Sharif Cicip Sutardjo

Jakarta (Metrobali.com)-

Dalam dekade terakhir, potensi ekonomi kelautan Indonesia dan kegiatan-laut terkait, seperti perikanan, transportasi laut, industri maritim, dan wisata bahari telah meningkat secara signifikan. Di Indonesia, industri baru berbasis laut telah tumbuh cepat dan akan terus berkembang di masa depan. Hal itu menawarkan peluang ekonomi yang sangat besar, terutama bagi investor dan perbankan. Nilai potensi ekonomi kelautan ditaksir mencapai Rp 3.000 triliun per tahun, di mana nilai aktivitas ekonomi pada tahun 2013 hanya berkisar Rp 291,8 triliun. Nilai tersebut mencerminkan bahwa potensi ekonomi kelautan Indonesia sebagai negara maritim belum termanfaatkan secara optimal, bahkan nyaris tak tersentuh investor dan perbankan. Demikian disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C. Sutardjo pada pertemuan Asosiasi Bank Asing Indonesia di Jakarta, Rabu (10/9).

Menurut Sharif, peluang ekonomi kelautan yang sangat potensial berasal dari mineral dasar laut yang saat ini tengah memasuki tahap eksplorasi awal. Serangkaian penelitian telah dilakukan untuk mengeksplorasi mineral dan air laut dalam. Di mana tujuh puluh persen dari 60 lokasi potensial deposit minyak dan gas dunia berada di laut. Selain itu, energi baru dan terbarukan seperti energi angin lepas pantai, pasang surut dan gelombang, serta bioteknologi kelautan juga berlimpah dan masih perlu digali dan dikembangkan di masa depan. “Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya mendorong penguatan ekonomi kelautan melalui peran serta para pelaku sektor perbankan serta investor untuk menanamkan modalnya”, kata Sharif.

Selain itu, sektor transportasi laut memberikan peluang investasi yang sangat besar pada infrastruktur, pengiriman dan pembuatan kapal, pelabuhan, docking, dan kegiatan lainnya, seperti logistik dan perdagangan. Sejak tahun 2006, Indonesia telah menjadi salah satu produsen kapal dari 22 negara di dunia, di mana telah membangun 126 kapal atau sekitar 586,00 Gross Ton dan peluang investasi masih terbuka lebar. Di antara peluang investasi sektor kelautan lain yang terkait adalah wisata bahari. Indonesia dengan garis pantai 104.000 km dan ribuan pulau memiliki potensi wisata bahari yang sangat besar. “Menurut World Tourism Center, pada tahun 2007 sektor pariwisata menyumbang sekitar 10% produk domestik bruto nasional atau sekitar US $ 67 miliar dengan pekerja 8,5 juta”, ungkap Sharif.

Sharif menjelaskan, KKP senantiasa berkomitmen dalam membuka peluang kerja sama dan investasi di sektor kelautan dan perikanan secara terpadu. Hal ini sejalan dengan dukungan kebijakan guna menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk menarik investor baru, memfasilitasi mediasi dan promosi, dan pengurangan hambatan bagi investor. Nilai ekonomi yang masih minim mendorong pemerintah untuk terus berupaya mendongkraknya. “Upaya yang ditempuh di antaranya dengan memperkuat kapasitas dan efektivitas pengelolaan laut dan mempromosikan investasi di sektor kelautan”, kata Sharif.

Dalam rangka memperkuat kapasitas dan efektivitas pengelolaan laut, Indonesia telah merumuskan undang-undang kelautan yang diharapkan akan disetujui oleh DPR dan pemerintah pada akhir September 2014. Undang-undang (UU) ini merupakan pedoman nasional kebijakan dan manajemen laut berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola laut yang baik dan penataan ruang laut terpadu. Kebijakan yang diatur mencakup kebijakan terpadu multi-sektor dan kegiatan, termasuk transportasi laut, mineral dan energi, perikanan, pariwisata, dan kegiatan terkait lainnya di bawah otoritas 13 kementerian. Menurut UU ini pemerintah perlu membangun perencanaan tata ruang laut nasional yang mencakup wilayah perairan sampai dengan 200 mil sebagai pedoman nasional penataan ruang di tingkat provinsi dan kabupaten. “Undang-undang ini akan memberikan kepastian peluang investasi kepada investor, masyarakat dan pihak terkait lainnya dengan aman dan sangat dipercaya”, jelas Sharif.

Sedangkan, untuk mempromosikan investasi laut KKP menyelenggarakan pameran dan konferensi baik di tingkat nasional maupun internasional. Saat ini KKP bekerjasama dengan salah satu media nasional telah memulai untuk mengadakan Summit Ocean Investasi 2014 di Jakarta. Acara ini akan mencari peluang investasi laut dan tindakan strategis yang diperlukan untuk membangun kemitraan publik-swasta dalam mempromosikan investasi laut. “Pemerintah ingin mendorong semua bankir untuk mendukung dan memberikan kontribusi yang lebih besar untuk mengembangkan sektor perikanan laut dan di masa depan untuk kemakmuran rakyat”, tandas Sharif.

Sebelumnya, upaya dalam mempromosikan pengelolaan kelautan berkelanjutan telah gencar dilakukan pemerintah. Di mana, pada tahun 2012 di Rio + 20 – Konferensi PBB tentang Pembangunan Berkelanjutan di Rio De Janeiro, Brasil, Presiden RI telah memperkenalkan Ekonomi Biru (Blue Economy) sebagai komitmen Indonesia dalam mempromosikan laut yang berkelanjutan dan pengembangan perikanan. Pendekatan ini dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan perlindungan lingkungan melalui promosi manajemen berbasis ekosistem, efisiensi alam, dan tanpa meninggalkan limbah.

Ekonomi biru merupakan dasar pengelolaan laut secara berkelanjutan, sehat dan produktif untuk kemakmuran rakyat yang meliputi tiga pendekatan. Pertama, mempromosikan tata pemerintahan yang baik melalui tata kelola dan manajemen laut terpadu, meliputi pesisir, pulau-pulau kecil dan manajemen laut hingga 200 mil. Kedua, mengembangkan zona ekonomi biru melalui manajemen terpadu daratan berbasis laut dan manajemen berbasis ekosistem. Ketiga, mempromosikan model investasi dan bisnis ekonomi biru, mencakup pengelolaan sumber daya alam yang efisien, bebas limbah, dan mementingkan inklusivitas sosial. Model ini diharapkan dapat menciptakan kegiatan ekonomi ramah lingkungan dan memberikan manfaat termasuk bagi masyarakat lokal dengan menggunakan sumber daya yang tersedia tanpa merusak lingkungan.

Untuk keterangan lebih lanjut, silakan menghubungi Lilly Aprilya Pregiwati, Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan (Telp. 021-3520350) AN-MB