Mpu Siwa Budha Memaklumi Keresahan Umat

Mpu Siwa Buddha (3)Mpu Siwa Budha Dhaksa Darmita

Denpasar (Metrobali.com)-

Lambanya kerja Tim 9 Sulinggih PHDI menyikapi KSTB (Kawasan Suci Teluk Benoa), terus menerus menyebabkan PHDI (Parisada Hindu Dharma Indonesia) menjadi sasaran kritik dan serangan. Tim yang dipimpin Ida Pandita Mpu Jaya Acharyananda ini dipertanyakan berbagai pihak, karena pernyataan-pernyataannya yang cenderung ‘’gamang’’, atau kadang normatif dan mengomentari masalah diluar kompetensi Parisada. Karenanya, pernah ada saran dari tiga tokoh muda Bali, seperti Dr. Gusti Kade Sutawa, S.E, M.M, MBA yang merupakan Ketua Aliansi Masyarakat Pariwisata Bali (AMPB), Ir. Made Suryawan, M.M dari Parasparos dan Ir. Anak Agung Suryawan Wiranata, M.Sc. Ph.D  yang merupakan salah seorang pengelingsir ‘’Love Bali Forum.’’

            Mpu Siwa Budha Dhaksa Darmita yang juga Wakil Dharma Adhyaksa Parisada Pusat, menyatakan prihatin terhadap suasana menjadi tidak nyaman, karena posisi Sulinggih terbawa-bawa dalam cemoohan dan hujatan umat di media sosial, karena mereka mempertanyakan kinerja Tim 9 Sulinggih menyangkut KSTB.

            ‘’Mengamati apa yang berkembang dalam kritik umat terhadap Sulinggih, saya sangat prihatin. Tapi, saya maklum kalau ada yang mengusulkan Tim 9 mengembalikan mandat ke Sabha Pandita, dan menyerahkan tugas kajian itu ke Sabha Walaka. Walaupun Sabha Pandita merupakan organ tertinggi, dan sah saja membentuk Tim Sulinggih untuk mengkaji KSTB, namun dalam melaksanakan mandat Pasamuhan Sabha Pandita, Tim 9 mesti minta bahan dari Sabha Walaka. Itu diatur dalam AD/ART PHDI dan mestinya ditaati. Kurang tepat, kalau setelah dibentuk dan diberi mandat, Tim 9 tidak melibatkan Sabha Walaka, seperti diatur dalam AD/ART. Tanpa Sabha Walaka, peluang salah langkah dan terjebak, sangatlah besar,’’ imbuh Ida Mpu dari Griya Agung Sukawati ini.

            Ida Mpu juga menambahkan, karena gerak Sulinggih sangatlah terbatas dan dibatasi oleh ‘’sesana kesulinggihan’’ tidaklah  tepat menangani hal-hal teknis. Karenanya, Ida Mpu mengajak untuk memikirkan dengan arif, saran tokoh umat agar Tim 9 mengembalikan mandat ke Sabha Pandita. Atau setidaknya, libatkan Sabha Walaka dalam melaksanakan tugas, karena mekanisme AD/ART sudah menyiapkan dan mengatur seperti  itu,’’ katanya.

            Mpu juga sangat menyayangkan kalau benar ada umat yang membawa-bawa nama Sulinggih untuk mengancam umat Hindu yang sedang getol-getolnya membela kesucian kawasan Teluk Benoa. ‘’Saya mendapat informasi, ada orang yang menggunakan akun Pasraman yang diketahui milik Sulinggih tertentu, mengancam umat lain dengan menyebut pesemetonan siap “mebela pati” untuk Sulinggih yang disebutnya diobok-obok. Saya tidak pernah merasa diobok-obok, dan wajar-wajar saja umat melakukan kritik dan mengungkap kegalauannya menyangkut kesucian kawasan Teluk Benoa yang disebut akan direklamasi,’’ katanya, sembari menyayangkan

Tokoh muda lainnya, yakni Ir. Ketut Darmika dari Forum Studi Majapahit, sepakat dengan pernyataan Ida Mpu Siwa Budha. ‘’Saya yang pernah ikut beraudiensi dengan PHDI, diterima oleh Sabha Walaka PHDI merasa bahwa, komitmen melestarikan Kawasan Suci Teluk Benoa sangat kuat. Sampai ada  Keputusan Pasamuhan Sabha Walaka PHDI bahwa Teluk Benoa adalah Kawasan Suci. Lalu ada Rekomendasi FGD Sulinggih dan Pemangku yang searah, bahwa Teluk Benoa adalah Kawasan Suci. Mengapa Tim 9 tidak mengakomodasi Rekomendasi FGD Sulinggih dan Pemangku maupun Pasamuhan Sabha Walaka?’’ katanya.

           Darmika juga menyayangkan pernyataan seorang Sulinggih Tim 9 yang dalam presentasi AMDAL PT TWBI menyebut PT TWBI (Tirta Wahana Bali International) di gedung Wiswasabha, 29 Januari 2015 lalu. Dimana, katanya, Sulinggih itu menyebutkan bahwa PT TWBI bisa membantu membersihkan kekotoran Teluk Benoa, sehingga kesuciannya terjaga.

‘’Kasihan, pembelaannya sebegitunya untuk investor. Padahal, saya yakin, dengan rasa dan detak batin, beliau yang sudah dwijati itu pasti paham makna kesucian secara spiritual, bukan soal mengeruk sampah di muara sungai. Pejabat di Pemprov dan Pemkab pun pasti paham yang dimaksud kesucian menurut bhisama Parisada. Lagi pula, dalam kasus megaproyek geothermal Bedugul, proyeknya tetap gagal walau ada Pemangku mengaku mendapat pawisik bahwa Ida Bhetare Pulaki merestui eksplorasi geothermal tersebut. Kasihan, nama Ida Bethare dibawa-bawa dan dijual-jual, seakan tidak memahami apa yang dimaksud dengan suci, bukan soal kebersihan,’’ imbuhnya. RED-MB