Pemilihan Bupati dan Wali Kota Serentak 2020 di Bali Adem Ayem

Metro Bali
single-image

Ilustrasi Pilkada Serentak

Belum apa apa sudah menyerah. Pertarungan belum usai. Bagaimana bisa menang, jika kita tidak memiliki kemauan dan berani untuk bertarung. Memang dalam memenangkan pertarungan perlu perhitungan yang cermat serta adu strategi yang jitu. Jangan menyerah. Kesempatan masih ada. Peluang masih lebar. Politik itu sangat dinamis.

Perhelatan politik yaitu pemilihan kepala daerah langsung (Pemilukada) secara serentak akan berlangsung di tahun 2020 ini. Dalam sejarah inilah pemilihan kepala daerah langsung (Pemilukada) secara serentak yang dilakukan kedua kalinya di Indonesia. Pemilukada serentak pertama di Indonesia berlangsung pada tahun 2018 di seluruh Indonesia mulai level propinsi hingga kabupaten dan kota. Tercatat ada ratusan daerah level kabupaten dan puluhan level kota dan level propinsi di Indonesia yang akan menggelar Pemilukada serentak pada tahun 2020 ini.

Dalam Pemilukada serentak 2020 ini terdapat lima kabupaten dan satu kotamadya di Bali yang akan menyelenggarakan Pemilukada. Lima kabupaten tersebut mulai dari ujung barat hingga ujung timur Pulau Bali. Kabupaten Jembrana, kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kotamadya Denpasar, kabupaten Bangli, kabupaten Karangasem dan kabupaten Buleleng akan menyelenggarakan Pemilukada di tahun 2020 ini. Jumlah enam daerah yang akan melangsungkan Pemilukada di Bali ini dari total sembilan kabupaten/kota yang ada di Propinsi Bali.

Lalu bagaimana situasi politik menjelang berlangsungnya Pemilukada serentak di enam kabupaten/kota di propinsi Bali sejauh ini? Dari pengamatan penulis lewat diskusi dengan teman-teman wartawan, pengamat politik ataupun obrolan dengan politisi di Bali, bisa disimpulkan bahwa Pemilukada serentak 2020 ini cenderung adem ayem minim pergerakan. Beberapa kawan wartawan, pengamat politik, dan politisi mengajukan argumen berbeda-beda terkait situasi politik yang adem ayem menjelang Pemilukada serentak 2020 ini. Diantara analisa mereka tersebut mengaitkan dengan situasi kelelahan para politisi saat Pileg 2019 yang baru lalu yang telah menguras tenaga, pikiran dan materi para politisi. Argumen yang lain mengetengahkan alasan bahwa situasi ekonomi yang sulit (versi mereka) dan biaya politik yang besar membuat minat orang juga minim untuk berkontestasi dalam Pemilukada serentak 2020 ini.

Sebentar lagi PDIP sebagai pemenang pemilu legislatif 2019 akan melaksanakan hajatan politik besar di Bali. Ini adalah hajatan politik besar kesekian kalinya yang dilakukan oleh partai pimpinan Megawati Soekarnoputri ini di Bali. Publik mahfum karena selama ini Bali dikenal sebagai salah satu kandang PDIP terkuat di Indonesia. Pemilu legislatif dan pemilihan presiden menjadi bukti bagaimana kuatnya dukungan yang diperoleh PDIP di Bali ini. Dari sini kemudian muncul pertanyaan apakah karena faktor ini situasi politik menjelang Pemilukada serentak 2020 di Bali terkesan adem ayem? Adakah partai-partai lain dan kandidat-kandidat kepala daerah non PDIP sudah keder duluan menghadapi kandidat PDIP di Bali?

