Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Pengamat : UU Pilkada Hanya Bertahan Enam Bulan

Metro Bali
single-image

Victor Silaen

Jakarta (Metrobali.com)-

Pengamat Politik Universitas Pelita Harapan (UPH) Victor Silaen memperkirakan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah setidaknya hanya akan bertahan selama enam bulan sebelum akhirnya kandas melalui Mahkamah Konstitusi (MK).

“Saya berharap MK bergerak cepat dalam memproses gugatan-gugatan yang masuk nanti, dan dapat melihat dengan jernih mengapa keberatan-keberatan itu diajukan. Jika itu yang terjadi saya kira tidak sampai enam bulan undang-undang tersebut akan dibatalkan,” kata Victor Silaen dihubungi dari Jakarta, Jumat (26/9).

Dia mengatakan UU Pilkada yang baru saja disahkan melalui rapat paripurna, Jumat dini hari, berpotensi besar sekali digugat melalui MK.

Terlebih, kata dia, beberapa hari belakangan telah ada pernyataan dari kelompok-kelompok maupun individu-individu tertentu untuk menggugat undang-undang itu ke MK apabila didalamnya diatur pilkada oleh DPRD.

“Saya malah berpikir jangan-jangan nanti akan ada kepala daerah yang mundur dari partainya mengikuti langkah Ahok (Basuki Tjahaja Purnama),” kata Victor.

Menurut dia, waktu yang tepat untuk membawa gugatan UU Pilkada ke MK adalah setelah undang-undang itu ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Di sisi lain, kata Victor, Presiden Yudhoyono sebenarnya masih bisa bersikap menolak menandatangani undang-undang tersebut, untuk membuktikan dirinya konsekuen dan konsisten menolak opsi pemilihan kepala daerah oleh DPRD.

“Kita bisa membuktikan apakah presiden konsekuen dan konsisten. Sebab menurut aturan, SBY bisa saja diam dengan tak mau tanda-tangan, walaupun bukan berarti undang-undang tersebut batal kalau tidak ditandatangani presiden,” kata dia.

DPR RI melalui sidang paripurna yang berlangsung hingga Jumat dini hari, mengesahkan Undang-Undang Pilkada yang didalamnya mengatur pemilihan kepala daerah oleh DPRD.

Dalam sidang itu terjadi aksi lobi-lobi antarfraksi yang alot dan sempat ada aksi “walkout” dari mayoritas kader Fraksi Partai Demokrat.

Pengesahan sendiri diambil melalui mekanisme “voting” dengan hasil yakni 135 anggota sidang paripurna menyetujui pilkada langsung dan 226 lainnya menyepakati pilkada dikembalikan ke DPRD. Total anggota dewan yang mengikuti proses “voting” berjumlah 361 orang (tidak termasuk anggota Demokrat yang melakukan “walkout”).

Pendukung pilkada langsung terdiri dari, 88 anggota Fraksi PDI-P, 20 orang Fraksi PKB, 10 orang Fraksi Hanura, 11 orang Fraksi Golkar dan enam orang Fraksi Demokrat. Kader Demokrat lainnya menyatakan “walkout” karena merasa opsinya tidak diakomodir.

Sedangkan pendukung pilkada oleh DPRD adalah 73 orang Fraksi Golkar, 55 orang Fraksi PKS, 44 orang Fraksi PAN, 32 orang Fraksi PPP, dan 22 orang Fraksi Gerindra. AN-MB 

Bagikan :
Baca Juga :
Orgil Berkeliaran di Sungai, Warga Takut Mandi

Leave a Comment

Your email address will not be published.