Agung Suprio

Jakarta (Metrobali.com)-

Pengamat politik Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Indonesia Agung Suprio menyarankan Koalisi Indonesia Hebat lebih banyak memberikan promosi kebijakan pemerintahan Jokowi-JK.

“Harus ada negosiasi kembali. KIH mesti memberikan promosi kepada koalisi pro-Prabowo terkait kebijakan pemerintahan Jokowi-JK agar semua berjalan baik,” katanya di Jakarta, Kamis (30/10).

Menurutnya, DPR tandingan bentukan KIH tentu bertentangan dengan sistem politik dan kultur di Indonesia karena masyarakat akan menjadi bingung siapa yang menentukan keputusan di DPR.

Kendati Koalisi Merah Putih menguasai parlemen, kata dia, itu sah saja karena pemilihannya sudah melalui proses dan mekanisme benar yakni musyawarah mufakat kemudian berujung voting.

“Dalam aturan, jelas DPR hanya punya satu pimpinan dibantu tiga wakil pimpinan dalam menjalankan fungsinya sebagai budgeting, legislasi serta pengawasan kepada pemerintahan,” paparnya.

Dirinya berharap koalisi pro-Jokowi mempromosikan seluruh rencana kebijakan pemerintah kepada koalisi pro-Prabowo sehingga keputusan yang dikeluarkan mendukung arah kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat.

“Masyarakat pasti akan mendukung kebijakan yang dikeluarkan pemerintah bila disetujui DPR asalkan itu bersifat positif dan sasarannya jelas. DPR tandingan itu bukan solusi,” sebutnya.

Ia mengemukakan apabila parlemen yang berkuasa saat ini tidak menyetujui kebijakan dikeluarkan Jokowi-JK yang pro terhadap rakyat, tentu mereka melawan kehendak rakyat berujung pada antipati.

“Bisa jadi rakyat tidak lagi percaya kepada mereka pada Pemilu nantinya suara partai dipastikan anjlok,”katanya.

Meskipun KMP telah menyatakan oposisi untuk kritis, konstruktif dan bertindak sebagai penyeimbang mengawal pemerintahan yang dijalankan Jokowi bersama Jusuf Kalla, namun yang patut diperhatikan adalah kepentingan rakyat.

Agung menyarakan negosiasi kembali dibangun dengan menggelar pertemuan antara elit politik baik dari kubu pro-Jokowi-JK dan pro-Jokowi-Hatta bersama elit dari partai lainnya.

“Mesti sering dilakukan pertemuan untuk membahas itu meskipun ada tawar menawar nantinya di sana sebagai salah satu solusi menjalankan program pemeritahan ke depan,” tambahnya.

Sebelumnya, Politisi PDI-P Arief Wibowo kepada wartawan di DPR mengatakan KIH telah membentuk Pimpinan DPR tandingan dan akan menyusun Alat Kelengkapan Dewan tandingan sebagai bentuk kekecewaan serta memastikan fungsi pemimpin DPR dapat berjalan dengan baik. AN-MB