Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Pantauan TPS, Bawaslu Temukan TPS Belum Standar

Metro Bali
single-image

I Kade Dewa Wiarsa Raka Sandi

Jembrana (Metrobali.com)-

Bupati Jembrana I Putu Artha bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopinda) Jembrana, baik Dandim Jembrana, Kapolres Jembrana, Kajari Jembrana, Kepala PN Jembrana, Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Jembrana melakukan pemantauan sejumlah tempat pemungutan suara (TPS), Selasa (16/4).

Hadir dalam pemantauan TPS tersebut anggota Bawaslu Bali yang juga Koordinator Divisi Hukum, Data dan Informasi sekaligus Korwil Jembrana I Kade Dewa Wiarsa Raka Sandi.

Pemantauan TPS dilaksanakan mulai dari Desa Gumbrih di Kecamatan Pekutatan hingga di TPS 5 Desa Sandi Kusuma, Kecamatan Melaya. Dari sejumlah TPS yang ditinjau beberapa diantaranya ditemukan belum memenuhi standar.

Anggota Bawaslu Bali I Kade Dewa Wiarsa Raka Sandi ditemui di Kantor Bawaslu Jembrana mengatakan dari hasil pemantauan langsung ke beberapa TPS ada beberapa hal penting yang harus menjadi atensi pihak jajaran KPU hingga ketingkat paling bawah yakni KPPS.

Hal penting yang dimaksud kata Dewa Raka Sandi terutama terkait letak atau desain di TPS seperti letak saksi yang belum memadai. Karena saksi pada Pemilu 2019 cukup banyak bahkan mencapai 37 orang. Diantaranya saksi dari partai politik (Parpol) 13 orang, saksi Pilpres 2 orang dan saksi DPD sebanyak 22 orang.

“Semua harus disediakan tempat duduk. Jangan sampai nanti ada saksi yang protes karena tidak mendapat tempat duduk. Tentu ini bisa menjadi kendala” ujarnya.

Yang kedua menurutnya terkait dengan bilik suara. Sehingga pilihan pemilih saat memilih tidak terlihat. “Tadi saya lihat dibelakang bilik tidak ada skat, ini tidak boleh. Karena pada saat pemilih menggunakan hak pilihnya tidak boleh dilihat orang lain. Ini menyangkut kerahasian pemilih” ungkapnya.

Dan yang ketiga menurut Dewa Raka Sandi adalah pelayanan anggota KPPS dan lampu penerang. Karena besar kemungkinan proses penghitungan suara sampai larut malam bahkan pagi hari.

Baca Juga :
Dipakai Ngopreng, Truk Malah Terbalik

“Ini (lampu penerang) menjadi faktor penting karena bisa menjadi salah satu syarat PSU (Pungutan Suara Ulang). Ini harus dicegah” ujar Dewa Raka Sandi.

Terkait hal tersebut pihaknya memberikan apresiasi kepada KPU Jembrana dan jajarannya. Karena setelah mendapat masukan pihak KPU dan jajarannya langsung melakukan perbaikan.

“Kami tidak sekedar meninjau TPS, tapi juga memberikan masukan. Saya harap ini juga menjadi perhatian bagi TPS-TPS lain yang ada di Jembrana dan di Bali pada umumnya” tandasnya.

Dewa Raka Sandi meyakini jika diawal dilakukan dengan kondisi kondusif maka selanjutnya akan berjalan dengan kondusif, begitu sebaliknya. (Komang Tole)

Bagikan :

Leave a Comment

Your email address will not be published.