foto : Pelaksanaan FGD Kontribusi Program Bantuan Sosial Dalam Rangka Penurunan Angka Kemiskinan di Kota Denpasar di Kantor Dinas Sosial, Kamis (24/10).

Denpasar (Metrobali.com)-

Pemkot Denpasar melalui Dinas Sosial bekerjasama dengan Kementrian Sosial RI menggelar Fokus Group Diskusi (FGD) tentang Kontribusi Program Bantuan Sosial Dalam Rangka Penurunan Angka Kemiskinan di Kota Denpasar. Kegiatan yang bertujuan untuk menyamaka persepsi antar seluruh pemangku kepentingan ini dibuka Sekretaris Dinas Sosial Kota Denpasar, I Nyoman Artayasa di Kantor Dinas Sosial, Kamis (24/10).

Hadir dalam kesempatan tersebut Tim Denpasar Kota Tanggung sosial yang terdiri dari beragam pemangku kepentingan di Pemkot Denpasar. Kegiatan tersebut turut menghadirkan dua narasmber yakni Sekretarus Dinas Sosial Kota Denpasar, I Nyoman Artayasa yang membawakan materi tentang Penanganan Fakir Miskin di Kota Denpasar bersinergi dengan OPD terkait. Serta Narasumber dari Peneliti Pratama Puslitbang Kementrian Sosial Kemensos RI, Johan Arifin.

Sekretaris Dinas Sosial Kota Denpasar, I Nyoman Artayasa mengatakan bahwa penanganan kemiskinan di Kota Denpasar merupakan program prioritas Pemkot Denpasar. Dimana hal ini dilaksanakan dengan membangun Tim Denpasar Kota Tangguh Sosial dengan membangun sinergitas antar OPD di lingkungan Pemkot Denpasar.

“FGD ini dilaksanakan sebagai upaya untuk menyamakan persepsi tentang bragam upaya pengentasan kemiskinan di Kota Denpasar,” paparnya.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa, selain sebagai wahana penyamaan persepsi, FGD ini juga menjadi ajang pengumpulan data guna pelaksanaan penelitian dengan sasaran utama yakni pelaksanaan Program Keluarga Penerima Manfaat Program BPNT dan PKH.

“Tentunya dengan penyamaan persepsi dan pengumpulan data serta informasi in dapat menghasilkan rancangan program sehingga mampu mendukung percepatan pengentasan kemiskinan, khususnya di Kota Denpasar,” jelasnya.

Sementara, Peneliti Pratama Puslitbang Kementrian Sosial Kemensos RI, Johan Arifin mengatakan bahwa dari FGD ini diharapkan mampu meningkatkan Sinergitas dan Peran Organisasi Perangkan Daerah (OPD) serta pemangku kepentingan terkait untuk menanggulangi kemiskinan di daerah, termasuk Tim Kordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD).

“Dengan penyamaan persepsi ini diharapkan mampu mempercepat pengentasan kemisikian melalui program yang tepat sasaran dan tepat guna bagi masyarakat,” paparnya.

 

Sumber : Humas Pemkot Denpasar