Beirut (Metrobali.com) –

Pemerintah Suriah menghancurkan ribuan rumah sebagai “hukuman bersama” terhadap masyarakat pendukung oposisi di ibukota Damaskus dan provinsi Hama, kata Human Rights Watch pada Kamis.

Dalam laporan terkininya, kelompok tersebut menuding pemerintah Suriah “melenyapkan seluruh kawasan dari peta” dengan menggunakan buldoser dan peledak.

“Penghancuran melanggar hukum itu merupakan kasus terakhir dari daftar panjang kejahatan yang dilakukan pemerintah Suriah,” kata peneliti HRW Ole Solvang.

Kelompok yang bermarkas di New York tersebut mengatakan telah mendokumentasikan tujuh kasus antara Juli 2012 dan Juli 2013 — dua di provinsi Hama di Suriah tengah dan lima di sekitar Damaskus.

Dengan menggunakan gambar satelit, HRW memperkirakan kawasan seluas total 140 hektare –sekitar 200 kali lapangan bola– telah diratakan dengan tanah.

Banyak diantara bangunan yang dihancurkan merupakan bangunan beberapa lantai sehingga beberapa ribu warga kehilangan tempat tinggal mereka.

Menurut HRW kawasan yang menjadi sasaran semuanya merupakan markas pihak oposisi. Tidak banyak bukti yang bisa ditunjukkan untuk mendukung klaim pemerintah bahwa penghancuran tersebut merupakan bagian dari upaya perencanaan kawasan.

“Penghancuran tersebut diawasi oleh pasukan militer dan seringkali disusul dengan pertempuran antara pasukan pemerintah dan oposisi,” katanya.

Sejauh yang bisa dipastikan Human Rights Watch, tidak ada aksi penghancuran serupa di kawasan-kawasan yang secara umum mendukung pemerintah.

Penduduk setempat mengatakan kepada HRW bahwa mereka diberi sedikit peringatan atau bahkan tidak sama sekali sebelum pengnancuran dilakukan, dan tidak menerima kompensasi.

Seorang pemilik restoran di distrik Qabun di timurlaut Damaskus mengatakan kepada HRW bahwa ia dipaksa meninggalkan lokasi penghancuran dan diancam akan ditahan.

“Di depan mata saya, semua kerja keras keluarga saya dihancurkan dalam satu detik,” katanya.

Solvang mengatakan tidak ada seorangpun bisa dibodohi oleh klaim pemerintah bahwa mereka tengah menjalankan rencana penataan kota di tengah konflik berdarah.

“Ini adalah hukuman kolektif untuk masyarakat yang diduga mendukung pemberontak,” tambah dia.

“Dewan Keamanan PBB dengan arahan Pengadilan Kejahatan Internasional harus memberikan pesan yang jelas bahwa tindakan menutup-nutupi dan impunitas pemerintah tidak akan bertahan terkait keadilan untuk para korban.” Lebih dari 130 ribu orang tewas sejak konflik Suriah meletus pada Maret 2011. Jutaan lainnya mengungsi di dalam negeri maupun menyeberang perbatasan menjadi pengungsi di negara tetangga. (Ant/AFP)