Pengusaha Harapkan Kemudahan Berbisnis Hadapi MEA 2015

puspayoga

Jakarta (Metrobali.com)-

Kepada pemerintahan baru di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, pengusaha menaruh harapan agar mereka dapat memperbaiki iklim berbisnis, termasuk dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.

Harapan itu berupa keinginan tidak hanya pemerintah membangun perusahaan dan industri yang telah berkembang baik di tingkat nasional, tetapi juga bagi mereka yang masih berjuang untuk merintis serta mengembangkan bisnisnya.

Misalnya, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia DKI Jakarta ingin Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga merevitalisasi kredit usaha rakyat sebagai bentuk keberpihakan terhadap pengusaha kecil.

“Hipmi meminta agar Menkop merevitalisasi kredit usaha rakyat (KUR),” kata Ketua Umum Hipmi Jaya Rama Datau Gobel di Jakarta, Jumat (31/10).

Rama mengatakan bahwa salah satu agenda terdekat yang akan dihadapi Menkop UKM baru, yakni mempersiapkan daya saing UKM menghadapi Perdagangan Bebas ASEAN tahun 2015.

Ia mengatakan bahwa kontribusi UKM atas ekspor nasional masih di bawah 20 persen, sedangkan Thailand telah berada di atas 20 persen.

“Padahal, kontribusi UKM RI atas perekonomian nasional cukup besar, yakni mendekati 60 persen atas PDB,” ujarnya.

Menurut dia, sejumlah tantangan menanti, yakni bagaimana meningkatkan kapasitas bisnis UKM, membuka akses pembiayaan yang lebih besar bagi pelaku UKM, meningkatkan kelembagaan dan sumber daya manusia UKM, serta meningkatkan akses pasar dan teknologi bagi UKM.

Hipmi mengusulkan KUR direvitalisasi agar makin tepat sasaran dan berdampak besar bagi pengembangan kewirausahaan dan penciptaan lapangan kerja serta dinilai cukup bagus untuk membantu pembiayaan bagi pengusaha pemula.

Hingga Agustus 2014, kata Rama, sebanyak tujuh bank nasional telah menyalurkan KUR sebanyak Rp149,36 triliun atau tumbuh 31,75 persen year on year (yoy).

Ketujuh bank tersebut, yakni BNI, BRI, Bank Mandiri, BTN, Bank Bukopin, Bank Syariah Mandiri, dan BNI Syariah, sedangkan nilai KUR tersebut meningkat Rp113,36 triliun dari periode yang sama pada tahun 2013.

Namun, Hipmi menilai pemerintah perlu melakukan perbaikan seperti perbankan harus benar-benar merupakan pengusaha pemula dan tidak “bankable”.

“Jangan sampai KUR jatuh kepada mereka yang sudah punya aset dijaminkan,” katanya.

Ia mengatakan bahwa pemerintah perlu menambah bank penyalur KUR agar akses KUR makin luas dan terjangkau pelaku usaha mikro.

Pengusaha Optimistis Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Daerah Istimewa Yogyakarta optimistis pemerintahan baru di bawah Presiden Joko Widodo lebih mampu memahami kebutuhan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk meningkatkan daya saingnya.

“Karena dia (Presiden Jokowi) berangkat dari pengusaha hingga menjadi eksportir juga, minimal tahu kesulitan atau kebutuhan yang berkaitan dengan dunia usaha,” kata Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DIY H.R. Gonang Djuliastono.

Menurut Gonang, pemahaman Presiden terhadap kebutuhan dunia usaha, dapat diimplementasikan dengan mempermudah keperluan pengusaha di berbagai aspek, misalnya berkaitan dengan perizinan, pinjaman modal, serta menyediakan akses untuk pendirian usaha.

“Apalagi, ketika Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) berjalan persaingan usaha semakin ketat, mudah-mudahan kebutuhan usaha bisa dipermudah di segala aspek,” katanya.

Kadin Jakarta juga mengingatkan pentingnya peningkatan daya saing untuk produk-produk Indonesia, khususnya dalam menghadapi MEA pada tahun 2015.

“Untuk MEA, yang paling penting itu bagaimana kita meningkatkan daya saing karena persoalan besar yang kita hadapi adalah daya saing masih lemah,” kata Ketua Kadin Jakarta Eddy Kuntadi di Jakarta, Jumat (24/10).

Salah satu kelemahan lainnya, menurut Eddy, adalah kurangnya sosialisasi untuk MEA yang akan mulai diberlakukan pada akhir 2015. Dalam hal ini, Malaysia sudah melakukan sosialisasi sampai dunia pendidikan.

Selain itu, ujar dia, peran dunia swasta dan pemerintah sangat penting untuk meningkatkan daya saing Indonesia karena keduanya sangat berkaitan agar swasta lebih efektif untuk meningkatkan kinerja.

“Peran swasta adalah untuk mengefektifkan daya saing agar kuat. Namun, itu harus didukung oleh Pemerintah. Jika tidak didukung, sulit,” katanya.

Tidak hanya dalam hal mengangkat usaha kecil dan menengah guna menghadapi MEA 2015, pengusaha juga mengharapkan agar pemerintah dapat mengatasi kesenjangan dengan membuat kebijakan pemerataan, khususnya ke kawasan timur nusantara.

Perhatikan Timur Kamar Dagang dan Industri Indonesia, misalnya, mengusulkan perlu adanya pemberian insentif pajak berupa “tax holiday” untuk menggairahkan iklim investasi di wilayah Indonesia bagian timur.

“Salah satu subsidi yang kami harapkan dari pemerintah pusat dengan penundaan bayar pajak, ini akan banyak sekali dampaknya buat pengusaha,” kata Wakil Ketua Umum Bidang Koordinator Wilayah Timur Kadin Salahuddin Sampetoding dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, pemberian keringanan pajak tersebut akan membantu berjalannya usaha-usaha yang terletak di daerah yang minim infrastruktur dan menjadi salah satu upaya untuk menyejajarkan perekonomian Indonesia bagian timur dengan wilayah Indonesia bagian barat dan tengah.

Pasalnya, ujar dia, persoalan infrastruktur yang belum memadai membuat kegiatan bisnis di Indonesia Timur menjadi berbiaya tinggi sehingga harus diberikan perlakuan berupa kebijakan khusus. Hal ini berbeda dengan Indonesia bagian barat dan tengah yang sudah memiliki infrastruktur yang memadai.

“Kalau kita investasi di Indonesia bagian timur, kita harus berhubungan dengan sistem logistik yang pasti mahal, tenaga kerja harus didatangkan dari luar, misalnya di Papua, harus ambil tenaga kerja dari Sulut, Sulteng, atau Jawa, bahan baku juga mahal, biaya terhadap produksi mahal,” katanya.

Bila insentif tax holiday diterapkan, dia mencontohkan usaha yang telah menghasilkan keuntungan dalam periode tertentu, misalnya satu tahun, baru dikenai kewajiban untuk membayar pajak.

Sistem seperti ini dinilai Kadin akan membantu mengurangi beban pengusaha jika dibandingkan dengan pemungutan pajak yang dilakukan pada saat awal usaha mulai berjalan.

Di kawasan timur memang dibutuhkan banyak investasi untuk membangun beragam fasilitas infrastruktur. Hal itu juga membuat Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Nusa Tenggara Timur Fredy Ongko Saputra mengharapkan pemerintahan Jokowi-JK menyediakan fasilitas pendukung yang memadai untuk menarik investor.

“Fasilitas pendukung investasi bagi investor yang selama ini masih menjadi hambatan di lapangan, antara lain ketersediaan infrastruktur dan sarana prasarana yang memadai, kelancaran urusan perizinan, serta kepastian hukum bagi pengusaha dan investor dalam berusaha,” katanya.

Permudah Perizinan Terkait dengan usaha dalam mengatasi hambatan untuk berinvestasi, Presiden Jokowi bakal mengumpulkan berbagai menteri dalam Kabinet Kerja untuk mengupayakan cara mempermudah perizinan, seperti untuk mengurus usaha dan investasi, agar dapat memperbaiki layanan lebih cepat.

