Pastika Ingin Jurus Jitu Atasi Ketimpangan Ekonomi
Denpasar (Metrobali.com)-
Gubernur Made Mangku Pastika menyoroti kecerderungan meningkatnya ketimpangan ekonomi masyarakat Bali. Mengacu pada kriteria Bank Dunia, selama kurun waktu 1998-2013, kesenjangan yang terjadi di tengah masyarakat makin melebar. Untuk itu, dia minta jajarannya memikirkan formula yang tepat agar persoalan ini dapat segera teratasi. Penegasan itu disampaikannya menyikapi laporan dari Kepala Biro Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Bali Made Suarjana pada Rapat Evaluasi Program Kegiatan Pembangunan Provinsi Bali Triwulan IV Tahun 2014 di Gedung Wiswasabha, Kamis (22/01).
Mengacu pada data yang dijadikannya acuan, Suarjana membeber tentang ketimpangan ekonomi yang belakangan cenderung meningkat. Pada tahun 2000, ‘kue PDRB’ masih dinikmati oleh 40 persen masyarakat dengan penghasilan terendah atau kategori miskin. Sedangkan pada saat ini, hanya 16,32 persen masyarakat dari kelompok tersebut yang menikmati ‘kue’ pertumbuhan ekonomi.
“Dengan kata lain, yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin”, ujarnya. Menurut dia, tingginya tingkat inflasi menjadi salah satu pemicu kecenderungan ini. Hingga Desember 2014, tingkat inflasi telah mencapai 8,43%. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain kenaikan BBM yang diikuti meroketnya harga barang kebutuhan pokok. Dia berpendapat, perlu solusi dan terobosan yang tepat dalam mengatasi persoalan ini.
Pada akhir laporannya,ia menyampaikan bahwa sesungguhnya kinerja pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi makro menunjukkan hasil cukup baik. Meski demikian, masih ada sejumlah isu yang perlu diwaspadai di tahun 2015 yaitu krisis perekonomian global, isu ketahanan pangan dan daya saing produk.
Menanggapi hal tersebut, Pastika meminta jajarannya bekerjasama untuk mencari solusi agar ketimpangan tak semakin melebar. “Jangan sampai bongkahan kesenjangan ini menjadi semakin besar,”ujarnya. Dia pun langsung meminta sumbangan pemikiran dari Staf Ahli Bidang Ekonomi I Dewa Putu Sunartha dan Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Drs. Ketut Wija.
Dewa Sunartha mengusulkan perlunya peningkatan perencanaan program pemerintah yang komprehensif khususnya yang ditujukan bagi penanggulangan kemiskinan. Selain itu, dia juga menyinggung perlunya peningkatan sinergitas antara pemerintah kabupaten/kota dan provinsi. Menurutnya, Gubernur memiliki kewenangan untuk mengevaluasi rancangan erda Kabupaten/Kota agar programnya dapat bersinergi dengan Provinsi. Terakhir, ia meminta agar alokasi dana lebih difokuskan pada pelayanan dasar yang tepat sasaran.
Sementara Ketut Wija, menyampaikan perlunya solusi jangka pendek, menengah hingga panjang. Untuk jangka panjang, hal mendasar yang harus ditekankan adalah bidang pendidikan melalui penyediaan layanan berkualitas dan penyebaran mutu pendidikan yang berpihak pada kelompok kurang mampu. Selain itu, penyempurnaan bidang kesehatan juga menjadi bagian penting dalam solusi jangka panjang.
Sedangkan solusi jangka menengah dapat ditempuh dengan percepatan akses insfrastruktur jalan, pengairan, listrik dan lainnya ke wilayah pedesaan. Perlu juga dibangun pusat-pusat pertumbuhan di pedesaan yang berbasis agro seperti peternakan dan perikanan. Selain itu, dia mengusulkan agar10% investasi pariwisata di Bali diarahkan untuk modal peternakan, pertanian dan kerajinan. Sedangkan penanggulangan jangka pendek lebih difokuskan pada menekan pengeluaran dan menaikkan pendapatan. Rapat eveluasi juga dihadiri Wagub Ketut Sudikerta, Sekda Cokorda Ngurah Pemayun dan pimpinan SKPD di lingkungan Pemprov Bali. AD-MB
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.