Jakarta (Metrobali.com)-

PDI Perjuangan menilai budaya anti-korupsi belum dimassifkan di kalangan keluarga hingga tingkat Perguruan Tinggi untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

“Jujur memang ini (budaya anti-korupsi) belum karena tidak bisa hanya soal diselesaikan dengan hukuman yang diperberat, tetapi harus dimulai dari keluarga hingga tingkat sekolah,” kata Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Eriko Sotarduga di Jakarta, Senin (9/12).

Langkah memassifkan budaya anti-korupsi menurut Eriko, untuk mencegah atau mengurangi tindakan korupsi agar kemajuan Indonesia bisa tercapai. Hal itu menurut dia dimaksudkan untuk kemajuan yang dicapai dalam lembaga legislatif, pemerintah dan masyarakat.

Eriko mengatakan apabila melihat antara index korupsi dengan kemajuan suatu negara memang sangat berkaitan. Hal itu menurut dia terkait dengan rendahnya index korupsi maka kemajuannya sangat luar biasa.

“Hal tersebut juga termasuk kesejahteraan dan level kehidupan yang lebih baik, seperti Finlandia dan Denmark dengan taraf hidupnya sangat tinggi,” ujarnya.

Dia mengatakan taraf hidup tinggi mengindikasikan semakin bersih dari korupsi maka kehidupan rakyat di negara tersebut akan jauh lebih baik. Hal itu menurut Eriko memang bukan karena kekayaan alam yang besar menjamin kehidupan rakyatnya lebih baik.

“Kondisi itu bisa menjadi satu peringatan bagi kita semua,” ucapnya.

Transparency International merilis indeks korupsi tahunan pada Selasa (3/12) yang menunjukkan Indonesia mendapat skor 32 dengan peringkat 114 dari 177 negara atau lebih baik dari Vietnam, Timor Leste, Laos, dan Myanmar.

Di kawasan Asia Pasifik, Indonesia masih jauh berada di bawah Singapura, Hong Kong, Taiwan, Korea Selatan, dan China.

Sedangkan dibandingkan negara di ASEAN, skor Indonesia jauh di bawah Brunei Darussalam, dan Malaysia sedikit di bawah Filipina dan Thailand.

Sementara itu negara-negara yang nyaris bersih dari korupsi adalah Denmark dan Selandia Baru dengan skor 91 disusul Finlandia dan Swedia dengan angka 89. AN-MB