“Nanti menteri-menteri yang berhubungan dengan perizinan akan saya kumpulkan,” kata Presiden Joko Widodo seusai melakukan inspeksi mendadak ke Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di Jakarta, Selasa (28/10).

Menurut Jokowi, setelah melakukan sidak ke BKPM, sistem perizinan yang ada masih belum terbangun secara integratif, sementara dirinya menginginkan agar proses perizinan dapat lebih mudah dan satu atap.

Presiden mengatakan bahwa investasi merupakan hal yang penting karena akan membuka lapangan pekerjaan serta memperbaiki infrastruktur seperti listrik yang masih kekurangan di berbagai daerah.

Mengenai tumpang-tindih dalam perizinan antara pihak pusat dan otoritas di daerah, Presiden mengemukakan bahwa sebenarnya telah banyak daerah yang siap untuk perizinan investasi.

Terkait dengan hasil sidak di BKPM, Presiden Jokowi mengungkapkan hal tersebut dilakukannya untuk memastikan agar pelayanan terhadap investor telah baik dan cepat.

“Penampilan kantor (BKPM) sudah baik, tetapi kecepatan pelayanan masih belum bagus,” katanya.

Presiden Jokowi juga memaparkan bahwa perbaikan terhadap pengurusan perizinan diharapkan dapat selesai dalam jangka waktu 3–6 bulan mendatang.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo tiba-tiba mendatangi Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal sehingga membuat kecele para juru warta dan fotografer yang sedang menunggu di Kompleks Istana Kepresidenan.

“Ada info, Bapak Presiden ke Kantor BKPM,” kata salah seorang staf Biro Pers Kepresidenan kepada para wartawan yang sedang menunggu di Jakarta, Selasa (28/10) sekitar pukul 15.00 WIB.

Presiden Joko Widodo menyambangi BKPM untuk melihat kinerja pelayanan terpadu satu atap di instansi tersebut yang bermanfaat dalam mengurus investasi di Tanah Air.

Pada saat menjabat sebagai Gubernur DKI, Presiden Joko Widodo juga pernah melakukan sidak untuk melihat kemudahan perizinan untuk mengurus usaha di Ibu Kota.

Dengan adanya gebrakan yang cepat dari Kabinet Kerja di bawah arahan Presiden Jokowi, diharapkan layanan untuk berinvestasi bisa semakin cepat dan bagus yang dinilai akan memperbaiki atmosfer bisnis di Tanah Air sekaligus meningkatkan daya saing nasional. Semoga. AN-MB 

KKP Dorong Peningkatan PNPB Sektor Perikanan

Susi Pudjiastuti

Jakarta (Metrobali.com)-

Tingginya volume dan nilai produksi perikanan nasional tidak dibarengi dengan meningkatnya nilai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dipasok dari sumberdaya ikan dan non sumberdaya ikan. Dimana, total target PNBP perikanan yang ditetapkan dalam APBN 2005-2013 tidak pernah melebihi Rp 300 miliar. Adapun realisasi PNPB yang berasal dari perikanan tangkap cenderung stagnan sejak tahun 2009 yakni sebesar Rp 150 miliar. Terkait dengan hal itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berupaya untuk mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk mendorong peningkatan PNPB sektor perikanan, diantaranya dengan menentukan arah operasional perikanan tangkap. Hal itu disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di Jakarta, Jum’at (31/10).

Menurut Susi, Indonesia sebagai negara kepulauan dengan 70 persen lautan menyimpan potensi sumber daya ikan yang sangat besar untuk menopang perekonomian bangsa. Namun ironisnya, sektor perikanan kontribusinya masih sangat rendah terhadap PNPB. Maka, operasional perikanan tangkap akan di tata ulang, sejalan dengan arahan Presiden. Hal itu sebagai upaya untuk mengembalikan keuangan negara yang dikeluarkan untuk subsidi BBM nelayan. “Semaksimal mungkin operasional penangkapan diarahkan dengan memberikan keuntungan maksimum untuk negara dengan mempertahankan keberlanjutan sumber daya alam”, ungkap Susi.

Selanjutnya, pemerintah akan menata kembali kebijakan illegal fishing dan perikanan tangkap laut dalam. Penataan dilakukan baik dari sisi ekonomi ataupun lingkungannya untuk kepentingan negara. Penataan lebih baik ini diharapkan dapat memberikan kepastian usaha dan kepastian keberlanjutan atau kelestarian sumber daya di masa yang akan datang. Selain itu, untuk menekan angka kerugian dari sektor kelautan dan perikanan, KKP juga akan memberlakukan moratorium perizinan kapal baru bertonase di atas 30 GT. “Penangguhan perizinan ini akan dilakukan sambil menunggu kepastian dari hasil kajian ketersediaan ikan di wilayah perairan laut nasional”, ujar Susi.

Setidaknya sampai saat ini tercatat, sebanyak 207 kapal sudah dibekukan izinnya. Upaya ini juga menjadi wujud nyata komitmen KKP atas kapal-kapal yang melanggar aturan seperti penggunaan ABK asing, penggunaan alat tangkap, docking serta aksi pencurian ikan. Perlu diketahui, untuk pendataan kapal di wilayah perairan, KKP menerapkan sistem logbook. Selanjutnya, masyarakat dapat bebas mengakses data yang terekam sebagai bentuk komitmen pemerintah terkait transparansi data-data seputar kelautan dan perikanan.

Selain itu, KKP berencana untuk mengkaji kembali kebijakan penyaluran BBM bersubsidi bagi nelayan pada tahun 2015. KKP akan memeriksa ulang perijinan yang telah diterbitkan, termasuk mengecek keberadaan kapal-kapal bertonase berat yang masih mengggunakan BBM bersubsidi. Hal tersebut sesuai arahan presiden untuk mengalokasikan pemanfaatan subsidi BBM kearah yang lebih bagus. Mengingat pada dasarnya nelayan lebih mengharapkan jaminan ketersediaan pasokan bahan bakar. “Setiap program dan kebijakan yang dilaksanakan KKP tentunya akan terus dikoordinasikan dengan Kemenko Maritim”, tegas Susi.

Seiring dengan itu, KKP telah melakukan audiensi dengan perwakilan para nelayan dan para pembudidaya. Selama ini para nelayan harus menunggu hingga 7-10 hari lamanya demi mendapatkan kucuran BBM bersubsidi. Langkanya ketersediaan pasokan BBM bagi nelayan, menyebabkan aktivitas ekonomi mereka dalam melaut menjadi terganggu yang berdampak pada pendapatan dan hasil tangkapan. Sebagai gambaran, saat ini kapal bertonase diatas 30 GT berjumlah 5.329 kapal sedangkan nelayan kecil yang menggunakan kapal di bawah 30 GT nelayan memiliki berjumlah 630.000 kapal.

Tak hanya itu, dalam mengawasi koordinat kapal nelayan agar tidak terjadi pencurian ikan atau illegal fishing. KKP memantau pergerakan kapal – kapal penangkap ikan di wilayah perairan laut Indonesia, lewat teknologi Vessel Monitoring System (VMS). Sistem VMS merupakan salah satu bentuk sistem pengawasan di bidang penangkapan ikan dengan menggunakan peralatan pemantauan kapal perikanan berbasis satelit. Tujuannya, memastikan kepatuhan (compliance) kapal perikanan terhadap ketentuan pengelolaan sumber daya perikanan. Sedangkan sasarannya adalah terwujudnya kelestarian sumber daya perikanan, sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. Hasilnya pada tahun 2013, terpantau pelanggaran oleh kapal perikanan sebanyak 229 kasus. Pelanggaran itu didominasi oleh pelanggaran fishing ground, teritorial, transhipment dan kapal yang tidak masuk pelabuhan check point.

