Penerimaan Pajak Menggembirakan, Pembayaran Pajak UKM WP Perorangan Lebih Tinggi dari WP Badan 

Metro Bali
single-image

Foto: Dirjen Pajak Robert Pakpahan usai menjadi pembicara dalam Diskusi Nasional Perpajakan Sehari dengan tema”Peran Usaha Kecil dan Menengah dalam Perpajakan Nasional” di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Udayana (Unud), Denpasar, Rabu (10/10/2018).

Denpasar (Metrobali.com)-

Dirjen Pajak Robert Pakpahan mengatakan penerimaan pajak sampai akhir September 2018 tumbuh sebesar 16,82 pesen. Capaian angka ini cukup menggembirakan dibandingkan periode yang sama sebelumnya.

Hal tersebut disampaikan Pakpahan saat menjadi keynote speaker dalam Diskusi Nasional Perpajakan Sehari dengan tema”Peran Usaha Kecil dan Menengah dalam Perpajakan Nasional” di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Udayana (Unud), Denpasar, Rabu (10/10/2018).

Dipaparkan juga penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Final UKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) yang terus mengalami trend peningkatan pada periode 2013-2017. Walaupun diakui kontribusinya masih relatif kecil terhadap penerimaan pajak secara keseluruhan.

Pembayaran pajak oleh UKM Wajib Pajak Orang Perorangan (WP OP)  juga menunjukkan trend pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan pembayaran pajak oleh UKM WP Badan.

Pada tahun 2013, penerimaan pajak UKM WP Badan hanya Rp 0,28 triliun sementara UKM WP OP di angka Rp 0,16 triliun. Angka tersebut meningkat pada 2014 dimana UKM WP Badan mencapai Rp 1,3 triliun dan UKM WP OP sebesar Rp 0,97 triliun. Ada 2015 peningkatan penerimaan pajak juga cukup signifikan yakni sebesar Rp 1,8 triliun untuk UKM WP Badan dan Rp 1,6 triliun untuk UKM WP OP.

Trend peningkatan berlanjut pada tahun 2016 dimana penerimaan pajak WP OP mulai lebih besar dari WP Badan. Angkanya Rp 2,2 triliun untuk WP OP dan Rp 2 triliun untuk WP Badan. Peningkatan terus terjadi pada 2017 sebesar Rp 3,2 triliun untuk WP OP dan Rp 2,5 triliun untuk WP Badan.

Baca Juga :
Kak Seto : masyarakat tidak reaktif terhadap rencana Mendikbud

Lebih lanjut Pakpahan memaparkan keberadaan UKM bisa berperan strategis dalam meningkatkan pendapatan pajak negara. Apalagi dengan adanya penurunan PPh Final UKM menjadi 0,5 persen. “Jadi kami ajak pelaku UKM menjadi pengusaha formal dan bayar pajak. PPh Final 0,5 persen dari omzet UKM ini tidak terlalu menakutkan,” ujarnya.

Ditambahkan kebijakan penurunan PPh Final UKM menjadi 0,5 persen ini juga dalam rangka memberikan keadilan dan kemudahan dalam melaksanakan wajib perpajakan dan memberikan kesempatan UKM berkontribusi bagi negara.

“Selain nilainya ndah, pajak 0.5 persen ini sifatnya PPh final. Cukup rajin catat omzet. Lakukan pembukuan secara sederhana. Tidak perlu khawatir saat diperiksa petugas pajak,” paparnya lantas mengajak para akademisi, IKPI dan Kanwil DJP Bali bersinergi mengedukasi UKM soal pajak ini.

Sementara itu Ketua Panitia Diskuai NasionalDr. Herkulanus Bambang Suprasto memandang strategis dan pentingnya pajak untuk dibahas dalam forum-forum formal akademis. Menurut Bambang, UKM menjadi tema yang menarik diusung mengingat begitu agresifnya pemerintah dalam usaha meningkatkan kepatuhan pajak UKM terutama dengan penurunan tarif pajak UKM.

“Hanya pembukuan sebagai konsekuensi bagi pemanfaatan tarif UKM masih dianggap memberatkan bagi pengusaha UKM,” tambah Bambang.

Acara diskusi nasional yang digelar atas kerjasama FEB Unud dengan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Bali, NTB, NTT ini juga menghadirkan pembicara seperti Anggota Komisi XI DPR RI I Gusti Agung Rai Wirajaya, Sulistiyo Wibowo Kasubdit Pot-Put, pelaku UKM yang juga Owner Joger Joseph Theodorus Wulianadi, dan dosen FEB Unud Herkunalus Bambang Suprasto. Acara ini juga dihadiri Kanwil Dirjen Pajak Bali, Kadis Koperasi dan UKM Provinsi Bali, para akademisi, serta para pelaku UKM di Bali.

Baca Juga :
Jajaran Kesehatan se-Badung dan Denpasar Gelar Seminar Hari Kesehatan Nasional ke-51

Pewarta : Widana Daud

Editor     :  Hana Sutiawati

Bagikan :

Leave a Comment

Your email address will not be published.