Edward 2

Labuan Bajo (Metrobali.com) –

Sebuah mobil dinas milik Pemkab Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), sempat dikabarkan hilang. Menurut informasi yang beredar, mobil dinas dengan nomor polisi EB 53 tersebut, justru berada di wilayah Makasar, Provinsi Sulawesi Selatan, sejak 2014 lalu.

Hanya saja, informasi tentang hilangnya kendaraan dinas tersebut dibantah Pemkab Manggarai Barat. “Bukan hilang, tetapi sedang diperbaiki di sebuah bengkel di Makasar,” kata Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi (Disperindagkop) dan UKM Kabupaten Manggarai Barat Edward, di Labuan Bajo, Jumat (13/3).

Menurut dia, sejak 2014 lalu kendaraan dinas untuk operasional dinas yang dipimpinnya itu diperbaiki di sebuah bengkel di Makasar, karena mengalami kerusakan berat. “Sesungguhnya sejak tahun 2011, ketika saya terima mobil dinas tersebut, kondisinya sudah rusak,” papar Edward.

Hingga kini, mobil dinas tersebut belum dikembalikan, karena biaya perbaikan di bengkel belum dilunasi. “Biayanya sangat besar. Karena pembayarannya kita cicil, makanya mobil tersebut masih di Makasar,” jelasnya.

Edward mengaku, biaya perbaikan mobil tersebut mencapai Rp38 juta lebih. Adapun ongkos angkut kendaraan melalui kapal ferry dari Labuan Bajo ke Makasar sebesar Rp4 juta. “Jadi dengan total biaya sebesar itu, kami kesulitan untuk membayarnya sekaligus. Kami harus menyicil,” ucapnya.

Pembayaran biaya perbaikan tersebut, diakui Edward, terpaksa menguras kantong pribadi. Sebab, anggaran perawatan kendaraan dinas yang dialokasi APBD Kabupaten Manggarai Barat untuk setiap tahun anggaran cukup minim. “Tahun ini, anggaran BBM kita Rp30 juta. Sementara untuk perawatan kendaraan dinas hanya Rp7 juta,” tandas Edward.

Atas dasar itu, ia mengusulkan agar kendaraan dinas jenis Kijang dimaksud nantinya dipertimbangkan untuk dilelang atau diputihkan. Apalagi, selain sering macet dan rusak, usia kendaraan keluaran 2003 tersebut juga sudah tidak layak pakai.

Pada kesempatan tersebut, Edward juga meminta agar Disperindagkop dan UKM Kabupaten Manggarai Barat diberikan fasilitas kendaraan dinas yang layak. Ini penting, mengingat dinas tersebut berhubungan dengan masyarakat di desa-desa dan harus sering terjun ke lapangan. Dengan kendaraan dinas yang ada, pihaknya sering kesulitan untuk berkunjung ke desa-desa, mengingat kondisi jalan yang rusak berat.

“Dinas kami ini mengurus ekonomi, tetapi diberikan fasiltas yang seperti itu. Mestinya kita diberikan prioritas dalam hal fasilitas, karena kita seharusnya turun sampai ke desa-desa,” pungkas Edward. MSE-MB