Tak ketinggalan, KKP juga telah menggandeng pihak TNI AL dan POLRI dalam mengawasi pemberantasan pencurian ikan (IUU Fishing). Harmonisasi para para pemangku kepentingan ini sebagai langkah penegakan hukum sehingga akan menimbulkan efek jera bagi para pelaku illegal fishing. Selain itu, dalam mengajak peran serta masyarakat, KKP telah menjalankan program Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat (Siswasmas) dengan menyiagakan 2.195 Pokmaswas di seluruh wilayah Indonesia. Saat ini, KKP memiliki 31 kapal patroli pengawas. Di mana, 10 kapal beroperasi di wilayah perikanan Indonesia Barat seperti Natuna, Anambas, Karimata, dan lainnya. Sebanyak 11 lainnya di Indonesia Timur, tepatnya di perairan Sulawesi dan Arufuru. Sedangkan enam lainnya merupakan kapal kecil yang operasionalnya dibagi secara seimbang antara dua wilayah itu.

Sebagai informasi, volume produksi perikanan nasional semakin meningkat, seiring kenaikan laju pertumbuhan PDB perikanan yang telah mencapai 6,9 persen. Hingga tahun 2013 volume produksinya mencapai 19,57 juta ton. Adapun rata-rata laju pertumbuhan sejak tahun 2010 mencapai 18,94% per tahun. Produksi perikanan tangkap tahun 2013 sebesar 5,86 juta ton, terdiri dari produksi perikanan tangkap di laut sebesar 5.46 juta ton (93,10%) dan perairan umum daratan sebesar 404.680 ton (6,90%) dengan laju kenaikan rata-rata mencapai 2,90% per tahun dari tahun 2010-2013.

Untuk keterangan lebih lanjut silakan menghubungi Lilly Aprilya Pregiwati,Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi,Kementerian Kelautan dan Perikanan (Telp. 021-3520350) AN-MB 

Tanoto : Wirausahawan Harus Memiliki Mental Tahan Banting

Jakarta (Metrobali.com)-

Wirausahawan muda Indonesia harus memiliki mental tahan banting dan semangat pantang menyerah untuk dapat menjadi seorang wirausahan sukses, kata Board of Trustees Tanoto Foundation Imielda Tanoto di Jakarta, Jumat (31/10).

“Inilah esensi semangat kemandirian dan pantang menyerah seorang wirausahawan, yang terkadang harus bekerja keras dalam melalui perjalanan bisnis yang naik turun,” katanya dalam seminar Tanoto Entrepreneurship Series.

Ia mengatakan bahwa untuk menjadi wirausahawan yang sukses, seseorang juga harus memiliki antusiasme yang tinggi terhadap apa yang menjadi fokus bisnisnya.

“Jika kita sudah memiliki passion, kita juga akan selalu bertanya dan mencari tahu apa yang kita tidak tahu. Itu semua adalah proses penjiwaan sebagai seorang wirausaha,” katanya.

Jika gagal, lanjut Imielda, wirausahawan semestinya selalu tekun belajar, baik dari kegagalan sendiri maupun pengalaman orang lain.

“Dan, yang paling penting adalah melakukan perbaikan agar kesalahan kita tidak terulang lagi,” katanya.

Menurut data dari Kementerian Koperasi dan UKM pada Februari 2014, saat ini jumlah wirausahawan di Indonesia baru mencapai 1,5 persen dari total penduduk secara keseluruhan.

Imielda mengatakan untuk dapat mendukung perekonomian negara secara efisien, setidaknya diperlukan sekitar 2 persen wirausahawan dari total jumlah penduduk.

“Kita harus bekerja keras bersama-sama menghasilkan wirausahawan agar dapat menutupi kesenjangan 0,5 persen tersebut atau setara dengan 1,5 juta orang,” ujarnya. AN-MB 

Indofood CBP Catat Laba Rp 2,07 Triliun

Anthoni Salim

Jakarta (Metrobali.com)-

Indofood CBP Sukses Makmur Tbk mencatatkan laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk naik 11,6 persen menjadi Rp2,07 triliun pada kuartal III-2014 dibanding periode sama tahun sebelumnya Rp1,85 triliun.

“Indofood CBP Sukses Makmur mencatatkan kinerja baik pada periode sembilan bulan 2014 di tengah kondisi ekonomi makro yang penuh tantangan serta melambatnya industri makanan dan minuman,” ujar Direktur Utama PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP), Anthoni Salim dalam siaran pers di Jakarta, Jumat (31/10).

Ia menambahkan bahwa pada periode itu penjualan bersih perseroan mengalami pertumbuhan 20,7 persen menjadi Rp22,78 triliun dari Rp18,88 triliun. Divisi mi instan yang merupakan divisi terbesar dalam ICBP memberikan kontribusi sebesar 66 persen diikuti divisi lainnya, yaitu dairy 17 persen, makanan ringan 6 persen, minuman 6 persen, penyedap makanan 3 persen, serta nutrisi dan makanan khusus 2 persen.

“Kami membukukan pertumbuhan yang sehat baik dalam penjualan maupun laba bersih. Kami akan terus mempertajam strategi untuk menghasilkan kinerja yang berkesinambungan melalui upaya pengembangan yang terus menerus guna menghadapi tantangan dan menangkap peluang ke depan,” katanya.

Disebutkan juga, pada periode kuartal III-2014 laba bruto naik menjadi 23,5 persen menjadi Rp6,06 triliun dari Rp4,91 triliun, dan marjin laba bruto naik 26,6 persen dari 26 persen. Laba usaha juga meningkat 9,6 persen menjadi Rp2,55 triliun dari Rp2,32 triliun. Namun, marjin laba usaha turun menjadi 11,2 persen dari 12,3 persen karena naiknya beban penjualan dan administrasi umum. AN-MB 

Menkop Susun Langkah Konkret Berdayakan Pengusaha Kecil

puspayoga

Jakarta (Metrobali.com)-

Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah AAGN Puspayoga mulai menyusun langkah konkret untuk memberdayakan para pelaku koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

“Langkah konkret itu akan direalisasikan dengan serangkaian program,” kata Puspayoga di Jakarta, Jumat (31/10).

Sejumlah program yang akan dilaksanakan meliputi peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi koperasi dan UMKM, peningkatan akses sumber daya produktif, pengembangan produk dan pemasaran, peningkatan daya saing sumberdaya manusia koperasi dan UMKM, serta penguatan kelembagaan koperasi.

Menteri Puspayoga juga bakal mengambil sejumlah kebijakan penting di antaranya meningkatkan kompetensi sumber daya manusia koiperasi dan UMKM, perluasan akses pembiayaan, peningkatan nilai tambah dan jangkauan pemasaran produk UMKM, penguatan kelembagaan usaha dan koperasi, serta peningkatan iklim usaha yang kondusif.

“Untuk melaksanakannya maka perlu dilakukan penataan peraturan perundang-undangan, peningkatan kapasitas SDM koperasi dan UMKM, kemitraan, program bantuan sosial ekonomi bagi KUMKM, dana dekonstrasi, tugas pembantuan, dana alokasi khusus, dana bergulir LPDB-KUMKM, dan kredit dengan pola penjamin seperti KUR,” katanya.

Menurut dia jika langkah-langkah itu dilaksanakan maka diharapkan kemudian produktivitas dan daya saing KUMKM terdongkrak, iklim usaha semakin kondusif, SDM KUMKM semakin kompatibel, dan berkembang keuangan inklusif. Di sisi lain juga kelembagaan KUMKM semakin sehat, kuat, tangguh, dan mandiri dengan produk yang berdaya saing dan jaringan pasar yang luas.

Pelayanan koperasi pun akan kian prima dan peran pemerintah daerah dan masyarakat semakin besar dalam pemberdayaan koperasi dan UMKM.

Puspayoga menyadari hingga saat ini masih tersebar berbagai kendala yang menghadang perkembangan KUMKM di antaranya masih tumpang tindihnya tugas dan kewenangan yang terkait koperasi dan UMKM di setidaknya 23 kementerian/lembaga.

“Selain itu juga belum adanya arah fokus prioritas kebijakan dan disharmonisasi koordinasi dan monitor evaluasi program,” katanya.

