Negara (Metrobali.com)-
Jelang setengah tahun masa kepemimpinan I Putu Artha dan pasangannya I Made Kembang Hartawan memimpin Kabupaten Jembrana, Selasa ( 2/8), bertempat di wantilan pura jagatnatha, diadakan simakarama dengan mengundang seluruh perbekel, lurah serta bendesa adat serta pimpinan SKPD. Acara ini dimaksudkan sebagai ajang menangkap aspirasi serta mencari solusi bersama terhdap berbagai permasalahan dalam membangun Jembrana.Kesempatan ini pun dimanfaatkan oleh para peserta simakrama mengutarakan berbagai kendala yang dihadapi dalam memerintah desa/kelurahannya sehari-hari.

Seperti yang diutarakan oleh Bendesa Adat Batuagung Ida Bagus Mantra, yang menanyakan tentang kelangsungan program pajak sawah yang dulu gratis , apakah sekarang masih diberlakukan cetusnya. Selain Mantra, pertanyaan menarik juga dilontarkan oleh Perbekel desa Mendoyo Dangin Tukad, I Wayan Sumarden. Dirinya mengusulkan agar pada saat mutasi tanah ( jual beli tanah didesa ) perbekel selaku penguasa wilayah dilibatkan. Sumarden juga mengusulkan agar difasilitasi guna mengadakan pertemuan dengan seluruh notaris yang ada di Jembrana. “ selama ini kami rasa tata ruang dipedesaan diatur oleh notaries. Kalau bisa kami juga dilibatkan jadi saksi pak, “ usul Sumarden yang langsung disambut tepuk tangan oleh rekan-rekannya.

Senada dengan Sumarden, perbekel budeng I Wayan Darna juga mengusulkan agar proses jual beli tanah melibatkan pihak desa agar nanti tidak terjadi lagi kebingungan tentang siapa nama pemilik tanah diwilayahnya masing-masing. Selain itu, darna juga menyoroti maraknya peredaran miras belakangan ini yang dikhawatirkannya dapat memicu bentrokan antar pemuda.

Menanggapi berbagai pertanyaan para kepala desa, Wakil Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan mengungkapkan program subsidi pajak sawah yang dibayarkan oleh pemda sempat jadi temuan BPK karena peruntukannya tidak dibenarkan . Oleh karena itu lanjut Kembang pada tahun 2010 , program itu resmi dihentikan dan tidak lagi dianggarkan sampai sekarang. Sedangkan mengenai permintaan agar para kades dilibatkan dalam transaksi jual beli tanah didesanya masing-masing, Kembang berjanji akan memfasilitasinya dengan megadakan sosialisasi serta pertemuan dengan seluruh notaris di Jembrana.

Sementara itu terkait dengan pengawasan minuman beralkohol, Kadis Disperindagkop Ni Made Ayu Ardini mengaku sampai bulan juli kemarin, pihaknya sudah delapan kali melakukan pengawasan pembinaan kelapangan. Pengawasan ini akan dilanjutkan akhir agustus nanti dengan melibatkan tim terpadu yang terdiri dari unsure kepolisian,Pol PP dan dinas Perindagkop sendiri. Namun demikian dirinya tetap menghimbau kepada semua masyrakat agar membantu memberikan informasi sehingga memudahkan tim melakukan pengawasan minuman beralkohol tegasnya.

Sementara itu Bupati Jembrana lebih menyoroti peran dan persatuan antara perbekel dengan bendesa adat. Menurut artha keduanya memiliki peran masing-masing dan mesti sejalan seirama saling bantu dan tetap harmonis. Terkait dengan bentrokan pemuda yang mulai marak di bali belakangan ini, Artha juga meminta bantuan para tokoh desa ini untuk ikut menjaga “anak-anak” mereka. Awasi kegiatan-kegiatan yang berpotensi konflik seperti bazzar misalnya. Kalau ada masalah selesaikan secara kekeluargaan jangan sampai ikut panas sehingga masalah tadinya karena hal sepele jadi tambah besar, “pesan Artha.