Jakarta (Metrobali.com)-

Pakar Timur Tengah dari UGM Siti Mutiah Setiawati berpendapat, Deklarasi Dukungan Kemerdekaan Palestina, yang menjadi salah satu dokumen utama yang dibahas di Konferensi Asia Afrika 2015, merupakan bentuk dukungan moral dari Indonesia.

“Dukungan moral sangat penting untuk Palestina. Penting untuk masih diakui sebagai bangsa yang bermasalah, bukan yang membuat masalah, dan perlu dukungan internasional untuk menyelesaikan masalahnya,” kata Siti saat dihubungi Antara di Jakarta, Senin (20/4).

Indonesia, lanjut Wakil Ketua Kajian Timur Tengah Sekolah Pascasarjana UGM ini, sejak masa pemerintahan Presiden Soekarno telah memberi dukungannya terhadap Palestina.

Indonesia akan menyerukan Palestina sebagai negara yang masih terjajah pada dunia, kata dia.

“Indonesia tetap mempertahankan bahwa Palestina merupakan masalah yang harus segera diselesaikan,” kata pengajar mata kuliah politik dan pemerintahan Timur Tengah ini.

Ia tidak ingin generasi mendatang memiliki persepsi yang keliru tentang Palestina, bahwa mereka adalah pembuat masalah karena mendirikan organisasi Hamas, misalnya.

Meski untuk mewujudkan Palestina merdeka masih jauh, ia berpendapat dukungan moral seperti ini sangat penting bagi mereka.

“Dukungan tidak harus berupa materi,” kata doktor dari UGM ini.

Peringatan ke-60 Tahun Konferensi Asia Afrika diselenggarakan di Jakarta dan Bandung pada 19 hingga 24 April 2015.

Kementerian Luar Negeri menyatakan Pertemuan KAA akan fokus membahas tiga dokumen utama, yaitu Pesan Bandung, Deklarasi Penghidupan Kembali Kemitraan Strategis Asia-Afrika Baru, dan Deklarasi Dukungan Kemerdekaan Palestina.

Menurut Kepala Sub Direktorat Kerjasama Intra-kawasan Asia Pasifik Kementerian Luar negeri Ferdy Piay, Kamis (16/4), pertemuan para pejabat tinggi Asia-Afrika akan fokus pada elaborasi ketiga dokumen tersebut.

Pembahasan ketiga dokumen itu akan berlanjut pada Pertemuan tingkat Menteri Asia-Afrika dan hasil dari pembahasan ketiga dokumen akan diputuskan saat Pertemuan Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan. AN-MB