Denpasar (Metrobali.com)-

Kepala Pelaksana Harian Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) Laksamana Madya TNI Bambang Suwarto mengatakan perairan Indonesia rawan terhadap gangguan keamanan, karena itu harus bersama-sama saling mengawasi secara lintas lembaga.

“Perairan Indonesia cukup luas, karena itu ancaman-ancaman terhadap keamanan pasti cukup tinggi terlebih kita berbatasan dengan berbagai negara,” kata Bambang Suwarto di sela-sela kegiatan Rakor Advokasi Hukum Bakorkamla di Kuta, Kabupaten Badung, Selasa (10/12).

Ia mengatakan ke depannya dalam koordinasi kegiatan ini harus lebih mantap, termasuk juga proses penangkapan bagi pelanggar di laut hingga diproses sampai di darat.

“Karena itu perlu sinergisitas di dalam penanganan kasus yang terjadi di laut, sehingga proses hukumnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan pelaku, seperti tindak kejahatan penangkapan ikan di luar batas aturan, harus diproses secara hukum,” ujarnya.

Menurut Bambang Suwarto, pelaku yang melanggar hukum harus ditindak tegas, namun dalam prosesnya tetap harus didampingi tim advokasi, sehingga hukuman yang dikenakan terhadap pelaku harus adil sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.

“Kami yakin dengan ada Bakorkamla ini nantinya bagi pelanggar harus dikenakan sanksi hukum sesuai dengan perbuatan yang dilakukan mereka,” ucapnya.

Menyinggung keamanan pesisir Bali, Bambang Suwanto mengatakan, semua daerah dilakukan pengawasan ketat oleh aparat keamanan. Disinilah peran informasi yang harus di dapat dari masyarakat.

“Peran masyarakat dalam pengamanan pesisir tidak saja menjadi tanggung jawab aparat, tetapi informasi dari masyarakat sangat mendukung aparat cepat bergerak jika ada gangguan keamanan baik di laut, darat, dan udara,” katanya.Budi Suyanto. AN-MB