Pelayanan Publik di Bali Belum Berkualitas

Denpasar (Metrobali.com)-

Keluhan akan masih rendahnya kualitas pelayanan publik di Bali, rupanya ada benarnya. Sebab sepanjang Januari hingga November 2014 saja, ada sebanyak 169 laporan masyarakat terkait pelayanan publik yang diterima Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali.

“Jadi, kualitas pelayanan publik saat ini memang belum maksimal atau masih mengarah menuju pada yang baik,” tutur Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali Umar Ibnu Alkhatab, dalam Diskusi ‘Transparansi dan Kualitas Pelayanan Publik’, di Aula Keuskupan Denpasar, Sabtu (29/11).

Ia berargumen, masih rendahnya kualitas pelayanan publik ini salah satunya disebabkan oleh kenyataan bahwa tidak jarang pemerintah yang bertugas melayani publik justru menjadi bagian dari masalah. “Akibatnya, ada ketidakpercayaan publik kepada pemerintah,” papar Umar, dalam diskusi yang digelar Solidaritas Jurnalis Katolik Bali (SJKB) ini.

Penyebab lainnya, kata dia, akibat dalam hal-hal tertentu mentalitas feodalisme birokrasi masih sangat melekat dengan pemerintah. “Mentalitas ini juga menyebabkan dalam urusan tertentu, pemerintah kesulitan untuk memberikan pelayanan publik secara berkualitas,” jelasnya.

Karena itu, Umar mendorong seluruh komponen masyarakat termasuk SJKB, untuk menyadarkan pemerintah agar mampu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. “Kita ingatkan pemerintah bahwa masyarakat sesungguhnya sudah melayani pemerintah. Maka sudah sepantasnya pemerintah juga memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat,” tandas Umar.

Selain berkualitas, imbuhnya, dalam hal pelayanan publik ini pemerintah juga didorong agar lebih transparan. “Transparansi sangat dibutuhkan publik, minimal agar publik tahu apakah pemerintah benar-benar bekerja atau tidak,” tegas Umar, dalam diskusi yang dipandu Wakil Ketua SJKB Marianus Susanto Edison, ini.

Ia menambahkan, salah satu poin penting yang wajib diperhatikan pemerintah terkait transparansi pelayanan publik ini adalah kejujuran. “Kejujuran itu sangat penting. Kalau pemerintah tidak jujur, maka di situ jelas ada korupsi,” kata Umar.

Sejauh ini, diakuinya bahwa Ombudsman bersama dengan wartawan, terus memberikan pemahaman kepada aparat di Bali tentang pentingnya pelayanan publik yang berkualitas dan transparan. “Saya bahkan selalu ingatkan kepada aparatur, termasuk Pak Gde Agung (Bupati Badung, red) dan Pak Wayan Geredeg (Bupati Karangasem, red), supaya mereka bisa soft landing atau mengakhiri jabatan dengan baik-baik,” paparnya. SON-MB