Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

PDI Perjuangan: Majalah Tempo Kurang Indahkan Etika dan Budaya Bangsa

Metro Bali
single-image

Hasto Kristiyanto Sekjen PDI Perjuangan

Kritik Sehat Bagi Demokrasi, Jangan Tunggangi Demokrasi Karena Kepentingan Sempit

Jakarta, (Metrobali.com)-

PDI Perjuangan meresponse negatif atas berbagai karikatur yang disampaikan oleh Majalah Tempo terhadap sosok Presiden Jokowi.

“PDI Perjuangan sangat menghormati kritik sebagai esensi penting dalam demokrasi. Namun etika jurnalistik tetap harus dikedepankan. Demokrasi memerlukan estetika, perlu pemahaman terhadap kebudayaan bangsa, sehingga tampilan karikatur Majalah Tempo terhadap Presiden Jokowi dalam beberapa edisi terakhir sangat disesalkan” kata Hasto Kristiyanto Sekjen PDI Perjuangan dalam siaran persnya, Selasa malam.

Menurut Hasto, apa yang disampaikan oleh media tersebut sudah tidak lagi menampilkan pesan jurnalistik yang mencerdaskan dan membangun peradapan, namun sudah menampakkan kepentingan tertentu yang disertai framing kepada pembaca.

“Ketika media tersebut memberikan kritik yang begitu tajam terhadap PDI Perjuangan kami menerimanya sebagai bagian dari kritik dan kami lakukan otokritik, namun ketika simbol negara Presiden Republik Indonesia dibuat karikatur tersebut, kami sangat menyesalkan. Karikatur Presiden Jokowi tsb  cermin kemunduran kualitas jurnalistik karena minus kebajikan,’’ kata Hasto.

Meurut dia, sebaiknya Tempo menyampaikan covering both sides, dan sebagai media yang berada di wilayah Indonesia, untuk memelajari kembali sejarah pers nusantara, pers yang membawa pelita harapan, mencerdaskan, dan memajukan kesejahtetaan umum.

“Terkait dengan revisi UU KPK suara DPR dan Pemerintah Bulat. Jalankan undang-undang baru tsb, kita monitor, cermati, dan kita semua punya tanggung jawab untuk memberantas korupsi. Presiden Jokowi tidak akan tingal diam memberantas korupsi, ada atau tidak ada undang-undang. Sebab korupsi adalah kejahatan kemanusiaan. Namun dengan revisi tsb, Ke depan tidak ada lagi penyalahgunaan kewenangan yang selama ini banyak terjadi, ” ujar Hasto Kristianto.

Baca Juga :
Presiden Terpilih Harus Utamakan Pembangunan Kekuatan Laut

Ia mengungkapkan, ketika kita warga bangsa tidak lagi bisa menghormati simbol negara seperti Presiden Republik Indonesia Jokowi, maka demokrasi melunturkan watak kebudayaan bangsanya. Stop karikatur yang tidak mencerdaskan kehidupan bangsa.

Editor : Nyoman Sutiawan

Bagikan :

Leave a Comment

Your email address will not be published.