Denpasar (Metrobali.com)-

Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Made Mangku Pastika dan Ketut Sudikerta (Pasti-Kerta) siap menandatangani kontrak politik dengan masyarakat Bali. Tawaran yang diajukan KMPB (Koalisi Masyarakat untuk Pilgub Bali) untuk menantang Cagub dan Cawagub Bali masa bakti 2013-2018 untuk menandatangani kontrak politik dengan masyarakat Bali dapat respon positif pasangan Pasti-Kerta.

Juru bicara Calon Gubernur Made Mangku Pastika dan Ketut Sudikerta, Ketut Ngastawa kepada Metrobali.com mengatakan, tawaran kontrak politik itu disambut Made Mangku Pastika. Bahkan ajudan Gubernur  disuruh nelpon langsung penggagas kontrak politik I Wayan Sudirta yang juga anggota DPD Bali ini.

‘’Saya sangat setuju dengan kontrak politik dengan masyarakat Bali agar tak ragu ragu memilih pemimpinnya. Program, visi, dan misi pasangan Pasti Kerta sudah terang benderang, terukur dan telah terbukti. Apa sekarang saya tandatangani kontrak politik itu,’’ kata Ngastawa menirukan ucapan Made Mangku Pastik, Jumat (5/4) di Sekar Tunjung Center.

Sudirta mengatakan, tidak harus sekarang atau besok Pak Mangku. ‘’Besok kan hari Raya Kuningan, Tak mungkin,’’ kata Sudirta. Lalu, Mangku Pastika menjawab, kalau hal tersebut dianggap penting, bseok Hari Raya Kuningan pun saya mau menandatangani kontrak politik itu,’’ kata Mangku Pastika.

Berita sebelumnya, dalam konteks pemilihan gubernur Bali ke depan, para Sulinggih sepakat dengan langkah-langkah KMPB (Koalisi Masyarakat untuk Pilgub Bali) yang mengangkat soal kontrak politik bagi cagub-cawagub, agar rakyat memperoleh gubernur yang mengikatkan komitmennya secara tertulis dalam pakta integritas, yang nantinya menjadi sarana untuk mengontrol maupun  menagih. Soalnya, sejumlah janji yang diwacanakan dalam kampanye terbuka dianggap tidak cukup kuat untuk mengontrol, dan karenanya komitmen tertulis diyakini jauh lebih baik. Uniknya, koalisi independen tersebut sama sekali tidak mengarahkan pilihan pada kandidat tertentu, karena yang lebih dipentingkan adalah syarat-syarat pemimpin yang layak dipilih, guna kepentingan masyarakat dan Bali ke depan.

Adapun masalah-masalah Bali yang hendak dititipkan KMPB untuk masuk kontrak politik adalah pentingnya melestarikan bahasa Bali melalui regulasi yang memasukkannya dalam matapelajaran di sekolah, penghargaan terhadap Sarwa Sadhaka dalam upacara-upacara yang diselenggarakan pemerintah dan masyarakat, memperjuangkan otonomi khusus untuk Bali, melindungi dan mengamankan tanah-tanah laba pura serta tanah adat dari pengambilalihan oleh investor nakal, melindungi dan mempertahankan bhisama kesucian Pura PHDI dalam Perda Tata Ruang Bali, mencegah dan memberantas korupsi, pemerataan pembangunan di Bali, pentingnya gubernur dan kepala daerah lainnya melibatkan sulinggih semua unsur sebagai Bagawanta dalam pengambilan keputusan, dan sebagainya.Para sulinggih juga meminta semua pasangan Cagub-cawagub menjamin, bahwa setelah pemilihan berlangsung dan ada yang dinyatakan menang maupun kalah,tidak ada bentrok antara ormas pendukung, seperti yang terjadi sebelumnya.

Demikian rangkuman pendapat yang terungkap dalam  acara Rsi Bujana yang dihadiri 107 sulinggih dari semua unsur, seperti Pedanda, Mpu, Sira Mpu, Rsi, Sri Bhagawan, Dukuh, Kamis (4/4) di Denpasar, seperti dilaporkan Ketua Panitia Rsi Bujana, Made Dewantara Endrawan,SH. Diantara sulinggih yang berbicara adalah Rsi Agni Jayamukthi, Mpu Jaya Dangka Ramana Putra, Mpu Siwa Putra Dhaksa Manuaba, Sira Mpu Darma Sunu, Rsi Bujangga Kerta Buana, Mpu Reka Tanaya, Mpu Siwa Buda Dhaksa Darmita, Pedanda Gde Bang Buruwan Manuaba, Mpu Dhaksa Winata, dan lain-lain. Dari Koalisi,hadir Wayan Sudirta, Prof. Made Bakta, Cokorda Gde Atmaja, Sin Sudiarta, Dr. IGN Sudiana dan Ketua KMPB Putu Wirata Dwikora.

Mpu Siwa Putra dari Griya Bongkasa menegaskan, Rsi Bujana yang disertai dialog untuk menjaga Bali ke depan tersebut  merupakan tradisi yang baik dan perlu dikembangkan. Bila perlu, lanjutnya, para sulinggih membentuk Forum Sulinggih Bali yang diupayakan bertemu secara periodik untuk membahas masalah-masalah kemasyarakatan dan jadi masukan bagi penguasa.

Rsi Agni Jayamukthi menambahkan, model Kontrak Politik yang disosialisasikan KMPB, sangatlah positif untuk menghasilkan pemimpin yang punya integritas serta rakyat yang cerdas menggunakan hak pilihnya. ”Melihat substansi aspirasi yang telah dikemukakan, bahwa semuanya bermuara untuk kebaikan Bali ke depan, mestinya tak ada calon gubernur menolak untuk menandatangani kontrak. Dengan kontrak ini,rakyat lebih mendapat jaminan dan pemimpin yang baik pasti terlindungi dari kemungkinan masalah, seperti masalah-masalah hukum yang menimpa banyak pejabat dan mantan pejabat,” kata sulinggih yang duduk juga Ketua Pasaraman Pandita PHDI Bali tersebut.

Ketua KMPB Putu Wirata Dwikora menyatakan, koalisinya tergerak untuk menggelar acara Rsi Bujana sebagai penghargaan dan penghormatan bagi para Sulinggih yang telah mendampingi para walaka melakukan advokasi-advokasi untuk menjaga kebaikan Bali. Diantaranya, mendampingi walaka yang mengirim delegasi untuk mempertahankan bhisama kesucian pura dan Perda RTRW ke DPRD Bali, yang hasilnya cukup baik. ”Ke depan, pendampingian dan bimbingan sulinggih tetap diperlukan, karena permasalahan Bali semakin kompleks dan berat.Umat memerlukan orang dipercaya untuk memberikan arahan, dan sulinggih adalah figur yang sangat dipercaya karena tidak memiliki banyak kepentingan seperti umumnya walaka,” katanya.

Ketua PHDI Bali, Gusti Ngurah Sudiana menyatakan, bahwa menurut sastra dan ajaran agama Hindu, Rsi Bujana merupakan hak sulinggih dan kewajiban dari pemimpin untuk memberikannya. RED-SUT-MB