Firman-Noor

Jakarta (Metrobali.com)-

Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Firman Noor mengatakan pemilihan kepala daerah secara langsung pun tetap memunculkan oligarki politik karena saat ini masyarakat belum bisa mendapatkan informasi yang berimbang mengenai calon yang bersaing.

“Calon didanai cukong-cukong untuk membangun citra yang akhirnya membangun politik oligarki. Kalau ujungnya sama-sama oligarki, lebih baik dipilih DPRD saja yang biaya penyelenggaraannya lebih murah,” kata Firman Noor dihubungi di Jakarta, Kamis (11/9).

Menurut Firman, keterbatasan informasi di daerah menyebabkan masyarakat belum bisa melihat proses pemilihan kepala daerah secara utuh. Hal itulah yang kemudian dimanfaatkan sebagian elit politik untuk memenangkan calon yang diusung.

Firman mengatakan informasi yang diperoleh masyarakat di daerah seringkali tidak berimbang. Informasi yang diperoleh sangat bergantung pada media-media lokal. Media lokal sangat berpengaruh dalam membentuk opini publik.

“Karena itu, sering terjadi figur yang rekam jejaknya tidak jelas, berhasil mendapatkan citra positif karena pencitraan di media massa. Informasi yang didapat masyarakat sangat tidak berimbang,” tuturnya.

Sementara itu, masyarakat juga memiliki keterbatasan dalam mencari informasi penyeimbang. Bisa karena terbatasnya waktu atau karena memang tidak ada sumber informasi lain.

“Akibatnya informasi yang didapat menjadi asimetris sehingga daya analitis masyarakat menurun. Itu menyebabkan logika politik masyarakat berkurang,” katanya.

Bila kepala daerah dipilih DPRD, maka memang terjadi politik oligarki. Namun, biayanya tentu lebih murah bila pemilihan secara langsung.

“Lagipula peluang melakukan manipulasi juga semakin sedikit. Pengawasan oleh masyarakat dan Komisi Pemberantasan Korupsi juga lebih memungkinkan karena hanya mengawasi anggota DPRD,” tuturnya.

DPR sedang membahas Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Salah satu hal yang dibahas adalah pemilihan kepala daerah yang dikembalikan ke DPRD. AN-MB