pasek suardika

 

Denpasar (Metrobali.com)-

Setelah sempat berorasi di Kantor DPRD Bali beberapa lalu, KMHDI kembali menyampaikan aspirasi terkait penolakan program pariwisata berbasis syariah di Bali kepada senator asal Bali di Kantor Dinas Kebudayaan Provinsi Bali yang diterima Gede Pasek Suardika, Rabu (25/11) kemarin. Ketua KMHDI, Ketut Bagus Arjana Wiraputra menyampaikan penolakan Wisata Syariah di Bali, terkait Program Kementerian Pariwisata tentang wisata Syariah di Bali. Pada kesempatan itu, Mantan Ketua komisi III DPR RI itu menegaskan Kementerian Pariwisata terlalu memaksakan program wisata Syariah ini di Bali di mana program ini tidak tepat dan justru malah merusak pariwisata di Bali. “Jika diterapkan bisa merusak branding pariwisata, sehingga menyebabkan pariwisata Bali tidak bisa dijual dan menimbulkan terjadinya disharmoni pariwisata di Bali. Lebih baik program syariah wisata ini dikembangkan di daerah atau provinsi lain,” tegasnya.

Menurutnya program Kementerian Pariwisata ini jangan terlalu memaksakan program yang tidak di terima di bawah, kalau memang terus memaksa Menterinya itu diminta harus mundur. Selain itu Pasek menambahkan, program wisata syariah ini dapat melemahkan komptensi ekonomi warga di Bali, yang disebabkan adanya perebutan kue pariwisata yang banyak diambil oleh kaum urban, sehingga orang asli Bali makin terpinggirkan dan terjadi kesenjangan sosial di Bali. Seperti makanan di Bali harus dihalalkan dan diberi label MUI, sehingga penjual nasi yang berada di Bali tidak bisa menjual kepada wisatawan. Dengan adanya wisata syariah ini secara tidak langsung akan menimbulkan dampak sosial, seharusnya Kementerian Pariwisata dengan adanya kasus seperti ini harus meninjau kembali wisata syariah di Bali ini. “Program wisata syariah ini akan menimbulkan kelemahan ekonomi di Bali hingga menyebabkan dampak sosial di Bali, dan ini harus di cegah,” ujarnya.

Pasek menyarankan agar Pemerintah harus membiarkan Pariwisata di Bali seperti dulu, tanpa ada lagi tambahan atau aturan yang mengikat, sehingga bisa menyebabkan terjadinya gesekan pariwisata di Bali. Oleh sebab itu terkait program wisata syariah ini, pemerintah harus siap disalahkan. “Janganlah program wisata syariah ini dipaksakan karena hanya untuk menguber anggaran APBN saja. Itu jelas sangatlah tidak baik”, pungkasnya. AW-MB