Pengamat : Politik Anggaran Jokowi Hambat Pembangunan Daerah

Jakarta (Metrobali.com)-

Pengamat politik Universitas Jayabaya, Igor Dirgantara mengatakan politik anggaran yang diutarakan calon presiden Joko Widodo dapat menghambat pembangunan daerah.

“Politik anggaran yang dipaparkan oleh Jokowi dalam debat perdana capres-cawapres menyebabkan pembangunan daerah dapat terhambat. Ini sangat berbahaya dan merusak semangat reformasi,” ujar Igor Dirgantara dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (10/6).

Menurut dia, apabila kepala daerah mengikuti sistem komando terpusat kemudian ada ketidaksesuaian terus anggaran dipotong itu bisa menghambat pembangunan ekonomi daerah.

“Bukan waktunya saat ini kepala daerah ikuti sistem komando terpusat seperti dulu, coba bayangkan kalau ada ketidaksesuaian terus anggaran di hambat atau di potong bagaimana dengan pembangunan ekonomi di daerah,” ujar dia.

Sebelumnya, dalam acara debat perdana Capres-Cawapres, calon presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah daerah pasti mengikuti kebijakan pemerintah pusat dengan cara memberlakukan politik anggaran.

“Sebanyak 85 persen anggaran daerah dari pusat maka bisa diberikan punishment atau insentif, gampang sekali, itu hal sederhana,” kata Capres Joko Widodo di Jakarta, Senin (9/6).

Ia mencontohkan ada kebijakan pembangunan pelayanan terpadu satu pintu, daerah harus membuat itu kalau tidak dana alokasi khusus dipotong atau dikurangi.

Dengan sanksi pemotongan anggaran itu dipastikan Pemda akan mengikuti setiap kebijakan pemerintah pusat.

Dalam Pemilu Presiden 9 Juli 2014 diikuti dua pasangan capres dan cawapres, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla. AN-MB