Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

PN Jakpus Tolak Eksepsi DPP Partai Nasdem

Metro Bali
single-image
Keterangan foto: Penasehat hukum Kisman Latumakulita, Rizal Fauzi Ritonga SH/MB

Jakarta (Metrobali.com) –

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak eksepsi dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem atas gugatan kader Nasdem Kisman Latumakulita. Sidang akan dilanjutkan Kamis 14 Maret 2019. Sidang selanjutnya untuk memeriksa pokok perkara, terutama pemeriksaan alat bukti.

Majelis hakim dalam putusan selanya menolak eksepsi DPP Partai Nasdem. Sebelumnya Partai Nasdem mempersoalkan kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengadili perkara ini.

“Hakim mengatakan, sesuai ketentuan pasal 32 undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara ini, “ujar Ketua Majelis Hakim Agustinus SW SH di Jakarta Senin 11 Maret 2019. Bertindak sebagai hakim anggota adalah Duta Baskara SH dan Dr. Titik Tejaningsih SH.

Majelis hakim dalam pertimbangan mengatakan tahan-tahapan yang ditempuh penggugat sudah sesuai dengan AD/ART Partai Nasdem. Misalnya, sebelum sampai ke pengadilan, penggugat sudah terlebih dahulu mengajukan gugatan ke Mahkamah Partai Nasdem.

Sampai dengan berakhirnya batas waktu 60 hari yang diberikan pasal 32 undang-undang partai politik, Mahkamah Partai Nasdem tidak juga membuat putusan atas gugatan penggugat. Padahal pasal 33 ayat 1 undang-undang tentang partai politik menyatakan, “dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan”.

Sementara itu, penasehat hukum Kisman Latumakulita, Rizal Fauzi Ritonga SH mengatakan, sejak awal kami sangat yakin eksepsi DPP Partai Nasdem bakal ditolak majelis hakim. Alasannya sangat sederhana saja. Klien kami bang Kisman sudah mengajukan gugatan ke Mahkamah Partai Nasdem sejak 23 Oktober 2018.

“Sidang di Mahkamah Partai Nasdem hanya dilakukan satu kali, yaitu 13 November 2018. Setelah itu tidak ada persidangan sampai batas waktu 60 hari berakhir, yaitu 23 Desember 2018. Jadi sidangnya itu pertama dan terakhir tanpa ada keputusan,” ujar Rizal Fauzi Ritonga.

Ditambahkan Rizal, kalau mengikuti AD/ART Nasdem, maka batas waktu untuk menyelesaikan sengketa di Mahkamah Partai hanya 30 hari. Sayangnya, batas waktu yang diberikan oleh undang-undang partai politik 60 hari maupun AD/ART Partai Nasdem 30 hari berakhir. Semuanya diabaikan begitu saja.

Menjewab pertanyan tentang peluang memenangkan pokok perkara nanti, Rizal Fauzi Ritonga mengatakan sangat yakin gugatan bang Kisman ini dikabulkan oleh majelis hakim. Aturan dalam AD/ART sangat jelas dan terang benderang. Tidak ada yang abu-abu dari anggaran dasar Partai Nasdem tentang priodesasi lima tahunan bagi pengurus DPP Partai Nasdem.

Dijelaskan Rizal Fauzi Ritonga, pasal 21 anggaran dasar Partai Nasdem jelas mengatakan “Dewan Petimbangan Partai, Dewan Pakar Partai dan Dewan Pimpinan Pusat Partai dipilih untuk masa jabatan 5 (lima) tahun”. Sedangkan pasal 46 ayat 1 Anggaran Rumah Tangga Partai Nasdem berbunyi “kongres merupakan forum permusyawaratan tertinggi partai yang berfungsi sebagai representasi dari pemegang kedaulatan partai, dan diadakan setiap 5 (lima) tahun sekali.

Kongres pertama Partai Nasdem dilaksanakan tanggal 25-26 Februari 2013. Kongres memilih Surya Paloh sebagai Ketua Umum. Selanjutnya Menkumham Amir Syamsudin mengeluarkan Surat Keputusan No.M.HH.03,AH.11.01 tertanggal 06 Maret Tahun 2013. Konsekwensinya hukumnya Kepengurusan Surya Paloh sudah berakhir 06 Maret 2018.

Alasan yang sering dikemukakan Surya Paloh bahwa penundaan kongres sampai dengan akhir Desember 2019 nanti karena ada perintah dari Majelis Tinggi Partai. Namun perintah Majelis Tinggi tetsebut tidak serta-merta meperpanjang masa jabatan Surya Paloh sebagai Ketua Umum.

“Pasal 24 tentang ART Partai tidak ditemukan satu ayatpun yang memberi kewenangan kepada Majelis Tinggi Nasdem untuk mempercepat ataupun menunda kongres. Dengan demikian, semua kebijakan, tindakan, perbuatan dan keputusan Surya Paloh sebagai Ketua Umum tidak berdasarkan hukum, sehingga harus dinyatakan batal demi hukum, “ujar Rizal Fauzi Ritonga.

Pewarta : Hidayatullah
Editor: Hana Sutiawati

</a

Leave a Comment

Your email address will not be published.

</a
</a