temu paslon

Gubernur Bali, Made Mangku Pastika saat membuka pemaparan Paslon.

DENPASAR (Metrobali.com)-

Niat Gubernur Bali Made Mangku Pastika untuk mengumpulkan seluruh pasangan calon (Paslon) dari 6 kabupaten dan kota di Bali, nampaknya harus bertepuk sebelah tangan. Padahal pertemuan yang digagas Gubernur di Wiswa Sabha Renon Denpasar itu sudah mengundang secara resmi seluruh paslon untuk mendengarkan visi dan misinya bila terpilih menjadi bupati dan wakil bupati dalam Pilkada serentak tanggal 9 Desember mendatang.

Diluar paslon PDIP minus kedua kandidat Jembrana juga hadir dalam pemaparan visi dan misi tersebut, Ketua dan anggota KPUD Bali, Ketua dan anggota Bawaslu Bali, Ketua Ombudsman RI Perwakilan Bali, unsur TNI/Polri, kejaksaan, para kepala SKPD di Provinsi Bali dan sebagainya.

Gubernur Bali Made Mangku Pastika menjelaskan, acara tersebut sudah dikoordinasikan dengan KPU Pusat, Bawaslu Pusat dalan sebuah pertemuan di Jakarta baru-baru ini. “Setelah mendapat persetujuan dari KPU Pusat, Bawaslu Pusat, kami akhirnya berkoordinasi dengan KPUD Provinsi Bali. Awalnya, KPUD Provinsi Bali takut dampaknya, tetapi saya meyakinkan KPUD Bali bahwa sudah mendapat izin dari pusat. Bahkan KPU Pusat menyatakan bawha ini adalah ide yang briliant dari Bali. KPU Pusat dan Bawaslu menghimbau agar privinsi lain juga melakukan hal yang sama,” ujarnya usai pertemuan, Selasa (01/11).

Menurut Pastika, pemaparan visi dan misi ini sangat penting karena sering terjadi ketidaksinkronan antara kabupaten dan provinsi. Namun yang menjadi korban adalah rakyat. Ini yang sering terjadi selama ini. Dalam pemaparan visi dan misi itu, para paslon diberi waktu 20 menit untuk menjelaskan visi dan misinya. Pastika mengajak semua SKPD mendengarkan visi dan misi tersebut sehingga bila mereka terpilih, koordinasi untuk pembangunan dalam berbagai sektor bisa lebih mudah. “Tidak ada tanya jawab disini. Paslon paparkan visi dan misi, seluruh SKPD silahkan menyimaknya,” ujarnya.

Namun menariknya, seluruh Paslon asal PDIP dari 6 kabupaten dan kota di Bali kompak tidak hadir. Untuk Kabupaten Jembrana, dua paket yang bertarung tidak ikut baik paket asal PDIP maupun paket dari kandidat koalisi. Ketidakhadiran seluruh paket asal PDIP ini sangat dipengaruhi oleh faktor politis dimana PDIP Bali selalu saja berseberangan dengan Gubernur Bali Made Mangku Pastika. “Sebenarnya kalau dalam pemaparan visi misi pembangunan, tinggalkan dulu unsur politiknya. Ini masalah kemanusiaan dan pembangunan,” ujar Ketut Teneng, Plh Humas Pemprov Bali. AW-MB