Denpasar (Metrobali.com)-

Pemprov Bali terus memantapkan strategi untuk dapat meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Selain terus menyempurnakan sistem pelaporan administrasi keuangan, Pemprov Bali secara intensif mengikuti rakor bidang pengawasan. Bahkan, dalam rakor pengawasan nasional yang digelar oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Hotel Sahid Jakarta mulai Kamis (12/12) hingga Sabtu (14/12), rombongan Inspektorat Bali dipimpin langsung oleh Gubernur yang diwakili Wagub Ketut Sudikerta.

Wagub Sudikerta yang ditemui di sela-sela pembukaan Rakor menegaskan targetnya untuk meraih opini WTP. Menurutnya, sistem pengawasan menjadi bagian penting untuk mewujudkan target tersebut. Saat ini, kata Wagub, Pemprov Bali terus menyempurnakan item-item penilaian yang menjadi catatan BPK pada tahun-tahun sebelumnya. Salah satunya menyangkut pentaan aset yang dari tahun ke tahun masuk dalam catatan penilaian BPK. Wagub berharap, melalui pengawasan dan koordinasi yang lebih intensif, Pemprov Bali bisa meraih WTP. Opini ini menjadi penting karena meripakan barometer sistem pelaporan keuangan di tiap-tiap daerah. Sekedar catatan, WTP merupakan opini yang diberikan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah yang disajikan sesuai prinsip akuntansi yang lazim. Selain itu, WTP juga menjadi tolak ukur kalau Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan kepatuhan pada peranturan perundang-undangan telah berjalan dengan baik.

Hal senada juga diungkapkan Menteri Dalam Negeri Gawawan Fauzi dalam sambutannya saat pembukaan Rakornas Pengawasan yang diikuti Wakil Gubernur seluruh provinsi serta jajaran inspektorat dari provinsi hingga kabupaten/kota. Kepada seluruh Wagub dan jajaran inspetorat, Mendagri mengingatkan makin besarnya tuntutan masyarakat akan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Untuk menjawab tuntutan tersebut, pengawasan menjadi bagian yang sangat penting. Wakil Gubernur sebagai pembantu kepala daerah dalam menindaklanjuti temuan/hasil pengawasan diminta lebih sering turun ke SKPD, khususnya yang terkait dengan pelayanan publik seperti Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dalam kesempatan itu, Mendagri juga menyinggung keberadaan aset yang hingga saat ini masih menjadi temuan badan  pemeriksa. Dia berharap, provinsi yang masih punya masalah dengan aset, segera mencari jalan keluar dan minta advice kepada lembaga terkait seperti BPKP. Dengan demikian, seluruh provinsi dan kabupaten nantinya mampu meraih opini WTP. DA-MB