Karel Susetyo

Jakarta (Metrobali.com)-

Pengamat politik yang juga sebagai Direktur Eksekutif POINT Indonesia Karel Susetyo meminta Presiden Joko Widodo tidak ragu untuk melantik Komjen Polisi Budi Gunawan sebagai Kapolri.

“Presiden Jokowi sudah menunjukkan keberaniannya meski dihujat dunia internasional soal putusan hukuman mati. Masa hanya mengangkat BG saja, Presiden tidak berani. Kalau pun nanti BG bermasalah, tinggal Jokowi mengambil hak prerogratifnya lagi sebagai presiden untuk memecat BG sebagai Kapolri,” kata Karel di Jakarta, Minggu (15/2).

Menurut Karel, keputusan pelantikan BG sebagai Kapolri oleh Presiden Jokowi, sebenarnya bukanlah sebuah keputusan yang rumit. Apalagi, Presiden sudah teruji konsistensinya dalam memutuskan sebuah kebijakan.

“Ini bisa kita lihat pada kebijakan kenaikan harga BBM dan pelaksanaan hukuman mati terhadap terpidana narkoba,” katanya.

Kedua kebijakan itu, menurut dia, bukan keputusan yang mudah. Bahkan, tekanan publik relatif sangat kuat, terutama pada kasus hukuman mati terpidana narkoba. Sejumlah negara bahkan menyatakan kekecewaannya terhadap Presiden, tetapi Presiden tak menggubrisnya dan kebijakannya jalan terus.

“Ini juga lah yang sepatutnya terjadi pada kasus pelantikan BG,” paparnya.

Apalagi, tambah Karel, dukungan parlemen untuk mengangkat BG sebagai Kapolri sudah begitu solid.

“Makin berlarut maka sebenarnya Jokowi sedang menebar masalah, baik di antara institusi penegak hukum, seperti KPK dan Polri, di parlemen, maupun di koalisi pendukungnya,” tutur Karel.

Sebelumnya, Presiden Jokowi masih enggan menjawab saat ditanya kapan putusan pelantikan Kapolri diumumkan.

“Belum bisa saya sampaikan, tetapi secepatnya nanti kalau sudah saatnya, secepatnya saya sampaikan,” katanya di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (14/2).

Ia juga tidak secara tegas mengatakan bahwa keputusan itu akan disampaikan setelah praperadilan diumumkan hasilnya.

“Tambah sedikit sehari masa enggak dapat,” katanya.

Soal sejumlah nama yang menjadi calon kuat, Jokowi juga mengaku belum mengetahuinya secara resmi, termasuk mantan Kapolda Jateng ketika Jokowi masih menjabat sebagai Wali Kota Surakarta.

“Belum sampai ke nama-nama,” katanya.
Jokowi juga menyampaikan perlunya untuk meminta saran dan masukan dari berbagai pihak, termasuk dari dewan.AN-MB