Mangupura (Metrobali.com)-                
Menindak lanjuti kebijakan Bupati Badung Anak Agung Gde Agung dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sesui  dengan prinsip normatif, efektif efisien dan akuntabilitas agar pelaksanaan pemerintahan pembangunanan yang dilaksanakan berorientasi kepada hasil.
Sekda Badung Kompyang R Swandika, SH. MH  pada, kamis (31/10), memimpin langsung pemaparan Tindak lanjut atas evaluasi AKIP Tahun 2013 kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi didampingi Asisten III Gst Oka Darmawan, serta sejumlah instansi terkait dilingkungan Pemerintah kabupaten Badung diantaranya Inspektur Wisnu Bawa Temaja, Kadis Pariwisata Cokorda Raka Darmawan, Kadis pertanaian Gst Agung  Sudaratmaja, Ka. DKP Eka Merthawan, sekretaris Bapeda Gst Dwipayana, Kabag Organisasi Wayan Wijana serta Kabag Humas  AA Gd Raka Yuda. Kehadiran para pejabat Pemkab Badung ini diterima langsung oleh Deputy Pelayanan Publik Kementerian PAN dan RB Mirawati Soedjono, didampingi Asdep Inovasi dan informasi pelayanan Publik M Immanudin serta Asdep Pengawasan dan Akuntabilitas  Ronald Andrea Anas di ruang pertemuan Kementerian PAN dan RB di Jalan Sudirman Jakarta.
                Sekda Badung Kompyang Swandika mengungkapkan bahwa sesuai arahan Bupati gde Agung Pemerintah Kabupaten Badung  telah  berkomitmen mengimplementasikan pelaksanaan akuntabilitas kinerja di lingkungan pemerintah dalam rangka mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi dan berbasis pada kinerja dengan  senantiasa pauh terhadap ketentuan sesesuai arahan dari kemenpan terutama berkenaan dengan  Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
                Kompyang Swandika juga menjelaskan bahwa pemkab badung dalam rangka peningkatan pelayanan publik juga telah membangun sinergi dan kerjasama dengan BPPT dalam pengembangan e-Gov. yang terpenting lagi kata Swandika bahwa Bupati Badung Anak Agung gde Agung telah memberikan penekanan dan arahan kepada segenap Satuan Kerja Peringkat daerah (SKPD) di Badung dalam menyusun kegiatan agar tidak monoton, diharapkan tiap tahun harus  ada inovasi.
Misalnya Diparda dan perdaganagan telah membangun sinergiatas sehingga anatara aktifitas kepariwisataan dapat menyerap  produk kerajinan di Kabupaten Badung. demikian pula dinas pertanian melalui berbagai inovasi yang dilakukan sehingga dapat menekan alih fungsi lahan bahkan dapat berprestasi dengan berhasil mempertahankan penghargaan peningkatan produksi beras nasional P2BN, demikian pula dengan keberadaaan  RSUD Badung yang awalnya hanya puskesmas plus sekarang sudah meningkatkan kelas menjadi tipe B, terbukti tingkat hunian atau BOR nya terus naik sehingga semua yang sakit dapat pelayanan, termasuk jaminan kesehatan, demikian pula terkait dengan pelayanan KTP, KK termasuk yang mati juga dapat akte dan santunan yang besarnya dalam perubahan ini 2 juta, demikian pula dibidang pendidikan , seluruh kebutuhan belajar wajib dipenuhi oleh Pemkab Badung yang intinya kita menyapa masyarakat kita dengan layanan yang ramah .”tambah kompyang Swandika
                Sementara itu Deputi Pelayanan Publik MIrawati Soedjono mengungkapkan bahwa Terkait dengan inovasi  yang telah dilakukan dilingkungan pemerintah Kabupaten Badung Kemenpan menyambut baik serta terus mendorong agar inovasi ini terus dilkukan, bahkan  pihaknya berharap agar setiap instansi dapat melakukan minimal inovasi ( one Agency one inovation). selanjutnya dikatakannya bahwa inovasi yang dilakukandaerah sesungguhnya  arahnya adalah guna terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik, baik diinternal maupun eksternal jadi semua muaranya pada pelayanan publik, berkenaan dengan pelayanan publik kuncinya terdapat tiga hal diantarnya :
Persyaratannya jangan bermacam, kemudian prosedur disederhanakan makin mudah makin baik, waktu penyelesaiannya semakin pendek akan semakin baik,  Selanjutnya pelayanan publik kepada masyarakat hendaknya semurah mungkin bila perlu gratis. kata Mirawati
mirawati juga menambahkan bahwa terkait  dengan pelayanan publik mind sestt  terhadap pegawai ini memang harus dilatih  sehingga terbangun karakter Birokrasi yang bisa melayani dengan senyum, ramah dan bertanggung jawab.
                Sedangkan terkait dengan pengawasan terhadap pelayanan publik itu perlu di siapkan ruang untuk dapat menerima  pengaduan masyarakat. pengaduan ini hendaknya juga dibuka ada dua sisi yakni selain pengaduan juga perlu adanya apresiasi terhadap kinerja, pengaduan juga penting sebagai bagaian dari motivasi untuk melakukan pembenahan dan perbaikan bagi institusi pelayan publik . terkait saluran pengaduan masyarakat dapat dilakukan meallui media sosial face book, twitter dll.
                Mirawati Sudjono mengatakan bahwa sebagai salah satu piloting kemenpan RB pada peningkatan kualitas pelayanan Publik, diharapkan agar badung dapat terus mengembangkan hal ini sangat  penting bagi daerah dalam rangka berkreasi terhadap berbagai  upaya dalam pengelolaan potensi daerah seiring dengan rencana lomba inovasi pelayanan publik nasional, melihat potensinya Badung amat sangat potensial untuk menjadi unggulan dalam kancah kompetisi ini.”pungkasnya. TAR-MB