Ganjar Laksmana Bonaprapta

Jakarta(Metrobali.com)-

Pakar Hukum Pidana dari Universitas Indonesia Ganjar Laksamana Bonaprapta mengusulkan agar pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla mendatang membuat program prioritas bidang hukum dengan memperbaiki birokrasi hukum.

“Persoalan hukum di Indonesia ada pada penegaknya, bukan pada penegakannya,” kata Ganjar Laksamana Bonaprapta pada diskusi “Dialog Kenegaraan: Tantangan Pemerintahan Jokowi-JK” di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (27/8).

Menurut Ganjar, persoalan hukum yang utama dan selalu menarik perhatian masyarakat adalah kasus korupsi, sehingga untuk melakukan penegakan hukum secara optimal perlu dilakukan birokrasi di lembaga penegakan hukum, terutama kepolisian dan kejaksaan.

Ganjar menjelaskan, salah satu upaya penegakan hukum secara optimal adalah melaksanakan amanah undang undang secara benar dan transparan.

“Persoalannya yang terjadi di Indonesia, dalam melaksanakan amanah undang undang sering dipengaruhi tarik-menarik kepentingan politik,” katanya.

Menurut dia, tarik menarik kepentingan politik ini juga yang kadang-kadang mempengaruhi produk undang-undang berpihak kepada kepentingan siapa, sehingga aturan perundangan yang baru diundangkan digugat ke Mahkamah Konstitusi.

Ganjar melihat, pintu gerbang penegakan supremasi hukum, terutama ada pada kepolisian, sebagai lembaga penegakan hukum yang mengawal keamanan dan ketertiban masyarakat.

Ia mencontohkan, ulah oknum polisi lalu lintas yang melakukan tilang terhadap pengendara dan kemudian diselesaikan secara damai, akan menarik perhatian masyarakat.

“Meskipun nilai damai itu sangat kecil,” katanya.

Ganjar mengimbau agar Joko Widodo dan Jusuf Kalla setelah nantinya dilantik menjadi presiden dan wakil presiden berani bersikap tegas melakukan perbaikan birokrasi di lembaga kepolisian dan kejaksaan.

Jika presiden dan wakil presiden mendatang berani bertindak keras guna memperbaiki birokrasi di lembaga kepolisian dan kejaksaan, Ganjar menyatakan optimis, penegakan hukum dapat ditegakkan secara optimal.

“Perbaikan birokrasi hukum ini menjadi salah satu tantangan Pak Jokowi dan Pak JK setelah dilantik menjadi presiden dan wakil presiden,” katanya. AN-MB