Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Permohonan Informasi Publik Tidak Dipenuhi, Walhi Ajukan Sengketa Informasi

Metro Bali
single-image

Denpasar (Metrobali.com)-

Tidak dipenuhinya permohonan informasi publik yang diajukan oleh Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Bali kepada Gubernur Bali membuat organisasi lingkungan hidup ini mengajukan sengketa informasi. Hal ini di sampaikan oleh Divisi Advokasi dan Hukum Walhi Bali, Wayan Adi Sumiarta saat menggelar jumpa pers di kantor Komisi Informasi Publik daerah Bali.

Lebih lanjut Adi mengatakan Walhi mengajukan sengketa informasi publik karena Gubernur Bali tidak memenuhi permohonan informasi yang diminta. Permohonan informasi tersebut terkait dengan keputusan Gubernur Bali yang telah mengeluarkan Keputusan tentang Pemberian Izin Pengusahaan Pariwisata Alam pada Blok Pemanfaatan Kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai, Provinsi Bali seluas 102,22 hektar kepada PT. Tirta Rahmat Bahari (PT. TRB).

“Ada pun yang Walhi minta dari permohonan Informasi publik tersebut adalah Gubernur Bali memberikan salinan data terkait dengan dikeluarkannya keputusan pemberian izin pemanfaatan Tahura Ngurah Rai seperti Surat-surat, Rekomendasi-rekomendasi, Surat keputusan serta data penunjangnya seperti Peta Rencana usaha dan UKL/UPL” terang Adi.

Permohonan informasi publik tersebut telah dikirim kepada Gubernur Bali pada tanggal 2 November 2012 lalu dan Gubernur Bali membalas dengan surat tertanggal 14 November 2012. Jawaban surat Gubernur Bali saat itu adalah permohonan informasi publik yang diminta oleh Walhi tidak bisa dipenuhi, karena masih memperhatikan aspirasi yang berkembang dari masyarakat terkait dengan pemberian izin pemanfaatan Tahura.

Karena permohonan informasi publik tersebut tidak dipenuhi maka Walhi mengajukan surat keberatan pada tanggal 3 Desember 2012. Gubernur Bali kembali membalas dengan surat tertanggal 28 Desember 2012. namun Gubernur Bali tetap tidak memenuhi permohonan informasi publik yang diminta.

“Setelah mengirimkan surat keberatan, Gubernur Bali tidak memenuhi permohonan informasi yang diminta maka sesuai dengan UU No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Walhi mengajukan sengketa informasi” ungkap Adi.

Baca Juga :
DK PBB Perpanjang Sanksi Atas Liberia Selama Setahun Lagi

Pande Nyoman Taman Bali menambahkan untuk proses sengketa informasi publik ini Walhi Nasional sendiri telah memberikan surat kuasa tertanggal 6 januari 2013 kepada 7 orang yang dimana dua diantaranya merupakan advokat publik yaitu I wayan Suardana,SH dan Wihartono,SH. Sementara 5 yang lain merupakan aktivis Walhi Bali.

Adapun tuntutan Walhi dalam pengajuan sengketa ini adalah meminta Gubernur Bali memenuhi permohonan informasi yang diminta. Pengajuan sengketa informasi ini diajukan oleh Adi didampingi Deputy Direktur Walhi Bali, Suriadi Darmoko pada Kamis (17/1) kemarin. Saat itu mereka diterima oleh Staff Administrasi Komisi Informasi Bali, I Gd Wira Gunarta. Sengketa informasi tersebut telah didaftarkan dengan No. Surat 01/KI Bali/I/2013.

Sementara Ketua Komisi Informasi, Gede Sentanu mengatakan permohonan informasi merupakan hal yang wajar karena setiap masyarakat memliki hak untuk tahu informasi. “Siapa pun yang membutuhkan informasi apabila tidak mendapatkan informasi yang diminta maka sesuai dengan prosedur yang telah dilakukan bisa mengajukan sengketa informasi” terang Sentanu.

Sentanu mengatakan pengajuan sengketa informasi yang dilakukan oleh Walhi terkait dengan tidak dipenuhinya permintaan informasi publik atas pemberian izin pemanfaatan Tahura Ngurah Rai kepada PT. TRB seluas 102,22 hektar merupakan sengketa informasi pertama di Bali. Komisi informasi sendiri  akan menindaklanjuti sesuai dengan prosedur penanganan sengketa informasi.

Langkah pertama yang akan dilakukan yaitu dengan mempelajari terlebih dahulu berkas yang diterima. Setelah itu Komisi Informasi  akan membentuk majelis pemeriksaan pendahuluan (MPP). Tim inilah nantinya yang akan memverifikasi berkas yang diajukan sebagai sengketa informasi. “Hasil dari pembahasan MPP tersebut hasilnya akan disurati kepada pemohon dan juga termohon paling lambat 14 hari sesuai dengan peraturan yang berlaku” tutup Sentanu. WALHI-MB

Bagikan :

Leave a Comment

Your email address will not be published.