian, menjadi salah satu bidang prioritas yang akan kami bangun karena pertanian merupakan sektor penting menuju ketahanan pangan Bali”, ucapnya penuh keyakinan.

Sementara itu Pekaseh Subak Uma Poh Anak Agung Gede Agung mewakili krama subak, berharap kehadiran Wayan Koster di tengah-tengah petani akan memberi motivasi dan semangat bagi krama subak Uma Poh untuk lebih serius menggarap dan teguh mempertahankan lahan pertanian ditengah derasnya alih fungsi lahan.  ARI-MB