Baca Juga :
Ibu Negara Iriana Jokowi Hadiri Peringatan Hari Kartini di Halaman Istana Bogor

Kekuatan mesin politik PDIP memang telah terbukti ampuh dalam perhelatan politik yaitu pemilu legislatif 2019 yang lalu. PDIP mendominasi perolehan kursi legislatif di seluruh pulau Bali mulai dari provinsi, kabupaten dan kotamadya di Bali. Kekuatan politik dengan tagline Satu Jalur membuat perolehan suara calon-calon anggota legislatif PDIP melonjak drastis. Bahkan di tiga daerah yaitu kabupaten Badung, kabupaten Gianyar dan kabupaten Tabanan, PDIP menjadi mayoritas tunggal. Apakah dengan demikian kandidat-kandidat kepala daerah dari PDIP akan dengan mudah memenangkan Pemilukada serentak 2020 di enam kabupaten/kota di Bali?

Bila menengok dinamika politik ke belakang, awal Reformasi yaitu di tahun 1999, PDIP adalah pemenang pemilu legislatif. Euforia politik pasca tumbangnya rezim Orde Baru dibawah Soeharto membuat masyarakat membutuhkan simbol perlawanan dan kemudian simbol kemenangan atas rezim otoriter. PDIP dengan tokoh utamanya Megawati Sukarnoputri mendapatkan political gain atas terjungkalnya rezim Orde Baru. Tak heran meledaklah keramaian saat PDIP menggelar kongresnya yang pertama kali di Sanur Bali yang dihadiri mungkin ratusan ribu simpatisan. Hampir selama seminggu penuh jalan-jalan di seluruh pulau Bali menjadi memerah oleh simpatisan PDIP yang mengenakan atribut kebesaran mereka. Itulah salah satu perhelatan politik terbesar di Indonesia dan layak disebut sebagai pesta politik rakyat.

Namun tatkala PDIP menjadi pemenang pemilu legislatif 1999 dan mendapat dukungan luas di masyarakat, Megawati Sukarnoputri sang ketua umum gagal merebut kursi Presiden. Sistem pemilihan presiden yang dipilih oleh anggota DPR dan MPR kala itu lewat manuver Amien Rais menghambat Megawati Sukarnoputri menjadi presiden. Pasca Reformasi, Golkar sebagai partai penguasa di era Orde Baru menjadi bulan-bulan politik oleh masyarakat luas. Prediksi analis politik ketika itu Golkar akan hancur seiring dengan tumbangnya rezim Orde Baru dengan patronnya Soeharto. Namun kita tahu sendiri fakta berkata lain, Golkar tetap eksis dengan menjadi pemenang kedua pemilu legislatif 1999 dan bahkan bisa comeback menjadi pemenang pemilu legislatif 2004. Golkar yang sempat menjadi musuh utama massa di era Reformasi dan sempat diwacanakan untuk dibubarkan oleh mantan Presiden Abdurahman Wahid kemudian tampil jaya kembali seperti di era Orde Baru.

Baca Juga :
Hendropriyono Minta Koster Jadi Pemimpin yang Berani, Cerdas dan Tegas

Pelajaran apa yang kemudian bisa dipetik dari dua penggalan sejarah politik yang dipaparkan diatas? Satu pengertian politik klasik dalam buku-buku ilmu politik mendefinisikan politik sebagai seni mengolah kemungkinan dan kata kuncinya adalah politik itu sangat dinamis. PDIP sebagai pemenang pemilu legislatif nasional dan pemenang di propinsi serta kabupaten/kota di Bali ternyata bisa kalah. Pemilihan kepala daerah di kabupaten Jembrana dan kabupaten Buleleng di tahun 1999 dimenangkan oleh kandidat non PDIP. Walaupun sistem pemilihan kepala daerahnya kala itu berbeda dengan saat ini yaitu oleh anggota DPRD, PDIP di tahun 1999 juga mendominasi kursi anggota DPRD. Sementara PDIP yang mendominasi perolehan suara dalam pemilu legislatif 2004 di kabupaten Badung dan Karangasem gagal memenangkan kandidat kepala daerahnya dalam pilkada di kedua kabupaten tersebut di tahun 2005.

