sudikerta Tegang

Denpasar (Metrobali.com)-

Pemerintah Provinsi Bali mengajak masyarakat dan seluruh komponen untuk bersatu-padu menolak kehadiran organisasi radikal seperti “Negara Islam Irak dan Syria” (ISIS) di Pulau Dewata.

“Kami mengajak seluruh masyarakat Bali menolak kehadiran ISIS karena tidak sesuai dengan UUD 1945 dan Pancasila,” kata Wakil Gubernur Bali, Ketut Sudikerta, di Denpasar, Sabtu (9/8).

Menurut dia, organisasi radikal semacam itu jangan sampai diberikan ruang gerak dan celah sedikitpun untuk masuk ke Bali.

“Sebagai langkah antisipasi, kami juga minta tolong dicek dengan baik pendatang yang menginap di rumah-rumah penduduk, apakah mereka sudah beridentitas atau tidak,” ujarnya.

Selain itu, Sudikerta juga mengaku sudah meminta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) provinsi setempat untuk terus berkoordinasi terkait keberadaan berbagai organisasi kemasyarakatan (ormas).

“Pendataan pun sudah rutin dilakukan, kalau tidak sah secara hukum, tentunya tidak diakui keberadaannya,” ucapnya.

Sebelumnya Kepolisian Resort Kota Denpasar, Bali, memastikan gerakan “Islamic State of Iraq and Syria” (ISIS) tidak berkembang di wilayah hukum Ibu Kota Pulau Dewata itu.

“Sampai saat ini belum ada informasi perkembangan ISIS di Denpasar,” kata Kepala Polresta Denpasar, Komisaris Besar Djoko Hariutomo.

Meski demikian pihaknya telah memerintahkan anggota kepolisian dari unsur Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas) dan intelijen untuk mengawasi dan menyelidiki situasi dan kondisi di masyarakat.

Ia menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan komunikasi dengan tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat agar tidak mudah terjerumus ke dalam organisasi yang kini dianggap mengancam keamanan dunia itu oleh sejumlah negara, termasuk Indonesia.

Polisi, kata dia, akan tetap melaksanakan pengetatan pengamanan di seluruh wilayah untuk memastikan tidak adanya pekembangan jaringan ISIS. AN-MN