Ia menambahkan, pada praktiknya selama ini anggaran pemberdayaan koperasi dan UMKM juga masih minim di samping juga peran pemerintah daerah sebagai obyek kegiatan belum pula optimal.

“Arah kebijakan kemudian terus diarahkan pada peningkatan daya saing koperasi dan UMKM untuk memperkuat ketahanan ekonomi domestik dan membangun keunggulan global,” katanya.

Strategi yang diterapkan Kementerian Koperasi dan UKM yakni meningkatkan kompetensi SDM Koperasi dan UMKM melalui program kewirausahaan, kompetensi teknis dan manajemen, hingga penyediaan layanan usaha terpadu.

Seiring dengan itu dikembangkan perluasan akses pada pembiayaan melalui inovasi skema, penguatan koperasi simpan pinjam dan keuangan mikro, penjaminan usaha, clearing house, credit scoring, dan pengembangan linkage.

Di sisi lain peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran produk UMKM terus dilakukan disertai dengan penguatan kelembagaan usaha dan koperasi.

“Hingga kemudian terjadi peningkatan iklim usaha yang kondusif melalui regulasi yang sudah lebih tertata dengan registrasi dan perlindungan usaha yang lebih baik,” katanya. AN-MB 

Menpora Siap Bantu Optimalkan Sekolah Olahraga

imam nahrawi

Jakarta (Metrobali.com)-

Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi menyatakan akan membantu mengoptimalkan pusat pelatihan dan sekolah olahraga di seluruh Indonesia.

“Kita berkewajiban untuk mengoptimalkan dan memaksimalkan pusat-pusat pelatihan dan sekolah-sekolah olahraga seperti di Ragunan,” katanya saat berkunjung ke Sekolah Atlet Ragunan, Jakarta, Jumat (31/10).

Imam mengatakan, sekolah maupun pusat pelatihan atlet akan menjadi alat ukur dan cikal bakal atlet berprestasi di semua cabang olahraga di Indonesia.

“Ini sudah membuktikan seperti saat sekarang ini dan akan menjadi salah satu terobosan yang akan diperkuat, mudah-mudahan pemerintah pusat punya seperti ini juga,” katanya.

Dia mengatakan, perhatian yang perlu ditambah terhadap sekolah atlet selain fasilitas juga perlu adanya dukungan yang kuat dan besar dari pemerintah kepada pelatih, pengelola dan atlet.

“Yang lebih penting lagi buat kita yang sedang dalam pemerintahan harus terus menerus memberikan dukungan dan semangat itu yang paling pokok,” katanya.

Selain itu, Imam menambahkan dengan melakukan kunjungan di pusat-pusat pelatihan merupakan bagian dari persiapan untuk menunjang persiapan segala kejuaraan di tingkat nasional maupun internasional.

“Salah satunya seperti kita datang sekarang, dimana kita melihat para bibit atlet muda di pusat pelatihan terus kita dukung dan berikan semangat,” katanya. AN-MB

Pemerintah Persiapkan Peluncuran Program Keluncuran Produktif

Nila F Moeloek

Jakarta (Metrobali.com)-

Pemerintah tengah mempersiapkan peluncuran Program Keluarga Produktif dalam rangka memberdayakan dan melindungi masyarakat kurang mampu.

“Nantinya akan diimplementasikan melalui Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar,” kata Menteri Kesehatan Nil F Moeloek usai rapat koordinasi tingkat menteri di Jakarta, Jumat (31/10).

Dia menjelaskan, pemerintah tengah memastikan kesiapan seluruh kementerian/lembaga terkait peluncuran Program Keluarga Produktif.

Peluncurannya akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo.

Rencananya, Presiden Joko Widodo akan meluncurkan program ini di enam Kabupaten/Kota, antara lain Pematang Siantar, Kota Semarang, Jembrana, Mamuju Utara, Kota Kupang dan Kota Balikpapan.

Peluncuran direncanakan berlangsung pada awal November.

Sementara itu, kementerian yang terkait dalam program tersebut diantaranya Kementerian Kesehatan, Kementerian Kebudayaan Pendidikan Dasar dan Menengah, kementerian Sosial, dan lain sebagainya.

Pemerintah berharap program ini dapat tepat sasaran dan membantu masyarakat yang membutuhkan.AN-MB 

Menristek Minta BSN Tetapkan Standar Layanan Terbaik

M Nasir

Jakarta (Metrobali.com)-

Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi M Nasir meminta Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) menetapkan standar pelayanan terbaik bagi para penggunanya melalui layanan “one stop service” dan sitem pelayanan secara daring.

“Saya mendorong BSN ke depan dalam membuat standardisasi memperhatikan para pengguna jasanya, untuk bisa mendapatkan layanan terbaik. Layanan tersebut bisa diwujudkan dalam bentuk “one stop service”, atau online system, dengan harapan saat masuk dalam Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 sudah lebih mapan,” kata M Nasir dalam kunjungan perkenalan ke unit-unit yang berada di lingkungan kementerian tersebut, di Jakarta, Jumat (31/10).

Selanjutnya, M Nasir juga mendorong agar BSN ke depan mampu menjadi Badan Layanan Umum (BLU) untuk meningkatkan kinerjanya sebagai lembaga pelaksana kegiatan standardisasi yang meliputi standar dan penilaian kesesuaian (conformity assessment) untuk meningkatkan daya saing produk nasional.

“Dana dari negara terbatas. Untuk itu, saya mendorong agar produk layanan yang dihasilkan BSN bisa digunakan untuk meningkatkan kegiatan dan pelayanan sehingga menjadi lebih baik. BSN dapat bekerja sama dengan industri dan perusahaan yang berminat melakukan standardisasi. Dari layanan itu bisa menghasilkan pendapatan,” katanya.

Dikatakannya, selama ini penerimaan-penerimaan BSN disetor ke kas negara berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBN) dan ketika akan menggunakan harus melalui mekanisme APBN dan melewati sejumlah prosedur, jadi cukup lama.

Di sisi lain, BSN memliki kebutuhan yang harus direalisasikan tetapi harus menunggu proses pencairan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang memegang uang negara.

“Karena itu, kami berpikir bagaimana agar antara kegiatan dan pendanaan bisa berjalan seiring. Bila BSN menjadi BLU tetap menggunakan mekanisme APBN, tetapi uang sudah tersedia di sini maka bisa dioperasikan untuk melaksanakan program yang berujung memberikan pelayanan baik bagi industri,” tambahnya.

Sebelumnya, Kepala BSN Bambang Prasetya dalam pemaparannya melalui Standar Nasional Indonesia (SNI), berusaha mendorong kesiapan daya saing Indonesia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015.

Produk berstandar yang diakui dunia internasional sangat penting bagi persaingan dalam perdagangan bebas terutama dalam kawasan ASEAN. Standardisasi yang jelas, harus dilakukan agar produk Indonesia tidak kalah bersaing.

“Kami harap penerapan SNI di berbagai produk di Indonesia bisa mendorong daya saing produk nasional. Sehingga, Indonesia dapat mengambil keuntungan dari diberlakukannya MEA 2015, sebab produk Indonesia dilirik karena punya standar yang baik,” katanya.

Standardisasi wajib dilakukan oleh produsen dalam negeri baik skala UKM maupun industri besar sebab masyarakat lebih percaya dengan produk yang memiliki sertifikat.

Dikatakannya, Indonesia akan menjadi sasaran pasar bagi negara anggota ASEAN lainnya makanya harus melindungi produk dalam negeri dengan SNI.

Sertifikasi SNI, wajib diberikan pada 12 sektor prioritas kesepakatan ASEAN antara lain Electrical and Electronic Equipment (EEE), Rubber based, automotive, woodbased, prepared food stuff, dan medical device. Hingga kini sudah ada sebanyak 9.911 produk berlabel SNI. AN-MB 

Ali : Sekolah Logistik Tingkat Industri Logistik Indonesia

Jakarta (Metrobali.com)-

Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) mengatakan bahwa sekolah logistik “School of Supply Chain and Logistic” yang ditampilkan dalam gelaran Indonesia Transport, Supply Chain and Logistic, bertujuan untuk meningkatkan industri logistik Tanah Air.

