Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Pemkab Jembrana Nilai Sosialisasi Program Lemah

Metro Bali
single-image

putu artha

Negara (Metrobali.com)-

Pemerintah Kabupaten Jembrana, Bali, menilai sosialisasi program-program unggulan daerah tersebut ke masyarakat di desa-desa masih lemah, sehingga banyak yang tidak mengetahuinya.

Hal tersebut disampaikan Bupati Jembrana, I Putu Artha bersama Wakil Bupati, I Made Kembang Hartawan saat bertemu dengan perangkat desa di Kecamatan Mendoyo, Kamis(19/6).

“Seharusnya aparat desa gencar melakukan program unggulan pemkab, karena itu akan berpengaruh terhadap berhasil atau tidaknya program yang kami gulirkan,” kata Kembang.

Ia mengatakan, dari pantauan, masukan serta informasi, masih banyak masyarakat belum mengetahui program bedah rumah, peternakan kambing serta peternakan sapi, yang menjadi unggulan Pemkab Jembrana.

“Khusus untuk peternakan kambing, Jembrana memiliki potensi yang luar biasa, dengan pemasaran yang bagus. Program ini kami minta, benar-benar disosialisasikan kepada rakyat,” ujarnya.

Selain program, ia juga mensosialisasikan rencana Pemkab untuk menggunakan jalur desa di sisi utara, sebagai jalan alternatif Denpasar-Gilimanuk untuk mengurai kepadatan di jalur utama.

Agar rute tersebut bisa cepat digunakan, ia mengatakan, pengaspalan hotmix terhadap jalan-jalan desa yang akan dilalui kendaraan umum dikebut, mulai dari Kecamatan Melaya hingga Pekutatan.

“Perbaikan dan pembangunan jembatan antar desa juga kami lakukan, untuk mendukung rute tersebut. Selain bisa mengurai kepadatan lalu lintas Denpasar-Gilimanuk di jalur utama, hubungan antar desa juga bisa menjadi lebih cepat,” ujarnya.

Sementara Artha minta, aparat desa membantu pemerintah untuk mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, dengan cara mendorong kelompok masyarakat yang menerima dana hibah untuk segera membuat pertanggungjawaban.

Ia mengatakan, salah satu pengganjal opini WTP, sehingga Pemkab Jembrana hanya mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), adalah bantuan dana hibah yang belum disertai pertanggungjawaban penerima.

“Kami minta desa masing-masing mendesak penerima dana tersebut, untuk segera membuat pertanggungjawaban, atau dana yang sudah diterima dikembalikan ke kas negara. Masalah pertanggungjawaban ini jangan dianggap sepele,” katanya.

Kasus pedofilia yang mencuat di Jembrana, juga menjadi perhatiannya, dengan meminta aparat desa mengajak masyarakat untuk mengawasi keluarga dan lingkungan masing-masing.

“Orang tua jangan membiarkan anaknya, tanpa memberikan perhatian terhadap pergaulan serta prilaku mereka. Saya tidak ingin, kasus pedofilia seperti di Kelurahan Gilimanuk terjadi lagi,” ujarnya. AN-MB 

Bagikan :
Baca Juga :
Badai Mengamuk Nelayan Jembrana Berhenti Melaut

Leave a Comment

Your email address will not be published.