abdulah dahlan

 

 

Jakarta (Metrobali.com)-

Pilkada tanpa melibatkan suara rakyat berpotensi menciptakan politik balas budi oleh kepala daerah kepada anggota DPRD yang memilihnya, kata Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesian Corruption Watch Abdullah Dahlan di Jakarta, Kamis (18/9).

“Pilkada tak langsung dapat membuat kepala daerah berbaik hati pada anggota DPRD, sehingga rakyat tak diperhatikan,” kata Dahlan di kantor Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran.

Ia menuturkan bahwa politik balas budi dapat terjadi karena pemberian suara anggota DPRD berhasil memenangkan seorang kandidat menduduki jabatan kepala daerah.

Adanya sikap politik seperti ini memungkinkan rakyat tak mendapatkan pelayanan publik yang maksimal, akibat kesibukan kepala daerah berpolitik dengan para pemilihnya.

Hal ini juga berpotensi besar menciptakan transaksi politik sebagai pembayaran atas kemenangan pejabat daerah tersebut.

“Agar kepala daerah tetap bertanggung jawab pada rakyat dan terhindar dari politik uang, salah satunya memang dilakukan dengan melibatkan suara rakyat pada kemenangan mereka,” ujar Dahlan.

Sebelumnya, DPR sedang menyorot mekanisme pemilihan kepala daerah yang dibahas dalam Rancangan Undang-Undang Pilkada. Politik uang yang tinggi dari pelaksanaan pilkada langsung menjadi salah satu alasan dicanangkannya pemilihan kepala daerah melalui DPRD. AN-MB