“Tujuan dari sekolah ini adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia warga negara Indonesia dalam bidang logistik dan manajeman rantai pasok (supply chain),” kata Secretariat ALI Elsa Febriana di area pameran ITSCL di Jakarta, Jumat (31/10).

Ia mengatakan bahwa ALI memiliki dua program sebagai wahana bagi masyarakat untuk mengetahui lebih jauh tentang logistik, yaitu certified logistics improvement professional (clip) dan certified supply chain and logistics professional (cslp).

“Biasanya mahasiswa yang baru lulus kuliah atau praktisi logistik yang mengikuti sekolah ini. Mereka dibekali pengetahuan untuk merangsang kreatifitas dan inovasi tentang logistik,” katanya.

Ia mengatakan bahwa hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas sumber daya manusia di bidang industri logistik Indonesia agar dapat bersaing dengan negara-negara lain terutama untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean 2015.

Selain itu, organisasi profesi tersebut juga memiliki Pustaka ALI yang merupakan kumpulan karya ilmiah atau tulisan mengenai logistik atau manajemen rantai pasok yang ditulis oleh individu berkebangsaan Indonesia.

Elsa mengatakan bahwa keberadaan perpustakaan ini menjadi salah satu sumber informasi, penambahan wawasan dan referensi tentang logistik yang berbasis kondisi di Indonesia.

“Pustaka ALI bersifat terbuka, tidak berbayar, tidak berbasis anggota dan siapa saja dapat mengaksesnya sehingga masayarakat Indonesia dapat memahami lebih jauh tentang logistik dan manajemen rantai pasok,” kata dia. AN-MB 

Priyo : Golkar “Turun” Bila Salah Pilih Pemimpin

priyo

Jakarta (Metrobali.com)-

Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso menyatakan partainya “turun kelas” bila salah memilih pemimpin dalam musyawarah nasional mendatang dan bisa gagal lagi memenangi pemilu seperti yang dialami pada Pemilu tahun ini.

“Ini yang harus disadari sebagai pimpinan Partai Golkar dari pusat hingga daerah,” kata Priyo saat bersilaturahim dengan Ketua DPD I dan DPD II Partai Golkar se-Jawa Barat di Bandung, Jumat (31/10).

Priyo yang mencalonkan diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar menegaskan hasil Pemilu 2014 adalah bencana paling memukul mental kader Golkar karena perolehan kursi Golkar di DPR RI turun tajam menjadi 91 kursi padahal pada Pemilu 2009 meraih 107 kursi.

“Dan untuk pertama kali dalam Pilpres, Partai Golkar secara resmi gagal mengusung calon presiden sendiri,” kata Wakil Ketua DPR RI 2009-2014 itu.

Kondisi seperti ini, menurut Priyo, merupakan “warning” yang harus diwaspadai seluruh jajaran partai.

“Kalau tidak hati-hati, Golkar bisa turun kelas dari partai gajah menjadi partai papan menengah atau bahkan lebih kecil lagi,” katanya.

Partai Golkar, katanya, membutuhkan pemimpin yang bisa mengembalikan kejayaan partai berlambang pohon beringin itu.

“Golkar butuh figur ‘fresh’ dan energik, memiliki bakat memimpin, yang mampu membawa Golkar bangkit di Pemilu 2019,” katanya.

Tantangan Golkar di Pemilu 2019, menurut Priyo, sangat berat, karena Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden akan dilakukan secara serentak sehingga figur pimpinan parpol menjadi salah satu kunci keberhasilan.

Ia mengatakan figur pemimpin Partai Golkar perlu “layak jual” dan menjadi magnet bagi perolehan suara dalam pemilu.

Dalam silaturahim itu, Sekretaris DPD Golkar Jabar MQ Iswara mengatakan para pimpinan daerah Partai Golkar di Jabar perlu mengetahui visi dan misi Priyo Budi Santoso sebagai calon Ketua Umum DPP Partai Golkar.

“Biar lebih kenal, karena tak kenal maka tak sayang. Itu kata pepatah,” kata Iswara ketika memperkenalkan Priyo Budi kepada seluruh peserta.

Ia mempersilakan para Ketua DPD II Jabar untuk memberikan penilaian atas visi dan misi Priyo.

“Nanti ujungnya di Munas. Jadi sekarang harus kenal dulu visi dan misi yang bersangkutan karena nanti jadi salah satu kandidat di Munas,” katanya.

Pengurus DPD Golkar Kota Bandung Edwin Sanjaya mengapresiasi Priyo sebagai tokoh muda.

“Saya sangat mengapresiasi mas Priyo sebagai generasi muda untuk maju sebagai ketua umum. Kami akan mendukung jika arah kebijakan politiknya tetap di Koalisi Merah-Putih,” ujar Edwin.

Sementara kader lainnya, Aos S Azhar mendukung calon yang mempunyai visi dan misi jelas bagi partai, serta berani melakukan regenerasi sehingga partai berkembang dan menjadi besar.

Sebelumnya di Jakarta, Kamis (30/10), tujuh calon Ketua Umum DPP Partai Golkar, Agung Laksono, Priyo Budi Santoso, Airlangga Hartarto, Agus Gumiwang, MS Hidayat, Hajriyanto Tohari, dan Zainudin Amali membuat pernyataan bersama yang juga dihadiri oleh mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar Akbar Tandjung.

Mereka meminta agar Munas Golkar demokratis, jujur, adil, terbuka, termasuk meminta agar tidak boleh ada tekanan untuk mendukung satu kandidat yang disertai intimidasi (ancaman) sanksi atau pemecatan. AN-MB 

Jumlah Pelanggan Telkomsel Tumbuh 8,9 Persen

telkomsel center

Denpasar (Metrobali.com)-

Jumlah pelanggan operator telepon seluler PT Telkomsel meraih hasil yang memuaskan hingga kuartal III/2014 dengan mencatatkan pencapaian sebanyak 139,3 juta pelanggan atau tumbuh 8,9 persen dari tahun ke tahun.

“Pertumbuhan ini juga diikuti dari segala lini bisnis, baik digital (mobile broadband dan digital services) maupun bisnis suara, dan pesan singkat elektronik (SMS),” kata Direktur Utama Telkomsel, Alex J Sinaga, dalam keterangan pers yang diterima di Denpasar, Jumat (31/10).

Hal itu menjadikan Telkomsel selama tiga tahun berturut-turut memiliki kinerja keuangan yang solid dan mampu menjaga pertumbuhan pendapatan sebesar 10 persen ditengah-tengah industri telekomunikasi yang semakin matang.

Selain itu, Telkomsel juga mampu menjaga tingkat profitabilitas dengan baik, dengan EBITDA margin konsisten di atas 55 persen dan “net income margin” di atas 28 persen.

Pihaknya menilai bahwa pencapaian tersebut merupakan buah kepercayaan dan dukungan pelanggan serta seluruh stakeholders sehingga Telkomsel dapat terus menjadi yang terdepan memimpin industri telekomunikasi selular tanah air dan dapat terus berkontribusi kepada bangsa salah satunya dengan menjadi pembayar pajak terbesar bagi negara.

Catatan yang baik ini didorong oleh pertumbuhan yang kuat di bisnis digital sebesar 32,5 persen dari tahun ke tahun. “Mobile broadband” mengalami pertumbuhan sebesar 32.9 persen (year on year) dan digital services tumbuh 28.4 persen (YoY).

Selanjutnya trafik data juga naik tajam sebesar 146,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan di tahun yang sama, Telkomsel berhasil untuk mempertahankan pertumbuhan layanan suara sebesar 7,2 persen (year on year) dan SMS sebesar 2,8 persen (year on year).

