Pemprov Bali Anggap Angkasa Pura Abaikan UMKM
Denpasar (Metrobali.com)-
Pemerintah Provinsi Bali menganggap PT Angkasa Pura I mengabaikan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) karena tidak mendapat kesempatan berjualan di Bandar Udara Internasional Ngurah Rai.
“Dalam undang-undang, UMKM harus mendapat prioritas,” kata Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali Dewa Nyoman Patra di Denpasar, Selasa (10/9).
Ia menuding Service Business Unit sebagai anak perusahaan PT Angkasa Pura I melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perlindungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
Tudingan tersebut merupakan sikap Pemprov Bali atas lelang kios di Bandara Ngurah Rai yang dilakukan oleh SBU yang sama sekali tidak memberikan kesempatan kepada pedagang lama yang tergabung dalam Paguyuban Pedagang Bandara (P2B).
Dewa Patra meminta agar SBU bersama P2B mencari jalan keluar atas persoalan tersebu karena PT Angkasa Pura telah menandatangani komitmen untuk memberikan ruang bagi 121 pedagang lama.
“Jika tidak diindahkan, Gubernur Bali sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dapat mengambil langkah strategis,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua P2B Wayan Sukses menganggap Angkasa Pura menutupi beberapa syarat lelang dan kewajiban membayar setoran awal Rp30 juta serta beromzet miliaran rupiah.
“Syarat-syarat yang ditetapkan sangat tidak mungkin dipenuhi oleh UKM,” kata Wayan Sukses.
Demikian juga pemilik jasa penukaran uang asing yang terancam. “Money changer tidak seperti usaha-usaha lain karena pemberi izin memberikan persyaratan tertentu,” katanya dalam pertemuan dengan SBU yang difasilitasi Diskop UKM Bali itu.
Sementara itu, perwakilan SBU Aidhil Philip Julian dalam pertemuan tersebut mengaku tidak dapat menjawab sepenuhnya apa yang diajukan oleh Diskop UKM dan P2B karena bukan kewenangannya.
“Kami di Bali hanya melaksanakan perintah pusat,” kata Julian singkat. AN-MB
3 Komentar
Dikit dikit alasannya pusat. Saya sudah. Curiga memang Bali akan di jadikan sapi perahan, mungkin di benak mereka sudah ada ke inginan untuk melenyapkan orang Bali secara halus tapi pasti, di sinilah gubernur Bali di uji kepemimpinannya sejauh mana tanggung jawabnya terhadap masyarakat Bali, selesaikan dulu dengan jalan dialog kalau mentok demo saja besar besaran ke bandara Ngurah Rai, ngapain kita jadi penonton saja, atau di jadikan objek penderita saja suksema
SAYA TDK BERKEPENTINGAN DGN PEDAGANG DI BANDARA, TAPI SAYA SANGAT TIDAK SETUJU PEDAGANG DARI BALI TIDAK DI PRIORITASKAN UNTUK BERJUALAN DI BANDARA, SING DADI ATI NINGALIN NOK. DEMO GEN BE NYAK
Sangat disesalkan PT Angkasa Pura I tak ubahnya sebagai preman berdasi tanpa memberikan kesempatan dan berkembang bagi UKM orang Bali…..usurer