Denpasar (Metrobali.com)-

Perseroan Terbatas Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa bersiaga menjaga keamanan secara ketat untuk menyambut kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (KTT APEC) di Nusa Dua, Bali, Oktober 2013.

“Kawasan Pelabuhan Benoa harus lebih steril menjelang kegiatan KTT APEC tersebut sebab akses pelabuhan ini sangat strategis menuju arah Tanjung Benoa, Nusa Dua,” kata General Manager PT Pelindo III Benoa Prasetyo pada acara halalbihalal Idulfitri 1434 Hijriah di Denpasar, Kamis.

Untuk pengamanan kawasan Pelabuhan Benoa, kata dia, sudah dibentuk tim pengamanan terpadu dengan instansi terkait dan Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP).

“Untuk dapat mewujudkan keamanan dan ketertiban di kawasan pelabuhan tersebut, kami membentuk sebuah tim. Nantinya dalam tim ini akan melakukan koordinasi langsung terkait dengan keamanan di pelabuhan,” ujarnya.

Menurut Prasetyo, keberadaan Pelabuhan Benoa sangat kompleks, yaitu sebagai pelabuhan penumpang antarpulau, pesiar, kapal ikan, dan kapal peti kemas.

“Dengan kondisi ini tentu tingkat kerawanan lingkungan cukup tinggi karena aktivitas masyarakat cukup beragam. Namun, kami yakin dalam menjaga keamanan dan ketertiban menjadi prioritas utama,” kata mantan Manajer Biro Perencanaan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

Prasetyo lebih lanjut mengatakan bahwa tim tersebut sudah dibentuk, dan pekan depan sudah mulai akan beroperasi.

Adapun sasaran pertama adalah penertiban terhadap anak buah kapal (ABK) untuk kapal-kapal ikan.

“Kami akan tertibkan ABK tersebut, termasuk juga kelengkapan administrasinya sehingga ada data akurat berapa orang yang beraktivitas setiap hari di pelabuhan laut terbesar di Pulau Dewata,” katanya.

Selain itu, kata dia, pihaknya juga akan menertibkan pedagang-pedagang liar, termasuk warga yang tidak jelas identitasnya masuk ke kawasan pelabuhan laut.

“Penertiban penduduk tersebut kami akan tetap menggunakan prosedur, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan langkah tersebut, tidak ada lagi masyarakat yang tak terdeteksi kelengkapan administrasinya maupun gerak-geriknya,” kata Prasetyo. AN-MB