“Kami akan terus menghadirkan berbagai terobosan produk, layanan dan teknologi terkini kepada para pelanggan. Ke depannya kami berkomitmen untuk memberikan layanan mobile broadband dan secara berkelanjutan membangun infrastrukturnya agar dapat mempercepat terwujudnya Masyarakat Digital Indonesia. Hingga kini kami telah menjangkau lebih dari 95 persen dari total poulasi Indonesia, membangun 369 kota sebagai broadband city dengan didukung lebih dari 83,000 BTS dimana 37.000 BTS diantaranya merupakan BTS 3G,” ujarnya.

Menurut dia, saat ini Telkomsel memiliki 63.5 juta pelanggan data atau lebih dari 46 persen total pelanggannya dan memiliki 35,4 juta pelanggan pengguna smartphone yang merepresentasikan 25 persen dari total pelanggan.

Untuk meningkatkan penggunaan mobile broadband di Indonesia Telkomsel melakukan serangkaian program edukasi bertajuk “Indonesia Genggam Internet”. Program itu diharapkan akan dapat mendorong adopsi “smartphone” 3G oleh pelanggan 2G serta memberikan manfaat positif internet yang seluas-luasnya kepada masyarakat Indonesia.

Sementara itu, dalam menjaga leadership di industri telekomunikasi selular tanah air, Telkomsel selalu merespons setiap perubahan teknologi yang terjadi dengan sangat cepat. Dalam waktu dekat, Telkomsel segera menggelar layanan dengan teknologi 4G untuk memastikan pengalaman pelanggan yang terbaik.

Bahkan, Telkomsel sebelumnya telah sukses melakukan serangkaian uji coba teknologi 4G sejak 010 di Jakarta dan pada ajang APEC pada 5-7 Oktober 2013 di Bali. Telkomsel memastikan agar layanan ini dapat segera dapat dinikmati seluruh masyarakat Indonesia.

“Telkomsel menempatkan kepuasan pelanggan sebagai hal utama. Kunci utamanya adalah memberikan layanan yang prima. Hingga saat ini pelanggan telah dilayani melalui lebih dari 400 kantor pelayanan Telkomsel atau GraPari yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia dan 268 mobile GraPari yang siap menembus daerah pelosok sekalipun, serta Call Center yang bersertifikasi ISO 9001:2008,” ujarnya.

Menurut dia, pertumbuhan pendapatan yang baik, kepercayaan akan kualitas layanan Telkomsel juga mendapatkan pengakuan dari berbagai lembaga nasional dan internasional antara lain sebagai “Indonesia Mobile Service Provider of the Year” dari Indonesia Service Excellence Awards 2014, “Best Customer Support Channels dan Best Services” dari “Frost and Sullivan Asia Best Practives in Customer Experience Awards”, dan sebagai “Operator of The Year Serta Best Digital Service” dari Selular Award 2014.

Kinerja yang telah dicapai adalah hasil kerja keras dan dukungan seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat luas. “Telkomsel memahami pertumbuhan perusahaan juga harus diiringi dengan pertumbuhan masyarakat sekitar. Untuk itu beragam program tanggungjawab sosial telah dilaksanakan yang meliputi bidang pendidikan, sosial ekonomi, lingkungan, dan kebencanaan,” ujarnya. AN-MB 

PPP Minta Polri Bubarkan Muktamar Kelompok SDA

Jakarta (Metrobali.com)-

DPP Partai Persatuan Pembangunan hasil muktamar VIII Surabaya meminta kepolisian membubarkan muktamar PPP yang sedang dilaksanakan oleh kelompok Suryadharma Ali (SDA) di Jakarta.

“Kami sudah mengirimkan surat kepada Kapolri pada hari ini, yang isinya meminta kepolisian membubarkan kegiatan ilegal yang mengatasnamakan PPP,” kata Ketua DPP PPP Bidang Hubungan Media Arman Remy di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (31/10).

DPP PPP hasil muktamar VIII Surabaya, kata dia, sah. Sedangan muktamar oleh kelompok SDA di Jakarta, pada 30 Oktober hingga 2 Nopember 2014 ilegal karena bukan diselenggarakan oleh pengurus yang sah.

Arman menegaskan, sesuai keputusan Menteri Hukum dan HAM, pada 28 Oktober 2014, pengurus DPP PPP yang sah adalah hasil muktamar VIII Surabaya.

“Karena itu. setelah terbitnya surat pengesahan kepengurusan PPP, maka semua kegiatan yang mengatas namakan partai PPP adalah ilegal sehingga bisa dibubarkan,” katanya.

Anggota Mahkamah PPP periode 2011-2015 ini mengatakan, muktamar yang dilakukan kelompok SDA dan dihadiri oleh 28 DPW, sesungguhnya hanya klaim, karena yang hadir bukanlah orang yang memiliki hak suara yang sah.

Ia menjelaskan, pada muktamar VIII di Surabaya yang hadir 844 peserta dari 1.135 pemilik suara sah dari 26 DPW dan 450 DPC.

Jumlah tersebut jauh melampaui qorum sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam AD/ART.

Muktamar tersebut memutuskan memilih Muhammad Romahurmuziy menjadi Ketua Umum secara aklamasi serta memilih 10 anggota formatur untuk membantu ketua umum terpilih menyusun struktur kepengurusan DPP PPP.

Ia menambahkan, hasil keputusan dari muktamar VIII PPP di Surabaya sudah dilaporkan ke Kementerian Hukum dan HAM pada 17 Oktober dan kemudian dilengkapi lagi pada 20 Oktober 2014.

“Kemudian Menteri hukum dan HAM menerbitkan keputusan pengesahan kepengurusan PPP hasil muktamar di Surabaya pada 28 Oktober 2014. Hal itu sesuai dengan amanah UU NO 2 tahun 2011 tentang Partai Politik,” katanya. AN-MB 

Suryadharma Imbau Kubu Romahurmuziy Bubarkan Diri

suryadharma ali 1

Jakarta (Metrobali.com)-

Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali mengimbau kubu Romahurmuziy membubarkan diri dari kepengurusan versi Muktamar Surabaya, jika ingin tercipta perdamaian atau islah.

“Saya imbau mereka yang sebut dirinya ketua umum untuk membubarkan diri, sebagai itikad baik islah,” ujar Suryadharma di sela-sela Muktamar VIII PPP di Jakarta, Jumat (31/10).

Menurut dia, harus dipahami bahwa Muktamar di Jakarta adalah muktamar yang sah menurut aturan. Oleh karena itu produk dalam muktamar ini juga legal.

Kepengurusan kubu Romahurmuziy, menurutnya, harus membubarkan diri karena muktamar di Surabaya tidak legal, dan sudah ditegaskan oleh Mahkamah Partai.

Dia memandang, saat ini kubu Romahurmuziy memang seperti enggan islah. Tetapi hal itu merupakan pilihan yang bersangkutan.

“Kami yakin bahwa mereka yang mengobarkan semangat permusuhan, semangat kebencian, semangat menakut-nakuti orang, pasti tidak akan diikuti,” kata dia.

Muktamar VIII PPP di Jakarta, berlangsung Kamis (30/10) hingga Sabtu (1/11). Pembukaan muktamar ini dihadiri petinggi partai Koalisi Merah Putih, antara lain Prabowo Subianto, Fadli Zon, Amien Rais, Hatta Rajasa, Zulkifli Hasan, Aburizal Bakrie, Anis Matta, serta Fahri Hamzah.

Salah satu agenda Muktamar adalah pemilihan ketua umum baru pengganti Suryadharma Ali. Dua kandidat Ketua Umum PPP yakni Djan Faridz dan Epyardi Asda menyatakan komitmennya untuk mendamaikan internal PPP apabila terpilih.

Muktamar ini juga akan menegaskan arah politik PPP ke depan di bawah kepemimpinan ketua umum baru. AN-MB 

Suryadharma Bacakan Laporan Pertanggungjawaban DPP PPP 2011-2014

SURYADHARMA ALI

Jakarta (Metrobali.com)-

Suryadharma Ali membacakan laporan pertanggungjawaban pengurus DPP PPP periode 2011-2014, sebagai langkah awal bagi dirinya melepaskan jabatan Ketua Umum DPP PPP dalam Muktamar VIII PPP di Jakarta, Jumat.

