Gubernur Bali, Made Mangku Pastika

 

Denpasar (Metrobali.com)-

Wacana menggratiskan pendidikan SMA/SMK di Bali terus bergulir. Kali ini Gubernur Bali, Made Mangku Pastika angkat bicara. Cuma, dia mengatakan, program itu bisa berjalan jika ada sharing anggaran dengan pemerintah kabupaten/kota. Apalagi jika Badung bisa menganggarkan Rp 1 T, maka program itu pasti bisa jalan. Dan, lebih mudah lagi jika menggunakan pola satu jalur yang diwacanakan.

Menurut Pastika, anggaran yang dibutuhkan untuk menanggung biaya bagi kebutuhan siswa SMA/SMK di Bali sekitar Rp 1,5 triliun. Dengan hitung – hitungan biaya Rp 7,2 juta per siswa per tahun. Cuma, jika nantinya dibebankan ke APBD Pemprov Bali dirasa akan berat. Sehingga Gubernur mengharapkan agar ada sharing anggaran melalui transfer Pemkab Badung ke Pemprov Bali Rp 1 triliun.

Menurut Gubernur Bali Made Mangku Pastika ketika ada rencana dan wacana dari DPRD Bali merancang pendidikan gratis SMA/SMK tentu menjadi langkah positif. Bahkan dia menyambut sangat baik, karena Mangku Pastika memang sangat serius urusan pendidikan. “Saya urusan pendidikan, sangat serius. Sangat bagus wacana itu,” jelas Mangku Pastika.

Dia mengatakan, jika dihitung amanat undang – undang wajib ada anggaran pendidikan  20 persen dari APBD. Untuk Bali, 20 persennya adalah Rp 1 triliun, itu termasuk dengan gaji guru. Jika memang ada tambahan Rp 1,5 triliun tentu bukan hal mudah. “Bukan saya tidak mau, namun jika ada anggaran pasti saya lakukan,” jelas Mangku Pastika.

Tetapi jika misalnya, ada langkah serius Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan anggaran ke Provinsi, seperti ditransfer ke Provinsi, tentu akan jauh lebih ringan. Karena SMA/SMK kewenangan dan tanggung jawab Provinsi, jadi anggarannya mesti di APBD Provinsi. Tidak bisa dianggarkan di APBD Kabupaten/Kota sebagai sharing anggaran. “Dengan format ini bisa, sangat bisa,” sambung Gubernur yang membuat SMA Taruna Nusantara dengan Yayasanya.

Mangku Pastika mengatakan, jangankan semua Kabupaten/Kota, Badung saja misalnya mengalokasikan anggaran ke Provinsi Rp 1 triliun, jelas sudah bisa menggratiskan SMA/SMK di Bali. “Kalau mau Badung Rp 1 triliun, bisa itu terwujud,” ujarnya.

Gubernur yang berhasil membuat SMA/SMK Bali Mandara ini juga mengatakan, apalagi ada wacana satu jalur. Artinya ketika nanti Gubernur yang menang adalah Gubernur yang satu jalur dengan Badung, jelas akan lebih mudah mewujudkan.

“Pola satu jalur itu bisa lebih mudah nanti mewujudkan. Tinggal Badung mengalokasikan anggaran ke Provinsi, SMA/SMK bisa dianggarkan untuk gratis,” katanya.

Seperti halnya berita sebelumnya, wacana menarik muncul dari DPRD Bali, melalui Komisi IV. Yaitu dengan menggulirkan wacana pendidikan gratis. Khususnya di tingkat SMA/SMK negeri dan swasta yang kini menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Untuk mengupas semua rencana ini, DPRD Bali mengundang Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah serta Kepala SMA/SMK negeri dan swasta se-Bali. Biaya operasional, usulan mereka kurang lebih sekitar Rp 7,2 juta per siswa kali jumlah siswa SMA/SMK seluruh Bali per tahun.

Kadis Pendidikan Pemprov Bali TIA Kusuma Wardhani mengatakan, harus ada perhitungan yang cermat mengenai komponen atau biaya apa saja yang akan digratiskan. “Apakah hanya biaya operasionalnya saja, atau termasuk dengan biaya personal. Mengingat kondisi siswa yang berbeda-beda di setiap sekolah,” tandasnya.

Jika sampai saat ini, yang baru digratiskan wajib belajar 9 tahun. Kalau 12 tahunnya masih pendidikan menengah universal, karena pemerintah sampai saat ini hanya baru bisa memberikan sebesar Rp 1,4 juta dari dana BOS sumber dana APBN.

Sementara perkiraan biaya operasional untuk pendidikan gratis, lanjut TIA, mencapai Rp 7,2 juta per siswa per tahun. Jika dikalikan dengan seluruh siswa SMA/SMK negeri dan swasta di Bali, maka akan didapat angka sebesar Rp 1,5 triliun untuk mewujudkan pendidikan gratis. Oleh karena itu, perlu ada kajian untuk menghitung biaya pendidikan gratis yang akan ditanggung Pemprov Bali. Termasuk mengenai sumber dananya nanti.  Sumber : Bali Express