Selama ini terlanjur muncul stigma bahwa politik itu kotor, menghalalkan segala cara dan berbiaya sangat besar. Stigma pejoratif ini tidak sepenuhnya salah namun juga tidak selamanya benar, karena ada kondisi-kondisi obyektif yang mendukungnya. Bila orang yang membaca bacaan ilmu politik soal menghalalkan segala cara ini tentu bukan cara yang asing. Stigma politik kotor, barbar dan mahal itu memang didukung oleh pelaku politiknya sendiri termasuk dalam hal ini pemimpin dan kemudian pemilihnya mengikuti. Pertanyaan sederhananya kemudian misalnya apakah uang adalah segalanya dalam politik? Apakah semua politisi itu kotor, korup dan cara mendapatkannya kotor dan menghalalkan segala cara? Jawaban atasnya tentu tidak sesederhana itu dan tidak ada faktor tunggal yang menyebabkannya. Jawaban sederhana misalnya adalah kalo uang menentukan segalanya mengapa tidak konglomerat saja yang menjadi presiden? Atau mengapa kandidat yang memiliki uang banyak tidak semuanya memenangkan kontestasi pilkada misalnya?

Baca Juga :
Di Bali, satu pasien COVID-19 meninggal

Dalam konteks Pemilukada terutama sepuluh tahun belakangan ini, apresiasi patut diberikan terhadap kerja keras PDIP lewat sistem gotong royong dalam memenangkan pemilihan kepala daerah secara langsung. Kerja keras kandidat bersama-sama dengan kader-kader PDIP serta militansi simpatisan PDIP berkontribusi besar dalam memenangkan pemilukada serentak. Apakah itu tidak membutuhkan biaya politik yang besar? Jawabannya tentu saja. Namun ada hal yang juga perlu disadari bahwa toleransi pada politik uang di seluruh wilayah di Bali menurut beberapa survei tidaklah tinggi dan berada di kisaran maksimal 25% dari seluruh pemilih. Itu artinya faktor-faktor lain juga sangat menentukan dalam kemenangan seorang kandidat dalam Pemilukada serentak.

Kecenderungan selama ini yang terlihat adalah banyak politisi yang selama ini kurang mencintai proses dan lebih senang memakai cara instan. Seperti dalam perhelatan pemilukada serentak mereka termakan oleh stigma harus jor-jor an menggelontorkan bantuan ataupun membeli suara. Namun sejauhmana ini efektif dan memberi kontribusi pada suara selama ini lebih banyak berdasarkan klaim yang sifatnya menduga-duga. Pemeo umum di Bali sering terdengar bahwa dibutuhkan 4O untuk memenangkan Pemilukada yaitu otak, otot, ongkos dan bila tidak memiliki ketiganya oyongang iba ne jumah (diam saja di rumah). Pemeo ini tidak salah artinya ketiga faktor ini saling terkait dan membutuhkan untuk modal memenangkan perhelatan Pemilukada dan perlu diingat tanpa faktor satu tentu tidak akan berjalan dengan baik.

Kuncinya kemudian adalah strategi yang tepat, efisien dan efektif dalam bertarung di perhelatan Pemilukada dan even politik secara umum. Semua faktor yang mendukung dalam sebuah pertarungan di arena Pemilukada harus dihitung secara cermat. Bagaimana menemukan langkah-langkah politik, kekuatan figur, partai dan pendukung serta biaya politik yang terukur kemudian penting untuk memenangkan pertarungan dalam Pemilukada. Apakah setelah berbagai faktor diatas telah dianalisa dan  kandidat yang akan bertarung dalam Pemilukada serentak di Bali tahun 2020 masih ragu sehingga Pemilukada serentak 2020 di Bali adem ayem? Dalam beberapa minggu ke depan ini seharusnya akan terjawab.

Penulis : Nyoman Sutiawan

Bagikan :

Leave a Comment

Your email address will not be published.