Dalam laporan pertanggungjawaban itu, Suryadharma menyinggung ihwal kehadirannya di Gelora Bung Karno dalam menghadiri kampanye Partai Gerindra. Menurut dia kehadirannya di sana harus dipahami secara utuh.

Ia menjelaskan awalnya elite-elite DPP PPP bersama beberapa DPW melakukan konspirasi mengundang intervensi orang luar untuk mengarahkan dukungan terhadap capres dari luar partai.

Penggalangan itu semakin terang-benderang pada Mukernas II di Bandung 7-9 Februari 2014, di mana elite-elite berkonspirasi itu merekayasa nama-nama capres yang hendak diusung.

Dari tujuh nama capres yang diusulkan akan diusung, sama sekali tidak ada nama Prabowo Subianto, padahal nama mantan Danjen Kopassus itu dinilainya sangat populer dan memiliki komitmen jelas bagi umat, bangsa dan negara.

Akhirnya, kata Suryadharma, dirinya selaku Ketua Umum DPP PPP yang memiliki hak istimewa memutuskan hadir dalam kampanye Gerindra di Gelora Bung Karno, untuk menyelamatkan partai dari intervensi pihak luar.

“Untuk mengendalikan anggota DPP yang melampaui tugas dan kewenangan, untuk menekan ambisi politik yang mengalahkan akal sehat, saya berijitihad dengan menghadiri kampanye Gerindra. Tidak ada sama sekali kepentingan pribadi dalam keputusan tersebut,” ujar dia.

Ia mengatakan keberadaan PPP pada Koalisi Merah Putih saat ini adalah pilihan cerdas, terhitung dan futuristik. Keberadaan Koalisi Merah Putih menurutnya merupakan representasi kekuatan dominan bangsa Indonesia yakni unsur TNI, Nasionalis dan Islam.

Muktamar VIII PPP di Jakarta, berlangsung Kamis (30/10) hingga Sabtu (1/11). Pembukaan muktamar ini dihadiri petinggi partai Koalisi Merah Putih, antara lain Prabowo Subianto, Fadli Zon, Amien Rais, Hatta Rajasa, Zulkifli Hasan, Aburizal Bakrie, Anis Matta, serta Fahri Hamzah. AN-MB 

Suryadharma : Djan Faridz Kandidat Terkuat Ketum PPP

SuryadharmaAli (1)

Jakarta (Metrobali.com)-

Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali menilai sosok Politisi PPP Djan Faridz merupakan kandidat terkuat yang bakal menggantikan dirinya sebagai ketua umum.

“Dari penglihatan saya yang paling kuat itu Pak Djan Faridz, tapi saya tidak tahu realitas di lapangan seperti apa, karena dinamika politiknya cepat terjadi perubahan,” kata Suryadharma Ali disela-sela pelaksanaan Muktamar VIII PPP di Jakarta, Jumat (31/10).

Dia mengatakan rumor yang menyebut Djan Faridz tidak layak menjabat Ketua Umum PPP karena yang bersangkutan tidak pernah berkiprah di partai, adalah hal yang tidak tepat.

Menurut dia rumor itu sengaja didengungkan untuk menjegal Djan Faridz maju sebagai ketua umum.

“Isu seperti itu memang disebarluaskan dalam rangka menghambat pak Djan Faridz jadi Ketua Umum PPP. Pak Djan sendiri, pada kepengurusan DPP PPP periode saya yang pertama, beliau adalah Wakil Ketua Majelis Partai, jadi tidak benar kalau pak Djan dikatakan sebagai orang yang belum pernah berkiprah di partai,” kata dia.

Sementara itu ihwal kemungkinan terpilihnya Ketua Umum PPP yang mampu mengakomodasi kedua pihak berselisih di internal PPP, menurut Suryadharma Ali momentum itu sudah berlalu.

“Upaya mempersatukan PPP dengan metode seperti itu tidak efektif. Terbukti ketika Ketua Pelaksana Muktamar saudara Farial dan ‘Steering Commitee’ saudara Tauhid kita harapkan bisa bertindak sebagai tokoh yang bisa diterima kedua kubu, ternyata tidak efektif karena memang tidak ada niatan untuk islah dari pihak sana,” ucap dia.

Muktamar VIII PPP di Jakarta, berlangsung Kamis (30/10) hingga Sabtu (1/11). Pembukaan muktamar ini dihadiri petinggi partai Koalisi Merah Putih, antara lain Prabowo Subianto, Fadli Zon, Amien Rais, Hatta Rajasa, Zulkifli Hasan, Aburizal Bakrie, Anis Matta, serta Fahri Hamzah.

Menurut Suryadharma Ali, pemilihan ketua umum yang baru, bisa dilakukan malam hari ini atau paling lambat besok. AN-MB 

Pelaku Curat di RSU Negara Diamankan

Pelaku pencurian di RSU Negara

Jembrana (Metrobali.com)-

Dua pelaku pencurian dengan pemberatan (curat) yang beroprasi di RSU Negara, Selasa (28/10) lalu diamankan oleh jajaran Polsek Kota Negara. Pelaku, Ahmad Bahtiar (23), kernet truk asal Banjar Baluk II, Desa Baluk, Kecamatan Negara ini dibekuk di Banyuwangi, Jawa Timur.

Dari tangan pelaku berhasil diamankan HP merk Ever Cross dan tas milik korban Sofiatun (33) asal desa Kaliakah Kecamatan Negara. Barang tersebut diambil tersangka saat korban menjenguk mertuanya Ketut Wetri di RSU Negara pada 8 September lalu.

Kapolsek Kota Negara Kompol Prihenjagat seizin Kapolres Jembrana saat dikonfirmasi membenarkan penangkapan tersebut. Menurutnya, dari hasil interogasi, ternyata tersangka tidak melakukannya sendiri, melainkan bersama temanya lainnya, Ibran effendi Bin Bambang Prasetyo alias Olan (38). “Temannya itu lebuh dulu tertangkap oleh anggota Polsek Denpasar Selatan (Densel). Malah ditempat kosnya di Densel juga ditemukan shabu-shabu sebanyak 88 gram. Kasusnya sekarang ditangani oleh Polsek Densel” terang Kapolsek Kota Negara, Jumat (31/10).

Dari tangan tersangka berhasil diamankan barang bukti HP Ever Cross dan tas milik korban Sofiatun yang dalam kondisi kosong. Pasalnya dari laporan korban sebelumnya di dalam tas itu berisi emas dan surat berharga lainnya, oleh tersangka emasnya sudah dilebur dan barang lainnya sudah dijual.

Tersangka yang kini mendekam di Polsek Kota Negara dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman minimal 5 tahun dan maksimal 7 tahun penjara. MT-MB 

Pemeriksaan Tersangka II Kasus BBM Bersubsidi Dikebut

Jembrana (Metrobali.com)-

Pasca dilimpahkannya tersangka I, Ni Made Ayu Ardini yang juga Kadis Perindagkop Jembrana atas kasus dugaan korupsi BBM bersusidi ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Negara, kini penyidik tipikor (tindak pidana korupsi) Polres Jembrana mengkebut berkas kasus yang sama terhadap tersangka II pemilik UD Sumber Maju yang juga anggota DPRD Jembrana, Made Sueca Antara alias Dek Cok.

“Sekarang kita fokus kepada tersangka II, lebih cepat lebih baik, karena kami harus segera melimpahkannya” ujar Kasat Reskrim Polres Jembrana AKP Gusti Made Sudarma Putra didampingi Kanit III Reskrim Polres Jembrana Ipda Putu Merta, seizin Kapolres Jembrana, Jumat (31/10).

Menurutnya pihaknya masih memeriksa beberapa saksi meringankan yang diajukan oleh pihak tersangka II, Made Sueca Antara. “Ada lima orang yang diajukan sebagai saksi meringankan, itu boleh saja, tapi jangan mengulur ulur waktu. Karena berkas kasusnya segera akan kami limpahkan ke Kejari Negara” imbuhnya.

