Denpasar (Metrobali.com)-
Melalui kerja keras seluruh jajarannya, pada tahun anggaran 2011 Pemprov Bali berhasil melampaui target pendapatan. Pendapatan daerah yang ditargetkan sebesar Rp. 2,395 trilyun lebih, pada realisasinya berhasil tercapai sebesar Rp. 2,662 triliun lebih atau mencapai  111,15 persen. Realisasi yang menggembirakan ini secara signifikan akan mempengaruhi suksesnya pelaksanaan berbagai Program Bali Mandara yang dirancang Gubernur Bali Made Mangku Pastika. Terlampauinya target pendapatan tersebut disampaikan Gubernur Mangku Pastika di hadapan Sidang Paripurna DPRD Bali
serangkaian penyampaian Ranperda Tentang Pertanggungjawaban dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun 2011, Rabu (13/6).

Terlampauinya target pendapatan pada tahun 2011 terdongkrak oleh meningkatnya sumber-sumber PAD. Pajak daerah yang direncanakan sebesar Rp. 1,338 triliun, pada akhir tahun anggaran 2011 berhasil terealisasi sebesar Rp. 1,494 triliun atau mencapai 111,71 persen. Retribusi daerah yang
direncanakan sebesar Rp. 31,123 milyar, berhasil terealisasi hingga Rp. 33,541 miliar atau terlampaui sebesar 7,77 persen. Sementara itu, pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang ditargetkan sebesar Rp. 67,914 miliar, berhasil terealisasi mencapai Rp. 70 miliar lebih atau
104,92 persen. Bahkan, untuk PAD dari lain-lain pendapatan yang sah berhasil melampaui target hingga 387,79 persen. “Dari Rp. 32,291 miliar lebih yang kita rencanakan, pada akhir tahun anggaran 2011, realisasinya mencapai Rp. 125,223 miliar,” imbuhnya.

Makin meningkatnya kesaradan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) juga ikut mendongkrak pendapatan Bali. Hal ini tercermin dari pendapatan transfer dari pemerintah pusat yang awalnya dirancang sebesar Rp. 814,473 miliar, terealisasi mencapai Rp. 870,030 miliar lebih
atau 106,82 persen.

Sebaliknya, Pemprov Bali terus berupaya melakukan efisiensi terhadap belanja yang tak menyentuh langsung kepentingan masyarakat. Efisiensi antara lain dilakukan pada pengadaan barang/jasa. “Selain itu, kita juga menekan pelaksanaan perjalanan dinas tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tambahnya.

Dari berbagai upaya efisiensi tersebut, Pemprov Bali berhasil menekan belanja hingga 14,66 persen. Dari belanja yang direncanakan sebesar Rp. 2,973 triliun lebih, realisasinya bisa ditekan hanya sebesar Rp. 2,537 miliar lebih atau 85,34 persen.

Gubernur menambahkan, terlampauinya target pendapatan dan tak tercapainya realisasi belanja tersebut jangan diartikan sebagai perencanaan yang kurang baik. Menurutnya, hal itu merupakan cerminan efisiensi yang berhasil dilakukan Pemprov Bali pada pos anggaran yang memang tidak menyentuh langsung kepentingan masyarakat. Selanjutnya, anggaran yang berhasil ditekan tersebut nantinya bisa dialokasikan untuk membiayai program-program unggulan yang manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat seperti JKBM, bedah rumah, pendidikan, Simantri dan program unggulan lainnya. GAB-MB