Terkait adanya langkah Sueca Antara yang melaporkan adanya pemalsuan tanda tangan miliknya, menurutnya itu kasus yang berbeda.  “Kasusnya berbeda, kalau pemalsuan tanda tangan itu pidana umum. Jangan dipakai sebagai alasan. Apalagi dia belum menyertakan tandatangan pembanding untuk dicocokan di labfor” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya dalam kasus dugaan korupsi BBM bersubsidi, Kadis Perindagkop Jembrana Ni Made Ayu Ardini ditetapkan sebagai tersangka I, karena telah memberikan rekomendasi pembelian BBM solar bersubsidi sebanyak 45,449, 54 liter kepada UD Sumber Maju yang memproduksi olahan serabut kelapa.

Sedangkan Made Sueca Antara yang ditetapkan sebagai tersangka II merupakan pemilik UD Sumber Maju. Dari hasil audit yang dilakukan oleh BPKP Provinsi Bali negara mengalami kerugian sebesar Rp 261.248.412,79. MT-MB 

Lindungi Lahan Pertanian, Dewan Desak Bahas Perda Pertanian

Jembrana (Metrobali.com)-

 Belum adanya peraturan yang melindungi lahan pertanian dari laih fungsi lahan, Ketua DPRD Jembrana, I Ketut Sugiasa mendesak Pemkab Jembrana untuk segera melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) perlindungan terhadap lahan pertanian berkelanjutan.

Ditemui Jumat (31/10), Ketua DPRD Jembrana Ketut Sugiasa mengatakan kalau pihaknya (DPRD Jembrana) sebenarnya telah mengajukan Ranperda perlindungan lahan pertanian tahun 2013 lalu, sebagai inisitif dewan, namun saat itu pihak eksekutif belum mau membahasnya dengan alasan belum memiliki data valid berkaitan dengan luas sawah di Jembrana.

“Kami harap Ranperda itu segera dibahas kembali, sehingga ada payung hukumnya. Itu pun kalau pemerintah ingin menyelamatkan lahan pertanian dari alih fungsi lahan yang marak terjadi sekarang” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan (PPP) Jembrana, I Ketut Wiratma beberapa waktu lalu mengatakan perlindungan terhadap lahan pertanian mutlak harus  dilakukan. Pasalnya dalam sepuluh tahun terakhir, terjadi penyusutan luas lahan pertanian cukup signifikan, yakni dari 10 ribu hektar lebih menjadi sekitar 6.878,40 hektar.

Dari lima kecamatan julamlahnya bervariasi, yakni Kecamatan Melaya 1.263 hektar lahan pertanian. Kecamatan Negara 1.837,60 hektar, Kecamatan Jembrana 921,26 hektar, Kecamatan Mendoyo, 2.238,54 hektar dan Kecamatan Pekutatan 588 hektar.

“Luas lahan pertanian ini dihitung berdasarkan luas lahan tanam yang dilakukan anggota subak. Saya yakin data ini valid, karena diperoleh dari laporan masing-masing subak” ujanya. MT-MB 

BNBP : Kawasan Rawan Bencana Sinabung Bertambah Luas

Sutopo Purwo Nugroho 2

Jakarta (Metrobali.com)-

Kawasan rawan bencana di wilayah Gunung Sinabung, Kabupaten Karo, Sumatera Utara sampai akhir Oktober 2014 bertambah luas, karena meningkatkan aktivitas erupsi gunung itu, sehingga mengancam sejumlah desa yang berjarak radius 5 kilometer.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho, di Jakarta, Jumat (31/10) mengatakan, pada awalnya rekomendasi hanya dengan jarak radius 3 km, namun kini menjadi 5 kilometer mengarah ke Selatan.

“Ancaman seperti batu pijar, awan panas, abu dan pasir yang sangat pekat bisa mengenai desa yang dalam radius 5 kilometer, seperti Desa Berastepu dan Dusun Sibintun serta Desa Gamber,” katanya.

Oleh karena itu, kata Sutopo, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) telah merekomendasi status di wilayah itu menjadi tiga atau siaga.

Pihaknya juga meminta agar masyarakat atau wisatawan tidak melakukan aktivitas pendakian di dalam radius 3 km.

“Masyarakat dengan radius 3 km, yakni di Kecamatan Payung (Desa Sukameriah) dan Kecamatan Naman Teran (Desa Bekerah, Desa Simacem) agar direlokasi,” katanya.

Sementara di wilayah Selatan dan Tenggara Gunung Sinabung yang merupakan bukaan lembah gunung atau lokasi aliran lava dan awan panas, dilarang melakukan aktivitas apa pun dalam radius 5 km.

Sebab, kata Sutopo sangat rawan dan berpotensi terkena guguran lava atau luncuran awan panas, seperti di Kecamatan Payung (Desa Guru Kinayan), Kecamatan Naman (Desa Kutatonggal), Kecamatan Simpang Empat (Desa Berastepu dan Dusun Sibintun serta Desa Gamber).

“Masyarakat yang ada di 4 desa, 1 dusun serta tersebar di 3 Kecamatan itu agar tetap direlokasi ke tempat yang aman, dan relokasinya untuk jangka panjang, karena untuk kembali normal belum bisa diprediksi,” katanya. AN-MB 

Agus Hermanto Isyaratkan Pengaturan Ulang AKD

Agus Hermanto

Jakarta (Metrobali.com)-

Seorang pimpinan DPR RI Agus Hermanto, mengisyaratkan adanya titik temu dalam polemik perebutan kursi pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang memicu terjadinya dualisme parlemen yang mengemuka ke publik.

“Ini sama dengan yang terjadi pada 2004, di mana kondisinya sama seperti ini. Demokrat saat itu tidak mendapat jabatan pada pemilihan paket pimpinan karena posisinya kalah waktu itu,” sebut Wakil Ketua DPR Agus Hermanto di Jakarta, Jumat (31/10).

Menurut politisi Partai Demokrat itu, segala sesuatu bisa diubah karena pada dasarnya aturan pada tata tertib (tatib) dapat diubah, tentunya melalui koordinasi dengan seluruh fraksi yang ada.

“Saat itu kami mengambil jalan legal formal. Kami menjalani beberapa minggu dan beberapa bulan, selanjutnya terus berkoordinasi dengan seluruh fraksi. Alhamdulillah saat itu tatib diubah dan saya masuk unsur pimpinan,” paparnya.

Saat ditanya apakah pengalaman itu dapat diwujudkan dalam kondisi seperti sekarang ini, kata dia, jelas bisa asalkan legal formalnya jelas dan aturannya sepakat diubah.

Ia menyatakan saat Pemilu 2004 Fraksi Demokrat DPR yang kalah pada saat itu terus bergerak melakukan koordinasi termasuk minta perubahan tatib dan Undang-undang MPR, DPR, DPRD, DPD atau MD3.

“Jadi sebenarnya hal seperti ini pernah terjadi, intinya adalah koordinasi dan semua bisa terselesaikan dengan baik, jangan seperti yang terjadi saat ini,” tandasnya.

Kendati dengan adanya keinginan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) untuk bekerja sama bahkan berkordinasi dengan Koalisi Merah Putih (KMP), tutur dia, itu jelas bisa dilakukan karena jalannya ada.

“Kalau ada pembicaraaan, dan koordinasinya bagus maka itu dapat diselesaikan dengan baik. Ini sama persis terjadi pada 2004, yang jadi bisa diselesaikan,” ulasnya.

Sebelumnya, dalam pemilihan unsur pimpinan DPR dan pimpinan AKD KMP menyapu bersih unsur pimpinan mulai dari ketua komisi, badan anggaran dan lainnya.

Sementara KIH tidak mendapat jatah pimpinan satupun karena memilih tidak ikut rapat pemilihan AKD tersebut. Atas kekecewaan itu mereka menolak hasil tersebut dengan mosi tidak percaya bahkan membentuk pimpinan parlemen sendiri. AN-MB